PERATURAN

MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

NOMOR : 22/PER/M.KUKM/IV/2007

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTANG

PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI

 

 

 

MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

 

 

Menimbang

:

a.

bahwa pengukuran kinerja koperasi yang selama ini dilakukandengan system klasifikasi belum dapat meningkatkan kepercayaan pihak terkait terhadap koperasi, sehingga diperlukan penyempurnaan pengukuran kinerja koperasi secara lebih menyeluruh, transparan dan obyektif yang diselenggarakan oleh lembaga independent;

 

 

 

 

 

 

b.

bahwa dalam rangka menyempurnakan pengukuran kinerja koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyesuaian penilaian dengan sistim pemeringkatan koperasi;

 

 

 

 

 

 

c.

bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pedoman pemeringkatan koperasi.

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran  Negara Nomor 3502);

 

 

 

 

 

 

2.

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

 

 

 

 

 

 

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

 

 

 

 

 

 

4.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;

 

 

 

 

 

 

5.

Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

 

 

 

 

 

 

6.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

 

                                 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PEMERINGKATAN KOPERASI

 

 

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Bagian Kesatu

Pengertian

 

Pasal 1

 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

 

1.          Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

 

2.          Perkoperasian adalah segala sesuatu