NILAI-NILAI KOPERASI

SEBAGAI LANDASAN PENGELOLAAN KOPERASI

Oleh : Dr. H. R.M. Ramudi Ariffin, SE., MS

Pendahuluan

Koperasi, diterjemahkan dari kata cooperative menunjuk kepada suatu bentuk kerjasama antar individu di dalam bidang ekonomi.  Sebagai organisasi, koperasi termasuk kedalam bentuk badan usaha formal yang keberadaannya di Indonesia diatur dengan Undang-undang.  Seringnya Undang-undang tersebut diubah dan atau diganti, mengindikasikan bahwa wujud koperasi yang ideal di Indonesia masih sedang dicari bentuknya.  Perbedaan-perbedaan persepsi sangat mewarnai materi perubahan yang hendak dilakukan, sehingga kesepakatan terhadap materinya belum juga dicapai.

Pertanyaannya, apakah momentum reformasi di dalam berbagai segi kehidupan yang sedang keras didengungkan saat ini, juga merupakan peluang bagi gerakan koperasi Indonesia untuk mereformasi diri menuju kepada wujud koperasi Indonesia yang sesuai dengan harapan?  Bila di dalam lingkungan masyarakat koperasi masih terdapat berbagai perbedaan persepsi dan tingkat pemahaman, lalu bagaimana pula halnya dengan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih langsung oleh rakyat itu, sudahkah memiliki persepsi yang sama dan pemahaman yang benar terhadap arti pengembangan kehidupan koperasi di Indonesia ?

Persoalan riil yang sebenarnya sedang dihadapi adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan yang dibalut di dalam organisasi legal itu dilaksanakan secara konsisten dan rasional pada kehidupan organisasi sehari-hari, termasuk pula bagaimana memasukkannya kedalam aturan-aturan praktis.  Kebanyakan orang barangkali tidak akan terlalu memperdebatkan eksistensi koperasi apabila mereka menyadari dan memahami mengapa koperasi dilahirkan dan perlu ada di dalam lingkungan ekonomi mereka dan citra diri koperasi yang ditampilkannya benar-benar sesuai dengan makna keberadaannya.

Inti nilai dari kehidupan berkoperasi adalah menolong diri untuk memperbaiki keadaan (ekonomi) melalui kekuatan kolektif yang terorganisir legal atas dasar kesamaan derajat dan demi kepentingan mereka sendiri.  Berdasarkan asas kemandirian tersebut maka disusunlah nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi yang mewarnai perilaku setiap sendi kehidupan organisasi koperasi.  Citra koperasi yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan itu akan tertangkap antara lain dari keseluruhan mekanisme kerja dan perilaku orang-orang didalamnya.  Dalam hal ini diperlukan kepemimpinan dan kapabilitas kerja dari setiap personil yang menjalankan roda organisasi koperasi secara memadai, karena masalahnya berpusat pada pengelolaan organisasi, yang biasanya disebut sebagai manajemen koperasi.  Secara sengaja tulisan ini diarahkan pada materi yang menukik pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi sebagai suatu sistem sosial-ekonomi, agar ulasan-ulasannya lebih mengarah pada hal-hal yang lebih praktis.

Fungsi-fungsi Manajemen Koperasi

Pola manajemen koperasi pada dasarnya mengikuti konsep dan pola manajemen pada umumnya.  Di dalam fungsi-fungsi manajemen misalnya, maka telaah tentang manajemen koperasi berkisar pada masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian dan evaluasi.  Keseluruhan fungsi-fungsi tersebut terjalin ke dalam satu kesatuan mekanisme kerja dan biasa disebut sebagai proses manajemen,. Proses manajemen di dalam koperasi harus dilandasi dan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang dianutnya.  Nilai-nilai tersebut ditetapkan sejalan dan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pokok yang sudah dirumuskan.  Bila tujuan koperasi telah ditetapkan di dalam rumusan sebagai ‘’meningkatkan kesejahteranaan anggota”, maka tujuan tersebut merupakan nilai yang tidak boleh dilanggar dan semua proses manajemen menunjukkan gerak organisasi untuk mencapainya.  Untuk itu didalam manajemen koperasi harus ditetapkan secara tegas tentang :

a)        tugas-tugas formal manajemen koperasi yang diturunkan dari nilai-nilai dasar serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi;

b)        tugas-tugas strategis untuk menjalankan aktivitas-aktivitas pokok atas dasar potensi yang dimiliki dalam upaya mencapai tujuan koperasi;

c)        tugas-tugas operasional yang memerlukan regulasi dan pengendalian terhadap aktivitas rutin koperasi.

Landasan yang digunakan sebagai pondasi didirikannya suatu koperasi adalah membangun aktivitas ekonomi bersama berpijak pada kekuatan sendiri dan kesamaan derajat dalam rangka mencapai perbaikan kehidupan ekonomi bagi seluruh anggota.  Nilai dasar ini diterjemahkan ke dalam tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.  Di dalam berbagai literatur berbahasa asing dinyatakan sebagai members’ promotion (promosi anggota).  Agar fungsi-fungsi manajemen koperasi berjalan secara operasional, maka tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota atau promosi anggota yang masih bersifat abstrak itu perlu dipertegas kembali, maka :

1)     Tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota atau promosi anggota diterjemahkan ke dalam rumusan yang menunjukkan kriteria-kriteria operasional, jelas dan terukur, masuk akal serta dapat dicapai melalui upaya-upaya riil dan rasional.  Rumusan operasional tersebut harus menggambarkan kebutuhan riil dari seluruh anggota.  Karena itu homogenitas kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggota menjadi sangat penting untuk diperhatikan.  Misalnya, untuk menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan yang menjadi anggota koperasi, maka tujuan operasional koperasi dapat dirumuskan misalnya berbunyi sebagai “meningkatkan pendapatan anggota melalui pengadaan input produksi dan perbaikan harga jual ikan”.  Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Koperasi Karyawan Departemen A, maka tujuan koperasi dirumuskan ke dalam “menyediakan barang-barang kebutuhan konsumsi pokok dengan harga murah, memberikan pinjaman dengan syarat-syarat ringan, cepat, dalam jumlah yang cukup dan bunga yang ringan” dan seterusnya”.

2)     Untuk lebih menjamin peran koperasi agar berlangsung dalam jangka panjang, maka perlu disusun strategi pelayanan dan secara kontinyu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan, antara lain untuk menjamin pasokan berbagai material dan sumber daya agar selalu tersedia, serta mampu menangkap setiap peluang yang terbuka.

3)     Rencana dan keputusan-keputusan harus diambil serta perlu terus dikembangkan mengenai cara-cara apa dan bagaimana agar tugas-tugas mempromosikan anggota dapat dilaksanakan dengan baik dan mampu mencapai target-target program-program anggota dengan memuaskan.

4)     Mengikuti struktur organisasi yang sudah tersusun, maka tugas-tugas didistribusikan secara terkoordinir dan sistematis kepada setiap bagian menurut deskripsi tugasnya masing-masing sesuai dengan waktu, tempat, fungsi, sekuensi personil dan lain-lain.

5)     Pada seluruh tahapan proses pelaksanaan tugas, perlu dilakukan pengarahan dan pengendalian agar semua aktivitas terfokus kepada usaha untuk mempromosikan anggota.

Mungkin saja para praktisi koperasi telah memahami tentang fungsi-fungsi manajemen, tetapi masalahnya sudahkah didalam penerapannya kedalam manajemen koperasi menggunakan dasar-dasar nilai koperasi sebagai landasannya, bahwa koperasi akan selalu bergerak dan berperan sebagai wahana mempromosikan kondisi perekonomian anggota.  Yang disebut dengan penerapan prinsip-prinsip koperasi tidak cukup dengan hanya menyelenggarakan rapat anggota  secara reguler, pengurus dipilih oleh rapat anggota atau sisa hasil usaha dibagikan menurut jasa masing-masing anggota.  Penulis berpendapat bahwa semua prinsip koperasi itu hanya merupakan jabaran dari tujuan pokok didirikannya koperasi.  Meskipun kewajiban untuk menyelenggarakan rapat anggota telah dilaksanakan dengan baik, meskipun pengurus, badan pengawas, rencana kerja, dan lain-lain diputuskan dan disahkan di dalam rapat anggota secara demokratis, semuanya menjadi kurang bermakna apabila tugas mempromosikan anggota tidak ditempatkan sebagai isu sentral dari semua proses pengelolaan koperasi.  Isu promosi anggota seharusnya mewarnai seluruh proses manajemen koperasi, sehingga citra diri koperasi mampu ditampilkan oleh praktek-praktek pengelolaan organisasi koperasi sehari-hari.

Meskipun di dalam organisasi koperasi dibangun struktur dan pada setiap bagian strukturnya diisi oleh personil menurut jenjang hierarkisnya, tetapi koperasi harus mengedepankan sistem manajemen tim.  Maksudnya, keputusan tidak semata-mata diambil oleh top-kader yang kemudian menjadi instruksi untuk dilaksanakan oleh semua aparat yang terkait, melainkan keputusan-keputusan diambil dengan melibatkan semua pihak yang kompeten, sehingga keputusan lebih mirip merupakan kesepakatan yang mengikat.  Manajemen koperasi tidak dapat dilepaskan dari manajemen kelompok, yaitu mengintegrasikan keinginan banyak orang ke dalam suatu aksi.  Manajemen koperasi adalah wujud dari joint actions dari seluruh anggota yang tergabung di dalamnya.  Fungsi perusahaan koperasi adalah mengambil alih fungsi kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan sendiri oleh anggota secara individual.  Koperasi menerima mandat dari anggotaagar bekerja demi menunjang perbaikan ekonomi rumah tangga anggota.

Gambaran Klasik tentang Koperasi

Menurut pandangan klasik, koperasi merupakan perkumpulan dengan mandat promosi anggota, dimana posisi anggota adalah unik yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan.  Anggota tidak sekedar menyetor modal, ikut mengambil keputusan dan mengontrol jalnnya koperasi, tetapi juga harus menjadi partner utama didalam aktivitas usaha koperasi.  Anggota adalah pemasok utama di dalam Koperasi Pengadaan dan nasabah utama di dalam Koperasi Simpan Pinjam.  Dalam segi inilah maka citra diri koperasi terbentuk, yaitu melalui penetapan dan penerapan nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.  Prinsip dasar koperasi berpusat pada identitas ganda anggota koperasi.  Berbagai prinsip-prinsip koperasi lainnya yang sudah sangat dikenal itu sebenarnya lebih merupakan diferensial dari prinsip dasar tersebut.  Boleh jadi prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka terlaksana, rapat aanggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi  terwujud, bunga atas modal dibatasi juga dilaksanakan dan seterusnya, tetapi ternyata koperasi tampil seperti layaknya perusahaan kapitalistik, identitas ganda dan fokus kepada promosi anggota diabaikan, maka kerancuan praktek koperasi telah membangun citra diri yang membingungkan.

Prinsip identitas menjadi landasan dibangunnya teori koperasi (Helmut Wagner; 1994).  Teori merupakan abstraksi dari perilaku kehidupan, maka teori merupakan formulasi dari kenyataan hidup.  Konsep koperasi dilahirkan oleh masyarakat industri yang kini sudah menjadi negara industri maju, dibangun berdasarkan prinsip identitas untuk memberikan tekanan kepada bentuk dan karakteristik koperasi.  Bila kemudian di dalam masyarakat tumbuh banyak koperasi tetapi mengabaikan prinsip identitasnya, maka yang salah bukan teorinya melainkan prakteknya.  Pada sisi lain perlu disadari bahwa kebenaran teori selalu bersifat nisbi, teori dapat berkembang bahkan diubah, apalagi teori-teori yang menyangkut kehidupan sosial ekonomi sifatnya sangat dinamis.  Artinya, kehidupan berkoperasi di dalam praktek bersifat dinamis, berkembang mengikuti perubahan-perubahan sosial ekonomi masyarakat pada lingkup regional, nasional dan global.  Tetapi prinsip identitas harus tetap melekat di dalam diri organisasi koperasi, sejauh misi koperasi tidak bergeser dari tugas mempromosikan anggota.  Bila setiap koperasi sebagai unit ekonomi mikro secaa nasional atau makro telah berhasil menjalankan tugasnya di dalam mempromosikan atau meningkatkan kesejahteraan anggota, maka gerakan koperasi dapat dijadikan sebagai soko guru perekonomian rakyat, menjadi alat pemerataan pembangunan ekonomi dan pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan.

Prinsip identitas sebagai landasan gerak koperasi berpijak kepada prinsip Self help dari para anggotanya, bukan orang lain.  Joint actions yang dikembangkan bersama merupakan wujud dari usaha kolektif yang dimaksudkan untuk mendukung dan memperbaiki perekonomian masing-masing rumah tangga ekonomi mereka sendiri.  Setiap anggota memikul tanggung jawab yang sama terhadap eksistensi dan berkembangnya koperasi.  Karena itu setiap keputusan yang bersifat mendasar harus ditetapkan di dalam rapat anggota berdasarkan prinsip satu anggota satu suara.  Boettcher (1980) menyatakan bahwa fungsi pokok koperasi adalah untuk menunjang pencapaian tujuan ekonomi anggota dan untuk itu perlu dijalin kerja sama dengan berbagai pihak, berarti koperasi sebagai perusahaan dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang diperlukan dan sesuai dengan kepentingan ekonomi individu anggota masyarakat didalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.  Pendapat Boettcher menekankan bahwa agar koperasi dapat berperan secara makro di dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, maka setiap koperasi sebagai unit ekonomi mikro harus mampu bekerja mencapai tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan anggota.  Koperasi sebagai unit ekonomi mikro bukan merupakan perusahaan publik dan juga bukan perusahaan kapitalistik.  Koperasi adalah perusahaan yang berkarakteristik sebagai members promotion oriented, adalah perusahaan yang mendapat mandat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan pendekatan klasik yang tidak bergeser dari nilai-nilai intrinsick koperasi, diartikan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonom, dimana sekelompok individu membangun usaha bersama dan diwadahi oleh organisasi koperasi atas dasar prinsip self help.  Dengan demikian, berbagai upaya untuk mempromosikan anggota harus menjadi fokus dari setiap gerak koperasi, tentu saja tanpa mengabaikan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan koperasinya itu sendiri.  Kemampuan dan potensi promosi anggota justru akan dapat ditumbuhkan apabila koperasi dikelola secara efisien dan efektif, termasuk bila diperlukan untuk membangun jaringan kerja pada skala yang lebih besar melalui pendirian koperasi sekunder dan atau tersier (Dwifer; 1984).

Daya saing dan kemampuan potensial koperasi dapat ditingkatkan bila pendayagunaan sumber-sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia dilakukan secara efisien, termasuk kemungkinan menggunakan konsep skala ekonomi.  Menurut pandangan nilai-nilai koperasi klasik, maka bisnis koperasi dengan bukan anggota boleh ditempuh pada tingkat skala yang terbatas dan selalu dikaitkan dengan kebijakan untuk memperbesar potensi kemampuan koperasi di dalam mempromosikan anggota.

Anggota Sebagai Basis Kekuatan Koperasi

Koperasi yang benar adalah koperasi yang didirikan atas kehendak sekelompok individu (anggota) untuk membangun kekuatan kolektif demi kemanfaatan bersama, bukan didirikan karena misalnya ada instruksi dari manapun datangnya. Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha karena usaha itu dikehendaki oleh anggota, bukan kehendak pihak lain atau pengurus semata‑mata. Posisi anggota koperasi adalah unik, pemilik sekaligus pelanggan koperasinya. Keunikan anggota tersebut harus menjadi kekuatan pokok dari koperasi, menjadi pilar koperasi. Koperasi yang lepas dari kepentingan anggota berarti telah melepaskan pilar penyangga kekuatannya sendiri.

Anggota koperasi adalah mereka yang harus memiliki kemampuan untuk befungsi sebagai pemilik dan pelanggan koperasi. Karena itu langkah pembinaan tidak hanya diarahkan kepada organisasi dan perusahaan koperasinya saja. Pembinaan terhadap anggota dan atau calon anggota merupakan langkah awal yang harus ditempuh. Anggota yang berkualitas akan mampu memagari manajemen koperasi agar selalu berpijak kepada kepentingan mereka. Sekali rapat anggota memutuskan agar koperasi berbuat sesuatu untuk mereka, maka sebenarnya telah terjadi “kontrak" antara anggota dengan koperasinya. Untuk menjamin terlaksananya kontrak tersebut dapat ditempuh langkah‑langkah administratif sebagai pendukungnya.

Keterikatan ekonomi antara anggota dengan koperasi menjadi lebih mudah dibangun apabila koperasi berbentuk single purpose.  Di dalam koperasi yang single purpose, usaha koperasi terfokus pada pelayanan yang homogen, sehingga efisiensi (misalnya melalui skala ekonomi) dapat diperhitungkan lebih akurat. Koperasi yang single purpose lebih managable dari pada koperasi yang multipurpose.

Karena itu di dalam organisasi koperasi perlu pula dibangun sistem manajemen keanggotaan yang selama ini luput dari perhatian. Fakta menunjukkan bahwa karena jumlah anggota menjadi salah satu kriteria keberhasilan koperasi, maka muncullah istilah‑istilah calon anggota atau anggota yang dilayani, yang sebenarnya adalah bukan anggota.  Seyogyanya koperasi memiliki data lengkap dari setiap individu anggotanya.

Penerapan Nilai-nilai Koperasi pada Perkembangannya yang Terakhir

Prinsip klasik tentang menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri dan mengatur diri sendiri demi mencapai perbaikan ekonomi atas kekuatan sendiri, cenderung mulai menipis sejalan dengan semakin menguatnya kompetisi.  Pertumbuhan koperasi di Indonesia secara kuantitatif lebih menunjukkan profesionalisme manajemen yang menekankan kepada pertumbuhan dan kemajuan perusahaan koperasi sebagai unit ekonomi yang berdiri sendiri.  Indikator-indikator promosi anggota sulit ditelusuri karena yang ditampilkan semata-mata adalah indikator-indikator pertumbuhan perusahaan koperasi.  Banyak faktor yang mendorong terjadinya kecenderungan tersebut, antara lain adalah :

1)     Peran Pemerintah, yang bermaksud mendorong koperasi agar tumbuh lebih cepat, masih mengabaikan fungsi pengembangan internal koperasi untuk menjadi organisasi ekonomi yang mampu menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri dan mengatur diri sendiri, bahkan cenderung menciptakan ketergantungan koperasi terhadap bantuan-bantuan yang diberikan.

2)     Lemahnya permodalan koperasi yang ditutup dengan kredit dari Bank Komersil.  Di dalam menyalurkan kreditnya, Bank Komersil menuntut koperasi untuk tampil seperti layaknya perusahaan kapitalisitik.

3)     Koperasi mengajak investor-investor swasta untuk bersama-sama memajukan koperasi dan koperasi cenderung terbawa arus menjadi perusahaan kapitalistik.

4)     Para pengelola koperasi lebih memahami praktek-praktek perusahaan kapitalistik dari pada koperasi yang sarat dengan nilai-nilai, sehingga meskipun prinsip-prinsip koperasi yang bersifat umum telah diterapkan, tetap tidak berhasil membangun citra diri koperasi yang konsisten dengan nilai-nilainya tersebut.

5)     Bila koperasi berusaha menarik tambahan modal dari anggota maka yang ditawarkan oleh koperasi cenderung berupa insentif-insentif terhadap modal itu sendiri, bukan manfaat promosi anggota.

Kondisi-kondisi seperti yang diuraikan tersebut telah mendorong koperasi menempatkan diri sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, bekerja demi pengembangan koperasinya itu sendiri dan keterikatan hubungan dengan rumah tangga ekonomi anggota menjadi sedemikian renggang.  Pergeseran seperti itu terjadi juga pada koperasi-koperasi di negara industri maju, setelah koperasi-koperasi berkembang menjadi besar dan bahkan ada yang telah menjadi multi-national-corporation.  Penomena di Indonesia menjadi berlainan karena perilaku yang dianggap menyimpang tersebut justru terjadi sejak awal pertumbuhannya, bukan karena koperasi telah berkembang menjadi besar.

Perlunya Restrukturisasi Koperasi Indonesia

Banyak anggota masyarakat yang menganggap bahwa reformasi belum berhasil dilaksanakan dan menuntut agar reformasi benar-benar dilaksanakan secara terprogram.  Penulis berpendapat bahwa reformasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak gagal total.  Saat ini sedang dimasuki era baru, dimana wakil-wakil rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.  Rakyat secara bebas diberi peluang untuk melamar menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota, berarti telah terjadi reformasi dibidang kelembagaan Pemerintah.  Pertanyaannya, reformasi semacam apa yang sudah ditempuh oleh gerakan koperasi Indonesia ?

Agar gerakan koperasi Indonesia tidak kehilangan momentum, seyogyanya perlu segera menempuh langkah-langkah perubahan.  Bila tidak sanggup melakukan revolusi maka ditempuh saja langkah evolusi, karena mengubah diri menuju citra diri yang pas, bukanlah pekerjaan semudah membalikkan telapak tangan.  Dalam hal ini, peran Pemerintah masih sangat diperlukan mengingat usaha-usaha pembangunan koperasi akan melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang pada umumnya masih dililit oleh berbagai kendala keterbatasan.  Sementara itu, gerakan koperasi Indonesia harus memiliki tekad untuk mengubah diri menuju kepada eksistensi koperasi Indonesia yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat.  Untuk itu maka strateginya adalah :

1)             Nilai dan prinsip-prinsip koperasi dijadikan sebagai pijakan untuk menyusun sistem kerja internal koperasi yang handal dan kokok.  Anggota adalah basis kelangsungan hidup koperai.

2)             Kriteria-kriteria pengukuran kinerja koperasi harus berlandaskan kepada tujuan pokok didirikannya koperasi.

3)             Pengembangan koperasi sebagai unit ekonomi mikro ditempatkan pada prioritas tertinggi.  Kebijakan makro ditempatkan sebagai faktor pendukung di dalam membentuk kemandirian koperasi.