Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan

Bebas dan Otonomi Daerah

Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA., APU. Ahli Peneliti Utama bidang Ekonomi -Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia

e-mail address: firdausy@cbn.net.id

ABSTRAKSI

Usaha kecil menengah telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5% (BPS tahun 2000). Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otonomisasi daerah maka pengembangan UKM diarahkan pada : (1). Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; (2). Pengembangan lembaga-lembaga financial yang dapat memberikan akses terhadap sumber modal yang transparan dan lebih murah; (3). Memberikan jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4). Pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri. Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya.

Krisis ekonomi kini sudah berusia lebih dari enam tahun. Namun tanda-tanda pemulihan yang diharapkan agaknya masih berjalan sangat lambat dan terseok-seok, walaupun nilai tukar rupiah semakin menguat dan kondisi sosial-politik nasional sudah semakin membaik. Pemulihan ekonomi yang berjalan lambat ini ditunjukkan antara lain dari masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta "mandegnya" perkembangan kegiatan usaha berskala besar baik PMA maupun PMDN. Secara detail angka-angka perkembangan indikator makro ekonomi yang belum menjanjikan dapat kita lihat pada laporan yang dikeluarkan, baik oleh Badan Pusat Statistik maupun dalam literatur-literatur ekonomi lainnnya (misalnya, Prema Chandra Athukorola, Bulletin Of Indonesian Economic Studies, Agustus 2002; Badan Pusat Statistik, 2002 dan 2003). Mesin pemulihan ekonomi selama ini masih sangat tergantung pada besaran tingkat konsumsi semata, dan sedikit didorong oleh kegiatan investasi portofolio dan ekspor.

Ditengah pemulihan ekonomi yang masih lambat ini, perekonomian nasional dihantui pula dengan ambisi nasional untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi. Selain itu, adanya komitment nasional untuk melaksanakan perdagangan bebas multilateral (WTO), regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan bahkan ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2020 merupakan tambahan pekerjaan rumah yang harus pula disikapi secara serius. Dalam hal otonomi daerah dan desentralisasi, berbagai persoalan masih semrawut. Ini terjadi karena disatu pihak ada pihak-pihak tertentu yang tetap berkeinginan untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi sesuai dengan UU no. 22/1999 dan UU no. 25/1999, sedangkan di pihak lain banyak yang menuntut revisi alas kedua undang-undang tersebut. Tarik menarik ini selanjutnya menimbulkan berbagai ketidakpastian, sehingga banyak daerah menetapkan berbagai peraturan baru khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah, lisensi dan pungutan lainnya. Diperkirakan lebih dari 1000 peraturan yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya telah dikeluarkan daerah-daerah sejak diundangkannya pelaksanaan desentralisasi (Jakarta Post, 6 Mei 2002). Peraturan-peraturan ini telah menghasilkan beban berat bagi pelaksanaan kegiatan usaha di daerah (Firdausy, 2002; Ilyas Saad, 2002).

Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif ini, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut UKM) dianggap sebagai satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Argumentasi ekonomi dibelakang ini yakni karena UKM merupakan kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa ini. Selain itu pengembangan kegiatan UKM relatif tidak memerlukan kapital yang besar dan dalam periode krisis selama ini UKM relatif Utahan banting", terutama UKM yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian. Depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika telah menyebabkan UKM dalam sektor pertanian dapat mengeruk keuntungan yang relatif besar. Sebaliknya, UKM yang tergantung pada input import mengalami keterpurukan dengan adanya gejolak depresiasi rupiah ini.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk mediskusikan prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah. Untuk membahas topik ini, berikut akan diuraikan potensi dan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional sebagai latar belakang analisis. Kemudian, didiskusikan upaya apa yang harus dilakukan dalam pengembangan UKM khususnya di daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan otonomi daerah.

Potensi dan Kontribusi UKM terhadap Perekonomian

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar) meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 per sen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS (2000), pad a tahun 1999 usaha-usaha kecil (termasuk usaha rumah tangga) mempekerjakan 88,7 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia., sedangkan usaha menengah mempekerjakan sebanyak 10,7 persen. Ini berarti bahwa UKM mempekerjakan sebanyak 99,4 persen dari seluruh angkatan kerja Indonesia. Disamping ini nilai tambah bruto total yang dihasilkan usaha-usaha kecil secara keseluruhan meliputi 41,9 per sen dari Produk Domestik Bruto (POB) Indonesia pad a tahun 1999, sedangkan usaha-usaha menengah secara keseluruhan menghasilkan 17,5 persen dari POB (Iihat juga Thee Kian Wie, 2001). Dengan demikian, nilai tambah bruto total yang dihasilkan UKM secara keseluruhan hampir sebesar 60 persen dari POB (TabeI1).

Tabel1. Jumlah tenaga kerja dan kontribusi UKM pada PDB, 1999

	Usaha Kecil (termasuk mikro)	Usaha Menengah	Usaha Kecil Dan Menengah	Usaha Besar	Total
Jumlah Usaha	36.761.689 (99.85%)	51.889 (0.14%)	36.813.588 (99.99%)	1831 (0.01%)	36.816.409 (100.0%)
Jumlah Tenaga kerja	57.965.368 (88.7%)	7.009.393 (10.7%)	64.974.761 (99.4%)	364.975 (0.6%)	65.339.736 (100.0%)
Sumbangan pada PDB (dalam jutaan Rp. Pada harga berlaku	450.415.060 (41.9%)	187.825.282 (17.5%)	638.240.342 (59.4%)	436.901.970 (40.6%)	1.075.142.312 (100.0%)

Note : Usaha kecil (termasuk mikro) adalah usaha dengan jumlah penjualan yang kurang dari Rp. 1 Milyar

Usaha menengah adalah usaha dengan jumlah penjualan antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar

Usaha besar adalah usaha dengan jumlah penjualan yang melebihi Rp. 50 milyar.

Sumber : BPS, 2000; Urata, 2000.

Dari angka-angka pada Tabel1 di atas dapat diperhatikan bahwa struktur ekonomi nasional masih bersifat dualistik atau lebih memperlihatkan strukturyang tersegmentasi (Thee Kian Wie, 2001). Di satu sisi jumlah usaha besar hanya berjumlah sedikit yakni 0,01 per sen dari jumlah total usaha yang ada, namun menghasilkan tidak kurang dari 40,6 persen dari POB Indonesia, sedangkan UKM yang meliputi 99,9 persen dari seluruh usaha hanya menghasilkan 59,4 per sen dari POB Indonesia.

Potret dualistik struktur usaha nasional juga terjadi pada sektor industri manufaktur. Berdasarkan data BPS (1999), jumlah total usaha menengah dan besar hanya meliputi 0,8 per sen dari seluruh usaha yang bergerak di sektor industri manufaktur. Namun dalam kontribusinya terhadap PDB, UMB (usaha menengah dan besar) menghasilkan tidak kurang dari 91 ,7 per sen pada tahun 1999. Disisi lain usaha kecil dan rumah tangga meliputi 99,2 per sen dari total usaha, namun hanya memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 8,3 persen dari nilai tambah bruto total yang dihasilkan sektor industri manufaktur (TabeI2).

Tabel2. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Sumbangan Usaha pada Nilai Tambah Bruto Sektor Industri Manufaktur

	Usaha rumah Tangga(mikro)	Usaha Kecil	Usaha Rumah Tangga dan Kecil	Usaha Menengah dan Besar	Total
Jumlah Usaha	2.610.693 (90.8%)	241.169 (8.4%)	2.851.862 (99.2%)	22.386 (0.8%)	2.874.248 (100.0%)
Jumlah Tenaga kerja	4.275.424 (40.6%)	2.077.298 (19.7%)	6.353.722 (60.4%)	4.170.093 (39.6%)	10.522.815 (100.0%)
Sumbangan pada nilai tambah bruto sector industri manufaktur (milyar rupiah pada harga berlaku)	4.293 (3.9%)	4.802 (4.4%)	9.095 (8.3%)	100.909 (91.7%)	110.004 (100.0%)

Catatan : Usaha rumah tangga adalah usaha yang mempekerjakan kurang dari lima (5) pekerja termasuk tenaga keluarga;

Usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan antara 5-19 tenaga kerja; usaha menengah adalah usaha yang mempekerjakan antara 20-99 tenaga kerja; Usaha Besar adalah usaha yang mempekerjakan lebih dari 100 tenaga kerja.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2000

Perkembangan UKM ini tidak hanya terdapat di pulau Jawa saja, melainkan juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya UKM ini bergerak di berbagai sentra industri (industrial clusters) yang terse- bar di berbagai dae- rah di Indonesia. Sentra industri kecil ini umumnya bergerak di industri yang mengolah sumberdaya alam (resource based industries) dan menghasilkan barang-barang yang khusus di produksi daerah- daerah tersebut. Kebanyakan UKM yang relatif besar (dengan rata-rata penjualan di atas Rp. 1 Milyar setahun) yang bergerak di sektor industri manufaktur relatif lebih banyak terdapat dipulau Jawa, sedangkan UKM yang relatif lebih kecil (dengan penjualan kurang dari Rp. 1 milyar setahun) lebih banyak terdapat di daerah-daerah luar Jawa. Pada Tabel 3 dapat diperhatikan kegiatan UKM di pulau Jawa dengan penjualan di atas Rp. 1 Milyar yakni sebanyak 66,8 persen dan

Tabel 3. Persentase Jumlah Usaha Kecil danMenengah di sektor Industri Manufaktur di Jawa dan Luar Jawa Menurut Nilai Penjualan sisanya berasal dari luar Pulau Jawa. Kondisi yang sarna juga terlihat pada kegiatan UKM dengan penjualan di bawah Rp. 1 Milyar dimana sekitar 53,7 persen berasal dari Jawa.

	Penjualan di atas Rp. 1 milyar	Penjualan di bawah Rp. 1 milyar
Jawa luar Jawa	66.8% 33.2%	53.7% 46.3%
Total	100.0%	100.0%

Sumber: Deprindag, 2001; Urata, 2000

Potret dominasi UKM di Pulau Jawa tentu saja bukan merupakan hal yang mengejutkan. Hal ini karena kegiatan ekonomi nasional berpusat di Jawa dengan penduduk melebihi dua pertiga total penduduk Indonesia sehingga berfungsi sebagai daya tarik pengembangan kegiatan usaha. Daya tarik lain yakni karena akses dan fasilitas untuk pengembangan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa jauh lebih baik dibandingkan Pulau-Pulau lain di luar Jawa.

Tabel4. Peranan UKM dalam Ekspor 1993-1999 Uutaan US$)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999 (s/d September)
Ekspor total	36.823	40.053	49.418	49.814	63.44	48.848	25.922
Ekspor Industri kecil	1.665	2.214	2.160	2.503	2.522	3.646	1.205
Ekspor industri kecil terhadap persentase ekspor total	4.6%	5.5%	4.8%	5.0%	4.7%	7.5%	4.6%

Sumber BPS, 2000 dan Depprindag , 2000; Urata, 2000

Kontribusi ekspor, UKM mempunyai potensi besar dalam meningkatkan penerimaan ekspor Namun besarnya potensi ini belum dioptimalkan. Jenis UKM yang selama ini mempunyai kontribusi penting pada pemasukan eksporyakni UKM yang bergerak di sektor industri manufaktur, seperti garmen, tekstil dan produk tekstil, dan sepatu. UKM jenis ini sudah lama memegang peranan penting dalam kegiatan ekspor. Peningkatan peranan UKM terhadap ekspor ini terutama pada periode krisis yang terjadi sejak tahun 1997. Kegiatan UKM yang banyak memberikan kontribusi pad a pemasukan neraca perdagangan yakni UKM dalam arti sempit (tidak termasuk Usaha Rumah Tangga).

Pada Tabel 4 dapat diperhatikan bahwa kontribusi UKM sebelum terjadinya krisis ekonomi (1993-1997) relatif rendah dibandingkan dengan kontribusinya pada periode krisis, khususnya pada tahun 1998. Pada periode sebelum krisis ekonomi, kontribusi UKM terhadap ekspor berkisar antara 4,6 persen sampai 5,5 persen. Pada saat perekonomian nasional anjlok* dengan pertumbuhan ekonomi negatif 14 persen, kontribusi UKM melonjak dari 4,7 persen pada tahun 1997 menjadi 7,5 persen. Kontribusi UKM terhadap penerimaan ekspor yang meningkat tersebut paling tidak mempunyai tiga arti penting. Pertama, UKM merupakan kegiatan ekonomi yang relatif tahan banting ketimbang kegiatan usaha besar. Kedua, peran UKM dalam penerimaan ekspor nasional cukup penting dan berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi di masa datang. Ketiga, pengembangan potensi ekspor UKM ini dapat membantu meringankan tekanan pada neraca pembayaran internasional sebagai akibat dari besarnya hutang luar negeri maupun karena adanya rencana pemerintah untuk menarik diri dari program IMF akhir tahun 2003.

Ketahanan bisnis UKM terhadap krisis ekonomi tersebut di atas telah diteliti juga oleh Urata (2000), Thee Kian Wie (2001) dan The Asia Foundation (1999). Lebih lanjut studi yang pernah dilakukan. Urata (2000), menemukan bahwa dampak krisis ekonomi ternyata lebih dahsyat terjadi di perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan pada umumnya usaha besar berlokasi di daerah perkotaan, sebaliknya UKM relatif berlokasi di daerah pedesaan. Dengan demikian, UKM dapat diharapkan berperanan penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah pedesaan. Dan ini berarti dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi sejak awal tahun 2001, maka tidak dapat dihindarkan pentingnya peningkatan peran UKM dalam memberdayakan perekonomian daerah.

Upaya Pengembangan Iklim Usaha dalam Mendorong UKM di Masa Datang

Prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat tergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM. Salah satu upaya kunci yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi UKM. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif ini, diperlukan penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi UKM. Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani UKM secara finansial bicara berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan UKM.

Suatu faktor penting di beberapa daerah yang sangat mengurangi daya saing UKM adalah pungutan liar (pungli) atau sumbangan wajib yang dikenakan pejabat aparat pemerintah. Pungli liar ini tentu saja akan meningkatkan biaya operasi UKM sehingga mengurangi daya saing mereka. Dengan demikian, pungutan liar maupun beban fiskal yang memberatkan perkembangan UKM di daerah harus dihapuskan.

Selain penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif, program-program pengembangan UKM yang diarahkan pada supply driven strategy sebaiknya mulai ditinggalkan, sebagai pengganti dari arah program ini yakni pengembangan program UKM yang berorientasi pasaryang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riel UKM (market oriented, demand driven programs). Fokus dari program ini yakni pertumbuhan UKM yang efisien ditentukan oleh pertumbuhan produktivitas UKM yang berkelanjutan, dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan UKM yang berkelanjutan. Secara lebih spesisfik The Asia Foundation (2000 dalam Thee Kian Wie, 2001) membagi fokus pengembangan UKM baru yang berorientasi pasar tersebut dalam empat unsur pokok, yaitu: (1) pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; (2) pengembangan lembaga-lembaga finansial yang bisa memberikan akses kredit yang lebih mudah kepada U KM atas dasar transparansi; (3) pelayanan jasa-jasa pengembangan bisnis non-finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4) pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri.

Untuk pengembangan lembaga-lembaga finansial yang memberikan akses kredit kepada UKM atas dasar terbuka dan transparan diperlukan pengembangan lembaga-lembaga finansial yang sehat di daerah. Berbeda dengan kredit-kredit yang wajib diberikan oleh bank-bank komersial kepada UKM dalam rangka skim KUK atau skim kredit likuiditas yang disalurkan kepada UKM oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BTN (Bank Tabungan Negara), maka dalam skim baru ini lembaga- lembaga finansial wajib memudahkan akses kredit kepada U KM atas dasar terbuka dan transparan. Pengalaman dengan berbagai skim kredit untuk UKM telah menunjukkan, bahwa akses yang mudah ke berbagai sumber pendanaan jauh lebih efektif dalam membantu operasi UKM daripada suku bunga kredit.

Dalam hubungan ini, maka peran pemerintah daerah adalah menyediakan kerangka perundang-undangan dan peraturan- peraturan baru yang memungkinkan mekanisme pasar dapat berfungsi dengan baik. Dalam hubungan ini diperlukan suatu standar pengawasan dan standar akutansi baru untuk bank-bank dagang (commercials Bank) dan

bank-bank perkreditan (BPR) agar mereka tidak melakukan diskriminasi yang tidak perlu dalam pemberian kredit kepada UKM. Dalam pemberian kredit kepada UKM, juga diperlukan suatu mekanisme transparansi berupa pemberian laporan bank-bank dagang yang benar tentang kredit yang telah diberikan kepada UKM (Timnberg, 2000 dalam Thee Kian Wie, 2001). Peraturan-peraturan ini tentu saja harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Selanjutnya, upaya pengembangan jasa- jasa non-finansial melalui program bantuan tehnis (technical assistance programs) yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah, pada saat ini dan mendatang harus segera diserahkan pada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi tinggi di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar bantuan tehnis yang diberikan kepada UKM dapat sesuai dengan kebutuhan riil yang diharapkan oleh pasar (market oriented dan demand driven programs). Dengan demikian tenaga-tenaga penyuluh UKM yang bertugas membantu UKM adalah mereka yang benar- benar terampil dan berwenang serta memahami kebutuhan UKM. Dalam hubungan ini, maka sektor swasta perlu menjadi alternatif dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, peran instansi-instansi yang terlalu berlebihan dan tumpang tindih dalam program jasa pengembangan bisnis UKM sebaiknya dikurangi secara bertahap, terutama program yang ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga dapat diganti program pengembangan bisnis UKM yang dilaksanakan pihak swasta.

Pembentukan aliansi strategis antara UKM dengan usaha-usaha aging merupakan mekanisme yang paling penting dan efektif untuk alih informasi bisnis, teknologi, kemampuan manajerial serta organisatoris, serta akses ke pasar ekspor bagi UKM daripada bantuan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Aliansi strategis ini berbeda dengan program kemitraan dan keterkaitan Bapak angkat dan mitra usaha yang kita kenai selama ini. Ini karena kemitraan dan keterkaitan cenderung didasarkan atas dorongan, kadang-kadang paksaan pemerintah, dan bukan atas kehendak kedua belah pihak, sehingga pengalaman menujukkan program ini tidak efektif. Dalam aliansi ini, maka UKM dan usaha lain, baik usaha besar atau UKM lainnya, ataupun usaha aging atau usaha domestik melakukan kerjasama yang didasarkan atas kemauan dan kepentingan bersama. Dengan demikian dalam aliansi ini tidak terjadi paksaan yang tidak perlu. Keberhasilan model aliansi strategis ini telah pula dibuktikan manfaatnya bagi pengembangan UKM di Indonesia.

Penutup

Prospek bisnis UKM di Indonesia masih menghadapi ujian berat, walaupun dari sisi potensi jumlah dan kemampuan menyerap tenaga kerja, UKM memiliki keunggulan mutlak. Ujian berat yang dihadapi UKM masih berkutat dalam hal peningkatan kemampuan internalnya sendiri, maupun juga permasalahan eksternal lainnya. Kondisi UKM yang belum baik ini, jika tidak diperbaiki segera akan menjadi bertambah terpuruk dengan adanya perdagangan be bas dan otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemelut yang dihadapi UKM, maka tidak lain kebijakan yang mendorong langsung perkembangan UKM pada masa kini dan di masa datang sangat diperlukan. Kebijakan langsung dimaksud bukan hanya dalam hal penyediaan faktor-faktor produksi dan lingkungan bisnis yang sangat diperlukan UKM, melainkan juga (bila diperlukan) kebijakan proteksi terhadap UKM tertentu. Kebijakan proteksi ini jangan ditafsirkan bahwa kita harus segera menghentikan komitmen kita terhadap semangat liberalisasi dan globalisasi yang telah kita setujui, namun lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menseleksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih harus dilindungi, terutama UKM yang baru tumbuh (infant industries) maupun UKM yang mempunyai keterkaitan dengan rakyat kebanyakan. Ini karena bila tidak dilindungi, maka UKM dalam kelompok ini akan tergilas dengan adanya perdagangan bebas. Singkat kata, prospek bisnis UKM kini dan mendatang dalam menghadapi perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat tergantung tidak hanya pada upaya kita dalam meningkatkan daya saing UKM, melainkan juga pada komitmen nasional untuk secara serius mengembangkan kegiatan usaha ini. Tanpa ini semua, perdagangan bebas dan otonomi daerah hanya akan menjadi malapetaka dahsyat bagi kelangsungan pembangunan Indonesia kini dan mendatang.

Daftar Pustaka

Admiraal, P.H., (ed), 1996. Small Business in the Modern Economy, Blackwell – Oxford.

Athukorala, P., 2002. Survey of recent development, Bulletin of Indonesian

Economic Studies, vol. 38, no. 2, August 2002.

Badan Pusat Statistik, 1999. Sensus Ekonomi 1996: Hasil Pencacahan Lengkap

Indonesia, BPS, Jakarta.

____________,2000. Perkembangan UKM di Indonesia, mimeo, Jakarta.

Baumol, W. J, 1998. Entreprenuership : productive, Unproductive and

destructive, Journal of Political Economy,vol 98, pp. 893-921.

Berry, A., E. Rodrigues and H. Sandee, 2001. Small and Medium Enterprises

Dynamics in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies,

vol. 37. no. 3, ANU.

Deuster, P.R., 2002. Survey of Recent Development, Bulletin of Indonesian

Economic Studies, vol 38, no. 1, August 2002.

Firdausy, C.M., 2000. Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Isu dan Kebijakan

( Fiscal Desentralization in Indonesia : Issues and Policies), Paper

presented at Seminar in Islamic University of Bandung, Bandung, March 20, 2001.

___________,1999. Women Exnterpreneurs in SMEs : An Indonesian Case,

Korean Development Research Institute, Seoul.

___________,1998. Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT terhadap

Industri Kecil, Universitas Indonesia, Jakarta.

__________, 2002. Stategi pengembangan Iklim Usaha dalam Pengembangan

Usaha Kecil dan Menegah di Daerah, Jurnal Ekonomi UNTAR, vol 7, no. 1, Jakarta.

___________, 2000.Tantangan dan Peluang Globalisasi Bagi Perekonomian

Nasional, dalam INDONESIA MENAPAK ABAD 21 : KAJIAN EKONOMI

POLITIK, Milenium Publisher-IPSK LIPI, Jakarta.

Grizzell, S., 1988. Promoting Small-Scale Manufacturing in Indonseia : What

Works ? Development Studies Project II, research Project memo no. 17, Jakarta.

Group of Lisbon, 1995. Limits to competition, Cambridge, USA, MIT Press.

Hidayat, S., 2000. Otonomi daerah dalam Perspektif Lokal (Local Autonomy

in Local Perspective), Monograph. Centre for Economic Research –LIPI, Jakarta.