Skenario

Pengembangan Koperasi Dan UKM 2005

Oleh : Ir. Pariaman Sinaga, MM

         Dalam rangka pembangunan koperasi tahun 2005 perlu dibangun good governance yang dimulai  oleh adanya synergi ketiga domain (unsur pemerintah, unsur dunia usaha dan organisasi masyarakat), maka dicoba dikaji kemungkinan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memperhatikan perubahan lingkungan dan kondisi internal daripada pelaku usaha KUKM tersebut. Sebagai organisasi bisnis, maka KUKM akan berinteraksi pada suasana yang dinamis dan untuk itu akan dapat menghasilkan berbagai alternatif kemungkinan postur yang dialami dalam bentuk skenario. Metoda scenario ini bukan berbicara tentang apa yang harus terjadi seperti yang dibuat oleh strategi planning, akan tetapi menggambarkan kemungkinan–kemungkinan yang akan terjadi pada KUKM pada suatu periode tertentu. Dengan mengetahui skenario tersebut akan dapat menggugah kesadaran para stokeholder dengan mengambil langkah–langkah antisipasi.

        Dengan mempertimbangkan berbagai aspek maka kajian skenario KUKM tahun 2005 dapat dikelompokan pada skenario terbaik yakni skenario banteng muda, skenario terburuk berupa skenario kodok dungu dan dua skenario tengah – tengah yakni skenario angsa tua dan skenario bebek liar. Dalam skenario banteng muda tercermin kesemarakan dunia usaha KUKM dengan omzet yang besar, jaringan usaha yang  kuat dan penyerapan tenaga kerja yang  tinggi. Sementara skenario kodok dungu tercermin dengan ketidak berdayaan menghadapi tantangan yang pada gilirannya KUKM tersisihkan dari aktifitas ekonomi dan larut dalam kehampaan dengan tanpa harapan.

         Pengalaman selama ini mengharapkan perusahaan-perusahaan konglomerat sebagai engnie of gorwth, ternyata terlihat rapuh dan tidak bisa lagi membantu penyerapan tenaga kerja, keadaan ini merupakan cambuk bagi para pengambil kebijakan dan didalam mengambil langkah–langkah menuju perwujudan skenario terbaik antara lain : peningkatan kemampuan aparatur dan koordinasi, penataan kelambagaan, pendalaman KUKM dan penyederhanaan perijinan dan kebijakan produksi yang efesien dan berorientasi pada standard mutu internasional.

        Dalam membangun masa depan bangsa, maka skenario KUKM ini perlu didiskusikan dan diseberluaskan kepada berbagai pihak baik dilingkungan pemerintah maupun lembaga atau perorangan dari luar instansi pemerintah maupun dari koperasi ( Dekopin)

P E N D A H U L U A N

        Penerapan good governance tidak terlepas dari tiga domain yang saling berinteraksi yakni unsur Pemerintah, unsur dunia usaha dan organisasi masyarakat. Jika terdapat synergi antara ketiga domain tersebut maka akan mendorong pencapaian visi suatu bangsa seperti visi bangsa Indonesia yakni “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta berperikehidupan yang bebas”.

Secara skematis ketiga domain dalam good governance tersebut pada skema berikut :

          Bintoro (2001) mengemukakan bahwa mewujudkan good governance dalam domain pemerintah bertujuan untuk mengembangkan fungsi yang mampu menciptakan lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang kondusif. Domain dunia usaha atau swasta diarahkan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan; sedangkan domain masyarakat berperan aktif dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

        Menurut Swarsono (1994), dari sudut ekonomi manajerial dan manajemen strategi, bahwa berbicara tentang dunia usaha akan selalu dihadapkan pada dua lingkungan yakni lingkungan eksternal (exogenius factors) dan lingkungan internal (endogenius factors); demikian halnya Badan Usaha Koperasi dan UKM Indonesia tidak bisa terlepas dari kondisi kedua factors tersebut, seperti terlihat pada gambar 1 berikut :  

Dalam GBHN 1999 – 2004, secara explisit disebutkan tentang perhatian terhadap sistim ekonomi kerayatan dan pemberdayaan KUKM agar berdaya saing. Data menunjukkan bahwa meskipun kontribusi KUKM masih relatif kecil terhadap GDP, akan tetapi dalam penyerapan tenaga kerja cukup memberi harapan, seperti dalam tabel ( 1 & 2 ) berikut :

  Table 1.   Keberadaan, Peranan Terhadap GDP dan Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber    :  Badan Pusat Statistik dan Kantor Menegkop & UKM

Catatan    :   Difinisi Skala Usaha, Kecil : Omset dibawah 1 Millyar rupiah, Menengah : Omset diatas 1 Millyar tapi dibawah 50                     Millyar rupiah, Besar: Omset lebih dari 50 Millyar rupiah

Table 2.       Data Jumlah Koperasi di Indonesia 1999 – 2000

Sumber   :     Biro Perencanaan dan Data, Kantor Menegkop & UKM

Sejalan dengan thema diklat membangun peradaban dan kepemeritahan  yang baik, maka perhatian kepada ekonomi rakyat (dalam hal ini KUKM) adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan demokrasi ekonomi  yang sesuai dengan peradaban  Pancasila dan amanat Konstitusi yakni bumi dan air dan kekayaan didalamnya merupakan pokok – pokok kemakmuran rakyat banyak, bukan kemakmuran orang – seorang .Pergeseran paradigma pembangunan ekonomi dari  paradigma pertumbuhan kepada paradigma people centre development, akan dapat terlaksana apabila diikuti oleh perubahan mental model dari para pengambil kebijakan dan para stokeholder. Oleh karena itu kajian tentang kebijakan yang lama dan kebijakan yang akan ditempuh, akan membantu peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam keberpihakan kepada masyarakat banyak.

Meskipun secara tertulis political will terhadap KUKM di Indonesia cukup baik, namun dalam masa krisis multi dimensi yang dihadapi bangsa Indonesia dan perubahan-perubahan dunia luar seperti penerapan AFTA, APEC, WTO dan pengaruh tragedi terorisme Internasional, akan turut mempunyai dampak bagi terealisirnya  isi GBHN 1999 – 2004 tersebut diatas. Oleh karena itu menarik untuk membuat suatu renungan yang berharga berupa bagaimanakah eksistensi KUKM Indonesia tahun 2005 ?

Berbagai alternatif akan mungkin  terjadi dan untuk itulah dicoba dilakukan analisis dengan pendekatan skenario planing (Daniel Sparingga 2001).  Dengan skenario planing, telah terbukti dapat membawa manfaat bagi suatu lembaga seperti perusahaan minyak shell, Pemerintahan Afrika Selatan dll. Di Singapura sendiri sudah melanjutkan skenario planing tersebut dapat tataran lembaga-lembaga mikro seperti perusahaan penerbangan Singapore Airline. Di Indonesia sejak tahun 2000 telah dicoba ditulis skenario Indonesia 2010, dan nampaknya skenario tersebut telah terjadi yakni penggantian Presiden Abdurrachman Wahid Juli tahun 2001.

Skenario merupakan narasi yang menggambarkan apa yang mungkin terjadi, bukan apa yang harus terjadi dan bukan pula ramalan atau rekayasa  perencanaan.

Penyusunan skenario planing KUKM di Indonesia dimaksudkan sebagai bahan masukkan bagi pengambil kebijakan dan para staheholedrs yang terkait dalam bidang ekonomi masyarakat. Dengan mengetahui alternatif kemungkinan terbaik atau terjelek yang akan dialami oleh KUKM, maka dalam rentang waktu tersebut dapat diambil langkah-langkah antisipasi yang dapat memperkuat skenario yang terbaik atau mencegah skenario yang ekstrim jelek.

Penulisan skenario KUKM ini dilakukan atas dasar kajian terhadap berbagai variable yang terkait dengan KUKM dengan mempertimbangkan kondisi internal dari pada KUKM yang bersangkutan. Pada tahap berikutnya skenario yang disusun dapat didiskusikan baik dengan kelompok pelaku, pemerhati dan pengambil kebijakan di negeri ini.

DISKRIPSI SINGKAT KEADAAN EKONOMI, POLITIK DAN  HUKUM DI INDONESIA .

Adiningsih (2001) mengemukakan bahwa krisis moneter yang berlanjut  dengan krisis ekonomi merupakan “Pil Pahit” yang telah berlangsung selama 4 tahun di negeri kepulauan dengan penduduk No. 4 terbesar di dunia ini.  Kemampuan investasi dan pertumbuhan ekonomi rendah hanya sekitar 4 % dengan tingkat inflasi yang selalu diatas dua digit, cadangan devisa terbatas (+ 29 millyar US $), realisasi nilai ekspor non migas rata-rata hanya 3,5 M $ per bulan,  nilai tukar rupiah terhadap valuta asing melemah dan suku bunga SBI masih tinggi (17,6 % per bulan), sementara APBN makin defisit dan niat investasi masih sepi.

Potret buram perekonomian tersebut semakin diperparah lagi oleh beban hutang yang besar sekitar 100 millyar US $ dan kerumitan yang dihadapi lembaga-lembaga keuangan yang ditandai dengan kelambatan restruktisasi perbankan oleh BPPN. Indikator lain yang cukup memprihatinkan adanya tingkat pengangguran semakin tinggi mencapai 30 juta orang dengan penduduk miskin mencapai 23,4 juta orang. Tingkat pendapatan masyarakat semakin menurun dari 700 $  per kapita menjadi 300 – 500 $ per kapita ( tahun 2000 ), dan ditemukan pula disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Mengingat Indonesia telah menganut systim ekonomi terbuka, maka tantangan globalisasi berupa AFTA, APEC dan WTO serta implikasi tragedi terorisme internasional akan dapat dirasakan juga oleh dunia usaha dalam negeri termasuk KUKM. Bersamaan dengan itu ternyata kemampuan daya saing pelaku usaha di Indonesia ternyata sangat rendah, berdasarkan rating dari 49 negara yang dianalisis.

Didin Damanhuri (2000), menggambarkan bahwa keterpurukan ekonomi diatas, terkait pula dengan kebijaksanaan dan sikap pemerintah yang berpihak kepada segelintir orang “pengusaha-pengusaha karbitan” dengan berlindung dibawah paradigma “trickle down effect”, akan tetapi jusru terjadi KKN yang menimbulkan keserakahan dan penumpukan asset yang berbau marp up dan bahan baku yang boros devisa; sehingga ketika krisis moneter terjadi, ketahanan ekonomi Indonesia sangat rapuh yang berdampak luas bagi kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu dengan iklim reformasi ada kesadaran untuk menumbuh kembangkan keberpihakan pada ekonomi rakyat banyak akan tetapi sumber dana dan sumber ekonomi lainnya masih tersendat-sendat baik dari dalam negeri maupun sumber luar negeri. Dalam GBHN 1999 – 2001 ditegaskan politik ekonomi kepada ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan KUKM. Secara skematis pola dasar keberpihakan kepada kaum kapital “segelintir orang” dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang terbatas, yang mengakibatkan kesempatan yang sempit bagi KUKM dapat dikategorikan pada Architype succes of the success full ( keberhasilan yang berhasil ) seperi struktur berikut :

GAMBAR 2. SUCCESS OF THE SUCCESSFUL

Kelompok kapital akan lebih banyak lagi memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dialokir oleh pengambil kebijakan sehingga pemanfaatan oleh kelompok ekonomi lemah makin tipis dan hasilnyapun semakin tidak nyata. Secara alami siklus ini berjalan terus hingga sumber daya ekonomi (sumber bersama) itu habis dan tidak bermanfaat. Tanpa koreksi kebijakan, ketimpangan akan terus berlangsung dan semakin melebar sejalan dengan perputaran siklus tersebut.

Disisi lain potret dibidang politik dan sosial, ternyata masih belum menunjukkan rasa saling percaya, masyarakat merasakan adanya perilaku-perilaku politik yang tidak santun, meskipun nuansa kebebasan mengeluarkan pendapat sudah dibuka. Peradilan terhadap berbagai penyelewengan belum ditangani secara tuntas dan tepat, sehingga gangguan keamanan dari berbagai pelosok masih dirasakan, bahkan gangguan penyelewengan hukum masih terus ditutup-tutupi. Dalam nuansa otonomi, terdapat semangat persatuan diantara masyarakat antar daerah makin melemah bahkan ada upaya-upaya menuju disintegrasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia masih dilanda multi krisis yang meliputi  krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pilitik, krisis kepercayaan, krisis budaya/peradaban   (skema berikut )

Gambar 3. Rangkaian Menuju Multi Krisis

Diolah : dari berbagai sumber

Meskipun political will dari Pemerintah masih ada akan tetapi dalam dunia usaha KUKM senantiasa dikeluhkan beberapa kendala antara lain : (1) Kemampuan manajerial/SDM juga belum dapat dianggap tinggi. (2) Kemampuan dalam akses permodalan masih terbatas dan kemampuan pemupukan modal sendiri juga masih lemah dan (3) Penyerapan tehnologi produksi & tehnologi informasi pada umumnya masih rendah.

RANGKAIAN ANALISIS SKENARIO PLANING KUKM

A.     Fokal Concern

Dalam hal ini memfokuskan masa depan dunia usaha KUKM Indonesia pada tahun 2005 mendatang. Pemilihan rentang waktu berkaitan dengan batas waktu pemerintahan kabinet gotong royong dan batas waktu GBHN 1999–2000 serta  telah dimulainya pelaksanaan era perdagangan bebas kawasan Asean (AFTA). Secara specifik dapat dituliskan Bagaimanakah eksistensi KUKM Indonesia pada tahun 2005?.

B.     Identifikasi Driving (Kekuatan-kekuatan Pendorong).

Dalam pengembangan KUKM, maka beberapa variable yang dapat berpengaruh antara lain :

1.        Kondisi Politik.

Kondisi Politik yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dengan mengacu pada peraturan perundangan yang jelas. Suasana demokrasi dan era transparancy serta sikap politik terhadap pemberantasan KKN dan keberpihakan kepada rakyat banyak adalah merupakan faktor-faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi keberadaan KUKM Indonesia. Secara individu, pihak KUKM tidak dapat mempengaruhi kondisi politik yang berlaku dalam suatu negara, sehingga KUKM hanya dapat menerima dampak dari kondisi politik yang sedang berlangsung di suatu negara.

2.        Perkembangan Ekonomi

Dalam konteks kondisi perekonomian dihadapkan pada pahan ekonomi yang dianut yakni systim ekonomi pasar atau ekonomi terpimpin, termasuk systim moneter dan kondisi ekonomi makro lainnya akan menjadi variable yang menunjang atau menghambat perkembangan KUKM. Apabila kebijaksanaan uang ketat, masih tetap berlangsung, sementara potensi permodalan masyarakat dan APBN rendah, maka sumber daya modal menjadi hal yang sulit dikembangkan.

Hal yang paling mendasar adalah paradigma pembangunan ekonomi yang dianut (pertumbuhan, atau pemerataan) tentunya menjadi faktor yang mempengaruhi keberadaan KUKM.

Selain itu iklim investasi, termasuk proces perizinan yang serba rumit apalagi dalam era otonomi daerah ini, diperkirakan akan mempengaruhi pula semangat KUKM didalam berkiprah dibidang pembangunan daerah.

3.        Aspek Hukum dan Sosial Budaya.

Kesesuaian antara perangkat hukum dalam mengantisipasi segala hal yang berkaitan dengan dunia usaha akan membantu memberikan kepastian berusaha bagi KUKM. Selain itu pandangan masyarakat terhadap wirausaha dan birokrat juga menggalang semangat KUKM misalnya penghargaan terhadap seseorang pemuda yang bergerak dalam KUKM adalah sama bahkan lebih tinggi dibandingkan jika yang bersangkutan menjadi aparat birokrasi pemerintahan.

Selain itu etos kerja dari pada sekelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan akan mendorong dunia KUKM semakin aktif bersaing.

4.  Kelembagaan Pembina dan Sikap Aparatur Negara.

Selaku aparatur negara, tentunya mempunyai peran dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berdampak bagi dunia usaha. Dalam hal ini sikap dan cara pandang yang tidak diskriminatif dan peran pelayanan yang diutamakan dibandingkan sikap “sok kuasa” (regulator), akan membantu perkembangan KUKM. Selain itu keengganan untuk berkoordinasi horizontal dan vertikal (pusat – daerah) dan tidak konsekwen dengan komitment dapat dianggap sebagai faktor yang mempunyai dampak negatif bagi kelangsungan dunia usaha. Egosektoral yang masih kental, akan menimbulkan kesan yang kurang baik dari KUKM dan pihak masyarakat.

5.  Implementasi Era Globalisasi

Dengan era globalisasi berarti akan terjadi mobilitas sumber daya yang tinggi antar negara. Arus informasi yang makin bebas dan arus sumber daya tenaga kerja, pemasaran produk dan arus modal tidak bisa disekat-sekat lagi dan oleh karena itu apabila negara Indonesia tidak mampu menangkap peluang tersebut, maka mau tidak mau era globalisasi itu menjadi beban bagi rakyat Indonesia termasuk dunia usaha KUKM. Kompetisi yang tajam diantara pelaku usaha, akan makin terasa dan apabila dunia usaha Indonesia belum mempunyai daya saing, maka harapan untuk berkembang makin menipis. Pada saat kepemilikan suatu badan usaha dipegang oleh pihak luar negeri, maka kewenangan memanfaatkan tenaga manajemen dari luar juga terbuka; yang berarti pula mempersempit peluang kerja bagi tenaga-tenaga lokal.

Disisi lain, tatkala dunia usaha Indonesia telah mampu mengantisipasi era globalisasi, maka akan menjadi peluang bagi perkembangan KUKM pula.

6.  Aspek Pasar, SDM, Tehnologi dan Permodalan.

Prospek pasar bukan hanya potensi tetapi riil demand merupakan daya tarik tersendiri bagi KUKM. Pada saat peluang parar produk diketahui oleh suatu KUKM, maka akan mendorong inisiatif melakukan persiapan-persiapan produk kearah pasar tersebut.

Selaku badan usaha, tentunya memerlukan dukungan manajemen yang tanggap dan profesional, oleh karena itu jika SDM pengelola KUKM belum mempunyai kemampuan kearah itu, sudah barang tentu akan mempunyai laju pergerakan organisasi tersebut. Aspek kewirausahaan sudah diakui mempunyai peran significant dalam menangkap peluang-peluang KUKM.

Tingkat tehnologi yang diterapkan dalam proces produksi maupun informatika, akan membantu KUKM mampu berkiprah dalam mutu dan kualitas produk serta mampu meningkatkan eficiency physik.

Bersamaan dengan hal tersebut potensi keuangan internal merupakan faktor pendorong organisasi KUKM agar dapat merealisir seluruh komitment yang ditetapkan. Dalam hal  ini kontinyuitas sumber pendapatan dan pengelolaan yang eficien menjadi hal yang diperhatikan dalam perkembangan KUKM.

Perlu diperjelas bahwa keempat variable tersebut diatas pada hakekatnya variable yang mempengaruhi tetapi sekaligus pula dapat dipengaruhi oleh masing-masing KUKM. Jika suatu KUKM ingin memperoleh SDM lebih bermutu maka dapat saja merekrut tenaga-tenaga ahli yang baru lagi.

C.        HUBUNGAN ANTAR DRIVING FORCES

           Dari diskripsi masing-masing driving force teresbut diatas maka secara skematis dapat dituliskan hubungan  interaksi antar driving forces sebagai berikut :

GAMBAR 4. HUBUNGAN ANTARA DRIVING FORCES

           Kestabilan politik, berkaitan erat dengan aspek keadaan social budaya masyarakat serta kondisi kelembagaandan sikap aparatur negara yang memungkinkan dapat bekerja dengan garis yang jelas. Berbarengan dengan kondisi sosial budaya masyarakat maka pelaksanaan supermasi hukum akan terwujud sehingga kepatuhan seluruh elemen bangsa dan infrastruktur politik menjadi meningkat.

           Komitment aparatur negara dan faktor kepastian hukum serta implementasi era globalisasi akan membantu kejernihan dalam penerapan kebijaksanaan dibidang ekonomi, yang senantiasa mau melihat aspek sosial budaya masyarakat. Apabila kelembagaan dan aparatur negara telah berfungsi dengan loyalitas yang tinggi, maka diharapkan dapat mengundang respons dari internal dunia usaha yang pada gilirannya dapat menangkap peluang kebijakan ekonomi yang ada.

Lebih lanjut setelah direnungkan secara mendalam maka berbagai driving force tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam dua yang paling kritis dan penting yakni :

a).      Kebijakan ekonomi dalam arti dapat mendorong terwujudnya ekonomi pasar dengan membawa manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak bukan orang seorang. Ketika mekanisme pasar belum berjalan sempurna dan dalam nuansa ketidakpastian yang tinggi, maka peranan pemerintah tetap diperlukan sebagai triger perbaikan & perkuatan kemampuan pelaku usaha. Kebijakan  Pemerintah dibidang perekonomian dapat berupa iklim yang kondusif bagi KUKM atau sebaliknya tidak menunjukkan iklim kondusif.

b).     Respon dari kalangan dunia usaha KUKM yang meliputi kecepatan dan ketepatan sebagai upaya memanfaatkan peluang usaha yang ada. Respon yang lamban akan menurunkan kemampuannya dalam persaingan yang pada gilirannya akan dapat menyebabkan peluang usaha menjadi sia-sia. Kemampuan mengantisipasi segala perubahan baik didalam lingkungan intern maupun peluang dari luar, tergantung pada kualitas SDM pemilik/pengelola dunia usaha tersebut. Kualitas dimaksud lebih terfokus pada potensi dan semangat kewirausahaan yang dimiliki.  Respon tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan berdaya atau sebaliknya lamban dan bersifat loyo. Kedua driving forces tersebut digabungkan dalam suatu matrix yang menghasilkan empat quadran yang memuat masing-masing kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (disebut skenario).

E.               NARASI SKENARIO

Dari matrik diatas maka dapat dikategorikan skenario terbaik yakni skenario Banteng Muda, skenario terburuk yakni skenario Kodok Dungu, sedangkan skenario angsa tua dan bebek liar merupakan skenario yang tidak menonjol.

1.            Skenario Kodok Dungu.

Pada satu hari dilangsungkan suatu seminar dan bedah buku tentang “Global Paradox oleh John Naisbit” dan “Indonesia Beyond Soeharto oleh Donald Emerson” serta buku  “Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani”, yang dilaksanakan di Kampus Institut Pengkajian Ekonomi Rakyat,  ternyata berakhir dengan kekisruhan. Beberapa mahasiswa dan kelompok masyarakat maju ke mimbar tanpa prosedure yang ditetapkan oleh moderator, mereka menyambar mikrofon dengan nada sumbang meneriakkan “para ilmuwan dan para birokrat  adalah pembual dan peramal palsu”. Semua hadirin menjadi tersentak, akan tetapi dengan tekun mendengar ocehan yang dilontarkan beberapa orang diantara mereka dengan rekaman sebagai berikut :

Dulu waktu reformasi diluncurkan tahun 1998, mahasiswa dan masyarakat umum bersorak-sorai dengan dibarengi harapan perbaikan kehidupan. Dalam perjalanannya gelombang besar ternyata tidak terelakan. Dalam tempo 3 tahun saja sudah terdapat 3 Presiden, mulai dari Prof. DR. B.J. Habibie, KH. Abdurrachman Wahid dan sejak Juli 2001 dipangku oleh Ibu Megawati Sukarnoputri. Gonta ganti Presiden nampaknya tidak otomatis membawa hembusan angin segar menuju perbaikan ekonomi rakyat. Mereka, para kaum elit politik terfokus hanya pada kepentingan politik partai dan kepentingan kelompoknya. Ketika kami menerima kunjungan petinggi republik ini, secara spontan kami ajukan usulan perbaikan usaha kami; akan tetapi dengan angkuhnya dia berkata “ah usulan ini tidak terlalu realistis dan saya datang kedaerah ini bukan urusan usaha kalian, melainkan ada urusan khusus pribadi saya” kata sang pejabat. Sekali tempo datang pula anggota DPR pusat dan kami sambut dengan menagih janji waktu kampanye dulu yang berkata “partai wong cilik, dan berfokus pada perbaikan kehidupan wong cilik”. Sang anggota Dewan dengan enteng menjawab “saya ini masuk anggota komisi yang tidak terkait dengan ekonomi masyarakat dan urusan-urusan itu sebetulnya menjadi tanggung jawab executif”. Kesimpulannya bahwa apa yang dituliskan John Naisbit bahwa usaha kecil pada abad 21 dan reformasi ekonomi dalam bukunya Donald Emerson, dan Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani, hanya impian belaka. Makin terasa bahwa yang terjadi dewasa ini kegiatan mengusir orang miskin bukan kegiatan pengurangan kemiskinan.

  Kapok dan apatis masyarakat terhadap arogansi pemerintah & kaum elite politik, nampaknya membuat semangat  pengelola  KUKM  menjadi  menurun.  Dari zaman orde baru mereka merasa  belum  punya  kemampuan yang memadai,  ditambah  lagi  semangat  yang  menurun   pada  era reformasi ini, berarti betapa suramnya bagi Sumber Daya  Manusia  Koperasi  Usaha  Kecil  Menengah.  Perlahan  -  lahan daya juang  makin turun, bahkan bersifat masa bodoh terhadap organisasinya, bagaikan kodok yang tidak peka terhadap perubahan suhu air; sehingga lama – lama tak berdaya.

Menjelang pemilu 2004, seperti biasa seolah-olah ada tawaran bagi pemerintah yang berkuasa berupa kebijakan ekonomi bagi kaum ekonomi lemah. Pak Atang dan Ibu Sobur yang biasa berdagang sayur mayur di pasar pagi, tidak bergeming sedikitpun atas kampanye caleg tersebut. Hasil pemilupun, nampaknya tidak menyenangkan, karena partisipasi masyarakat justru makin menurun. Buat apa aku ikut menusuk partai, paling-paling hasilnya tidak berdampak bagi kesejahteraan kami.

  Pada suatu malam tersiar berita bahwa Pemerintah, masih terfokus pada penyelesaian hutang-hutang di BPPN dan proces pinjaman dana pihak ketiga, didalam systim perbankan. Aneh tapi nyata uang rakyat kecil (APBN) sebagian besar dipakai untuk jaminan pihak ketiga & bunga obligasi sebesar 60-70 trilyun rupiah. Uang tersebut milik orang-orang kaya yang harus ditanggung oleh uang rakyat dari APBN. Pada hal dana untuk pembinaan & perkuatan KUKM dari APBN sangat minim hanya berkisar 800 millyar rupiah saja per tahun.

  Bulan April 2005, berita menghebohkan ketika sebuah radio swasta melaporkan bahwa kerusuhan berulangkali terjadi di sebuah kota yang terkenal dengan industri kecil, dan para penganggur melakukan provokasi yang menyulut ketegangan antara masyarakat dan aparatur Pemda. Pemda setempat tidak konsekwen dalam perwujudan paradigma pembangunan ekonomi yang berdampak pada pemerataan. Barno dan Yanto bersama rekan-rekannya pulang kedusun tempat asal leluhurnya, karena lokasi usaha mereka sudah digusur dan dimanfaatkan oleh bangunan-bangunan mewah, milik perorangan yang konon dari dari mancanegara. “Kami tidak mampu menjadi tuan di negeri sendiri” keluh pak Barno dengan wajah memelas, lantas mereka pergi dengan iringan lagu “ Sampai kapankah kuharus begini”.

2.       Skenario Banteng Muda.

Rombongan turis datang dan ingin berbelanja barang-barang khas Indonesia dan buatan Indonesia . Rupanya si Parlindungan sang pemandu wisata itu, merasa tersentuh dengan permintaan para turist tersebut. Lalu dibawalah para turist ke suatu area di daerah  kabupaten dekat ibu kota propinsi Jawa Timur. Setibanya di area tersebut para turist serta merta bergegas menyerbu lorong-lorong dan pusat-pusat promosi produksi KUKM. Ibu Marta dan Ibu Dina sebagai pengrajin tas kulit sekaligus sebagai pengurus koperasi pengrajin disitu merasa senang atas kunjungan-kunjungan para calon pembeli itu. “ Uuh, sungguh luar biasa, barangnya berkualitas, pemiliknya ramah-ramah dan lokasi usahanya setrategis, fasilitas jalan raya baik, penerangan lengkap dan paling penting harganya reasonable”, ungkap Mrs George sambil membawa barang yang dibeli kedalam bus wisata yang tersedia.

  Pada malam hari, ada siaran televisi dari Menteri Investasi dan Pemda yang sungguh-sungguh memberikan fasilitas, bukan hanya investor besar tetapi juga bagi investor KUKM. Berita itu bersambut, sehingga Pak Agung dan Pak Yosep duduk bersama Mr. Fred dari Swedia melakukan santap siang bersama. Mereka baru saja melakukan penandatanganan kerjsama usaha dalam industri pengolahan susu dan pengembangan serat alam. Dengan wajah berseri-seri Pak Agung dan Pak Yos melaporkan rencana itu kepada rapat anggota khusus yang mendapat sambutan positif, karena berarti akan membuka lapangan kerja baru dan memberikan kepastian pasar bagi anggota koperasi . Dua tahun kemudian, daerah lokasi KUKM tersebut menjadi terkenal, Pak Agung dan rekan-rekan lainnya sudah sering mengadakan kunjungan kedaerah lain dan setiap bulan tidak merasa kesulitan mengirim uang biaya anaknya yang sedang kuliah di ibukota. Selain itu rombongan haji nampak meningkat dari anggota komisi dan UKM desa Sumber Makmur kecamatan Suka Rukun tersebut

  Bulan April 2005 Drs. Suprojo, Bupati dan salah satu Kabupaten di Jambi tiba di kota Koperasinya Pak Agung dan lokasi usaha ibu Dina, dengan tujuan melakukan study banding, tentang pengembangan KUKM. “Dari pada pergi keluar negeri menghabiskan devisa, lebih baik study banding dalam negeri saja, kata sang Bupati dengan rombongan anggota DPRD, Pejabat Pemerintah, Perbankan dan Pengurus Koperasi dan Pengurus Assosiasi. Tak disangka tak dinyana rupanya diantara rombongan tersebut langsung mengadakan kontak kerjasama dengan para KUKM, pasukannya Pak Agung  dan Ibu Dina. “Wah ini menambah jaringan usaha yang makin panjang” kata Ibu Dina, dengan wajah berseri – seri.

  Pesta demokrasi telah tiba, kampanye mulai digelar, Pak Agung dan Pak Yos, tak diduga diajukan oleh masyarakat sebagai calon legislatif dari partai yang berlambang banteng. Mereka menerima usulan tersebut, karena sejalan dengan simbol kepala banteng dalam Pancasila mereka menghargai suara anggota sebagai wujud demokrasi. Meskipun tidak pernah kampanye besar-besaran di lapangan terbuka seperti yang lazim dilakukan oleh caleg lain partai, namun Pak Agung & Pak Yosef mendapat suara terbanyak di daerah tersebut. Pengabdian kepada KUKM sejak dari waktu yang lalu rupanya menjadi media kampanye masa kini.

  Ketika menjelang akhir tahun “Bank Wong Cilik” menyelenggarakan RUPS dan setelah diperiksa ternyata para anggota KUKM merupakan pelanggam aktif dan untuk itu mereka diperbolehkan menerima tambahan kredit, selain  deviden juga dibagikan. Sambil bernyanyi “Kemesraan ini janganlah cepat berlalu”, mereka membentangkan spanduk yang berisi “ Bersatu kita jaya, bercerai kita runtuh”.

3.     Skenario  Bebek Liar

Sebagaimana bebek yang selalu ditandai oleh suara yang mengeluh dan senantiasa dalam perjalanan harus diarahkan oleh gembala agar dapat berjalan bersama. Pada suatu seminar sang Pengurus KUKM, mempermasalahkan ketidak cairan dana yang mereka butuhkan, dan setelah dichek proposal tertulis belum pernah dibuat. Debat kusir terjadi, karena assumsi dibangun lembaga pembina rupanya tidak sesuai dengan kenyataan. “Wah, kami kira anda-anda pengelola KUKM telah mampu membuat rencana-rencana usaha yang profesional” ujar sang pejabat yang menangani bantuan dana KUKM.

Pagi hari Sabtu di desa pantai di daerah Jawa Tengah terjadi transaksi penjualan ikan milik anggota KUD. Pak Sutio dan kawan-kawan pada awalnya merasa gembira karena memperoleh pendapatan hasil penjualan ikannya, akan tetapi setelah dibandingkan dengan pengeluarannya ternyata belum memberikan keuntungan. Sementara itu Pak Mantri dan Pak Camat merasa kaget dengan kedatangan Pak Sutio dan kawan-kawan  dengan harapan mohon petunjuk. “ Kami sibuk jadi tidak bisa terus menerus mendampingi Saudara-saudara” ujar Pak Mantri yang mengaku sudah pernah membantu proces penjualan ikan secara kolektif dengan melangsungkan systim lelang. Pak Mantri memberikan petunjuk dengan bahasa-bahasa yang ilmiah bagaikan di ruang kuliah dengan peserta para mahasiswa. Tehnologi refrigrator, floor price dan titik keseimbangan merupakan kata-kata yang didengar dari Pak Mantri dalam menjelaskan proces pengawetan dan proces pelelangan ikan. “Aduh apa yang diajarkan Pak Mantri itu”, keluh Pak Sutio kepada  teman-temannya yang juga belum memahami kerangka berfikir dari Pak Mantri. Barangkali Pak Mantri lupa kalau kita-kita ini orang yang bukan lulusan sekolah tinggi, kata Pak Ninuk menimpali keluhan Pak Sutio tadi, sambil berjalan mereka mendengar radio dengan lantunan lagu “Janganlah kau berkata benci…….”.

4.     Skenario Angsa Tua

“Maju terus pantang mundur”, syair lagu yang selalu terucap dalam rapat-rapat organisasi KUKM pimpinan Pak Siallagan dan Pak Rachmat. Bagaikan Angsa yang tajam penciumannya, tetapi tidak bisa berbuat banyak, merupakan fenomena yang dialami oleh kelompoknya Pak Siallagan dan Pak Rachmat. Para Pengurus KUKM, sudah mencium adanya peluang ekspor  tektil dan langkah-langkah kearah itu telah dipersiapkan. Namun sore itu juga di media massa tertulis bahwa fasilitas ekspor tekstil sangat terbatas dan telah habis alokasinya, kata pejabat yang berkompeten dibidang perdagangan. Kepala Pak Rachmat terasa pening, rasa nyeri di jantungnya mulai kumat dan sambil mengurut dada, ia memperoleh telepon bahwa usulan kredit yang sudah lengkap persyaratannya juga ditolak oleh Bank Sukamilih. Teman-temannya yang di pasarpun dating ke rumah Pak Rachmat melaporkan banyaknya barang-barang kerajinan dan konsumsi yang beredar dengan harga murah dan konon kabarnya masuk dari luar negeri tanpa document yang sah alias “selundupan”.

Dengan langkah lunglai Pak Rachmat menemui rekan-rekan anggota UKM dan bercerita tentang informasi yang baru diterima dan disimpulkan tidak mungkin melakukan ekspansi usaha. “Tidak apa – apa yang penting  kami tak punya hutang”, kata mereka mengakhiri suatu pertemuan dengan aparat Pemda sambil meninggalkan beberapa pot bunga bonsai. Bonsai perlambang kondisi mereka “Hidup segan mati tak mau”, kesan pemerhatian.

 LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI

Dengan mengetahui berbagai alternatif kemungkinan yang bisa terjadi pada dunia usaha KUKM dan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya perkembangan masa kini dan masa depan, maka pengambil keputusan dan pihak-pihak yang terkait dalam dunia KUKM akan dapat mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi agar kemungkinan terjelek tidak terwujud dan sebaliknya langkah-langkah pendukung skenario terbaik perlu diupayakan bisa terealisir.

Pada dasarnya langkah tersebut memfokuskan bagaimana menciptakan iklim yang kondusif bagi KUKM dan bagaimana perlakuan perkuatan mengatasi kelemahan yang melekat dari pada diri KUKM itu sendiri. Suatu lingkungan usaha yang kondusif mengandung sejumlah karakteristik penting antara lain adanya stabilitas ekonomi makro, sistim hukum yang efektif dan transparan, kesadaran dan perlindungan hak milik, pasar bahan baku dan output yang kompetitif serta peraturan perizinan yang sederhana dan prosedure perpapajakan yang mudah dan tidak mengundang kolusi.

Dalam era reformasi ini komitmen pengembangan KUKM perlu dipertegas agar mampu berperan di tengah-tengah nuansa usaha besar yang sedang “mati suri”. Pengalaman kegiatan ekonomi nasional yang mengandalkan peran konglomerat sebagai engine of growth, dirasakan rapuh dan meninggalkan beban berat bagi rakyat Indonesia .

Untuk itu diusulkan beberapa langkah-langkah yang perlu diambil guna mendorong skenario terbaik antara lain :

1.                  Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Koordinasi.

Tantangan kedepan bukan hanya pada usaha KUKM itu sendiri, akan tetapi juga pada kesiapan aparatur dalam menganalisis perkembangan sekaligus mengupayakan peran pemerintah dalam setiap suasana yang dinamis. Perlu upaya penyegaran baik dari sudut penempatan aparatur dan peningkatan  kompotensi aparatur, sehingga menjadi aparatur yang mampu memberikan pelayanan masyarakat, mampu menyusun perencanaan yang demokratis, mampu melaksanakan program yang konsisten dengan peraturan dengan diwarnai sikap jujur dan mempunyai budaya malu (malu berbuat salah, malu berkuasa terus menerus dan malu tidak berbuat sesuatu apapun).    Untuk itu selain peningkatan kompetensi aparatur negara, juga diupayakan kebersamaan persepsi dan sikap dalam memperbaiki struktur ekonomi yang pincang dan tidak “tahan banting”. Langkah ini sangat relevan utamanya dalam era otonomi sehingga masyarakat KUKM dapat merasakan kesamaan tindak dari instansi pusat hingga ke daerah, serta antara executif dan legislatif. Masing-masing instansi diharapkan mempunyai akuntablitas publik tentang keberhasilan skenario terbaik yang akan dialami oleh dunia usaha KUKM. Satu hal yang perlu  dikoordinasikan adalah pendekatan penentuan kriteria  UKM yang selama ini berbeda – beda oleh masing – masing instansi yakni pendekatan jumlah tenaga kerja, pendekatan tingkat teknologi dan peningkatan omzet usaha.

2.                  Penataan Kelembagaan

Penataan kelembagaan mengandung arti pengembangan model-model lembaga yang sesuai dengan akar sosial budaya, sehingga tidak menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat. Selain itu pendekatan kewenangan penerbitan akta pendirian dan Badan Hukum dapat dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi serta tingkat Nasional  sesuai dengan level badan usaha KUKM tersebut. Dorongan kepada organisasi gerakan berupa assosiasi seperti Dekopin perlu diperjelas sebagai lembaga yang anggotanya adalah gerakan koperasi pada masing-masing daerah administratif. Selain itu penyempurnaan peraturan perundangan perlu dilakukan bahkan jika diperlukan pembentukan UU baru yang dapat mengantisipasi perkembangan jaman

3.                  Kebijakan Permodalan Khusus KUKM.

Perlu dipertegas adanya kemungkinan penyediaan alokasi dana kredit bagi KUKM yang lebih sesuai dengan paket kebutuhan usahanya. Untuk itu UU tentang Bank yang mendorong alokasi kredit bagi KUKM, perlu diperjuangkan segera. Bantuan APBN dan APBD dan sumber permodalan lainnya dikaitkan sebagai upaya mendukung efisiency usaha  dan rintisan usaha KUKM. Sejalan dengan itu perlu dipikirkan lembaga-lembaga penjamin lokal bagi KUKM.

4.                  Kebijakan Pelayan Perizinan.

Dalam masa yang lalu ada ratusan peraturan yang harus dipenuhi oleh KUKM, sehingga kadang-kadang menjengkelkan bagi pengelola KUKM. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas Unit Pelayanan Terpadu di beberapa daerah, sekaligus deregulasi peraturan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha KUKM.

5.                  Perkuatan Manajemen KUKM.

Dalam suasana krisis multi dimensi yang dialami bangsa Indonesia maka perlu adanya terobosan bagi peningkatan kewirausahaan para pemilik dan pengelola KUKM, dengan dukungan pendanaan dari instansi Pemerintah (APBN & APBD). Dengan kegiatan ini akan mendorong kompetensi SDM KUKM yang ada sekaligus juga membantu penciptaan wirausaha-wirausaha baru. Dalam hal ini dikandung maksud pula adanya bimbingan administrasi usaha yang sederhana tapi aplicable. Kesadaran peningkatan kemampuan diri sendiri dari pihak KUKM senantiasa juga dikondisikan, agar menciptakan rasa kepemilikan yang semakin besar. Setiap daerah otonom hendaknya mempunyai program yang detail tentang penambahan wirausaha-wirausaha lakal yang dapat berperan pada masing-masing sektor.

6.                  Bimbingan Restruksisasi KUKM.

Kendala yang dihadapi selama ini adalah kendala kredit yang bermasalah dan juga hutang-hutang KUKM. Untuk itu upaya konkrit berupa penyusun tim restruksisasi KUKM agar dapat mengikuti irama gelombang perjalanan usaha.  Jika untuk  badan usaha yang baru dibentuk program rekapitulasi dan restruksisasi, maka terhadap KUKM juga perlu ada terobosan upaya-upaya penyekatan, utamanya agar segara dapat berfungsi disaat usaha-usaha besar sedang “mati suri”

7.                  Kebijakan Dalam Produksi.

Berkaitan dengan era globalisasi yang menghendaki kepastian kualitas produk, maka perlu ada langkah-langkah penerapan standardisasi produksi dan proses.

Selain itu didalam upaya peningkatan produksi maka pengembangan KUKM diarahkan pada penggunaan bahan baku dari sumberdaya alam dan industri pendukung untuk pasar dalam maupun luar negeri seperti agroindustri, kerajinan dll.