PARADIGMA PENINGKATAN

DAYA SAING UKM DALAM

KORIDOR OTONOMI DAERAH

Oleh : Halomoan Tamba

 

 

Tragedi Bali" tanggal 12 Oktober 2002, jam 23.00 WIT dimana bom yang diledakkan di jalan Legian Kutai Bali dan menewaskan lebih 184 Orang. Secara signifikan kejadian ini bukan hanya berdampak negatif terhadap pemulihan perekonomian nasional, tetapi juga terhadap program pemberdayaan UKM menjadi terkendala. Jeffrie Geovanie ~ pelaku bisnis dimana Salah satu unit bisnisnya ada di Bali ~ menuturkan dalam tulisannya di harian Kompas, tanggal 18 Oktober 2002, hal.4 bahwa "efek domino tragedi Bali dapat dipastikan bakal memukul unit bisnis pariwisata mulai dari perhotelan, penerbangan, travel, souvenir yang benuansa etnik (kerajinan), sampai ke tempat-tempat hiburan, bahkan jasa pengantar. Dampak dari tragedi Bali ini bukan hanya menimpa mereka yang beroperasi di Bali, tetapi semua unit bisnis yang ada kaitannya dengan kepariwisataan."Perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan terkena dampaknya. Dan dapat diprediksi akan terjadi pengangguran yang jumlahnya ratusan ribu orang.

Apabila dicermati lebih dalam lagi bahwa ternyata pemasok (suppliers) kebutuhan pariwisata pada umumnya adalah mereka yang bergerak di bidang Usaha Kecil Menengah (UKM). Dengan kata lain bahwa "tragedi Bali" tersebut akan mempersempit pasar produk UKM. Berdasarkan hasil reportase Kompas, tanggal 27 Oktober 2002, halaman 27 melaporkan bahwa produk UKM baik yang asli Bali maupun dari daerah lain mulai menumpuk di gudang. Pembeli (buyers) dari luar negeri yang biasanya bertransaksi melalui Bali lebih memilih angkat kaki dari pulau itu. Pedagang asing (traders) yang biasanya betah (at home) tinggal di Bali berbulan-bulan lamanya, kini mereka sudah mengungsi entah kemana. Akibatnya produk kerajinan UKM terutama yang dari Bali, Jawa Tmur, Jawa Tengah, NTB, yang dieksport ke berbagai negara terpaksa gagal eksport.

Barang-barang yang dieksport meliputi perhiasan (emas. kayu, perak) kerajinan besi (iron craft), patung (batu, porselen), tanah liat olahan, kerajinan dari daun pandan (keranjang, topi, tutup kepala). kap larnpu dari kulit, lampu hias dari bambu, pajangan, patung, dan lain-lain. Dari sini terliliat bahwa hancurnya industri pariwisata Bali akan berdampak negatif terhadap peningkatan daya saing produk UKM.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana meningkatkan akselarasi daya saing UKM ke depan sehingga UKM dapat dengan cepat melakukan adaptasi dan inovasi dalam setiap ada peruban lingkungan strategis seperti dampak tragedi Bali di atas? Belum lagi dampak dari perdagangan bebas yang sudah mengancam keberadaan UKM kita, dan aroma ini terus menguak. Tampilan produk-produk negara asing semakin berhasil merangkul naluri kita. Bukankah barang-barang yang ada di rumah kita sudall "made in” Cina, Korea, Vietnam, dan Malaysia?

Sementara itu, di dalam negeripun terjadi perubahan lingkungan yang bergejolak (turbu - lency). Kondisinya penuh ketidakpastian (uncer - tainty). Perubahan lingkungan strategi yang harus dihadapi yaitu,1) demokratisasi, 2) desen-tralisasi, dan 3) globalisasi juga harus dikelola dengan baik sehingga menjadi peluang bagi pembangunan.

Disadari ataupun tidak, perubahan lingkungan strategi ini membawa dampak yang serius dan menuntut adanya perubahan mendasar dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

            Lagi-lagi perubahan itu tetap kurang nyaman bagi UKM. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tanggal 1 Januari 2001 ~ pemerintah Kabupaten/Kota berlomba-lomba meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai jenis pungutan. Tanpa disadari bahwa kebijakan publik seperti itu secara pelan-pelan tetapi pasti akan melumpuhkan daya saing UKM sendiri.

 

PARADIGMA OTONOMI DAERAH

 

Pelaksanaan Otonomi Daerah (OTODA) merupakan wacana pada era reformasi. Dia mempunyai bobot stratejik. Menjadi titik fokus perhatian penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Oleh sebab itu, pelaksanaan OTODA selalu menjadi topik bahasan pada setiap strata masyarakat sesuai pola pikirnya, termasuk para pakar hukum, ekonomi, sosial, dan politik.

Dengan diberlakukannnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang pelaksanaannya secara efektip mulai tanggal, 1 Januari 2001, telah pula merubah paradigma' penyelenggaraan pemerintah daerah. Dari paradigma sentralisasi ke desentralisasi. Pemberian kewenangan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam undang undang ini adalah mendorong untuk (1) memberdayakan masyarakat, (2) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan sekaligus (3) memberi kesempatan dan peluang kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan atas dasar basis sumber daya dan budaya setempat.

 

Perubahan paradigma tersebut harus direspon secara positif. lni sekaligus merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah perlu usaha-usaha peningkatan kemampuan aparaturnya baik berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperilaku dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dari 11 (sebelas) kewenangan atau bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota, satu diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian segala urusan yang terkait dengan perencanaan, proses perizinan, dan pelaksanaannya dapat di selesaikan di daerah.

Bagi saya, pemberdayaan ekonomi rakyat identik dengan pemberdayaan UKM dan Koperasi. Secara empiris, sudah terbukti sangat besar peranannnya dalam perekonomian nasional baik dalam hal (1) pertumbuhan ekonomi, (2) pemerataan, (3) penyerapan tenaga kerja, (4) dan penyedia input bagi eksport. Oleh sebab itu, peningkatan daya saing UKM berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari aspek eknomis, sosial, dan politik.

Pembangunan daerah mempunyai pengertian sebagai suatu proses perubahan yang semakin meningkat di berbagai bidang. Hal itu bisa terjadi . apabila didukung oleh interaksi dan peran aktif dari semua pihak yang terkait (stakeholders) yakni pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat (lihat gambar 1. Diagram Kebersamaan). Masing-masing stakeholders telah memiliki domain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemerintah (pusat & daerah) membuat kebijakan, membuat standard pelayanan prima (SPP), dan petunjuk pelaksanammya (Juklak). Sedangkan swasta/UKM menjadi mitra dalam pengembangan usaha. Disisi lain, masyarakat berperan dalam menjaga, merawat dan mengontrol pembangunan.

Semakin luas domain yang diarsir, berarti commitmen bersama antar stakeholders dalam melaksanakan pembagunan semakin tinggi. Dan ini akan mendorong para stakeholders untuk terus-menerus meningkatkan partisipasinya.

Dari titik pandang tersebut, penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah rnenjadikan ruang publik semakin terbuka. Kebijakan-kebijakan publik lebih mudah diintegrasikan oleh dan dengan seluruh "stakeholders"nya. Dengan lebih dekatnya otorisasi penetapan kebijakan dan para primary stakeholders memudahkan mekanisrne pertanggung jawaban dan pertanggung-gugatannya.

 

Good Governance dalam arti pemerintahan yang baik telah diakomodasi dalam UU No, 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN), Praktek KKN dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan bernegara serta membahayakan kelangsungan kehidupan negara, Untuk meewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU No, 28 Tahun 1999 mencitakan asas-asas umum penyelenggaran negara yang meliputi asas kepastian hokum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas

 

 

 

 

*   Membuat kebijakan

*   Menetapkan SPP

*   Membuat Juklak

Partisipasi                              

 

 

 

Sebagai mitra kerja

Di bidang investasi

 

 

 

 

*  Berpartisipasi pembangunan

*  Menjaga dan merawat hasil-hasil

*  Pembangunan

Gambar 1. Diagram Kebersamaan

 

Dengan demikian berbagai kesenjangan yang terjadi dapat lebih mudah di atasi melalui interaksi domain yang ada, Atau melalui peran kinerja pemerintah yang transparan di terbuka yang memungkinkan berbagai pihak memberikan penilaiannya baik untuk kegagalan maupun keberhasilannya.

Pemberlakuan kedua Undang-Undang tersebut di atas merupakan awal sebuah babak baru dalam pembangunan daerah di Indonesia sejak merdeka. Ini berarti ada keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah pada satu sisi. dan keleluasaan utuk membuat prioritas pembangunan di daerahnya di sisi lain. Dengan demikian diharapkan akan tercipta akselerasi yang cepat dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik bagi masyarakat. Demikian pula akselerasi peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah (UKM) diharapkan juga tercipta setelah pasca otonomi daerah.

Namun perlu disadari bahwa potensi sumber daya yang melimpah tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi kesejahteraan rakyat apabila tidak dikelola secara profesional. Dari data dan hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis di salah satu Kotamadya di Jawa Tengah pada awal November 2002 diperoleh kesimpulan sementara bahwa sumber daya yang dimiliki oleh kota tersebut temyata belum dapat didayagunakan secara optimal. Lingkungan stratejik ini tentunya menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi Pemerintah Kota yang bersangkutan untuk melakukan kajian dan pembenahan diri guna meningkatkan kompetensi dan kinerja aparaturnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan sumber daya manusia atau aparatur yang profesional yang dapat memahami paradigma baru pembangunan. Paradigma ini dalam kurikulum pembelajaran kepemimpinan lebih populer disebut "paradigma pengelolaan kepemerintahan yang baik" (good governance). Ke depan, nilai -nilai dasar good governance ini harus sudah menjadi mental models bagi setiap stakeholders pembangunan di daerah maupun di pusat.

Menurut pengamatan penulis masih diperlukan “rehabilitasi mental” melalui penanaman mental models good governance kepada aparatur pemerintah. Dengan demikian setiap mengambil kebijakan public, mengimplementasikannya dalam bentuk program pembagunan, dan dalam pengendaliannya selalu berpegang pada nilai-nilai dasar "good governance" tersebut.

Untuk mewujudkan good governance diperlukan pengawasan dari pihak lain. Pelaksanaan good governance tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus selalu melibatkan unsur lain. Pernerintah berperan sebagai fasilitator dengan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Dunia usaha sebagai pelaku ekonomi akan lebih banyak menciptakan pekerjaan dan pendapatan melalui penciptaan dan pengadaan barang dan jasa. Organisasi kemasarakatan berpartisipasi dalarn aktivitas social, ekonomi dan politik serta mengembangkan dan menjaga rules of the games dan rules of ethics yang baik dalam interaksi social, ekonomi dan politik. Paradigma Good Governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat.

 

PARDIGMA PENINGKATAN DAYA SAlNG UKM

 

UKM adalah sala satu pelaku bisnis dalam domain dunia usaha (salah satu stakeholder). Untuk menjadi pelaku bisnis yang unggul (market leader) baik di pasar domestik (domestic market) maupun di pasar intemasional (international market) maka peranan aparatur pemerintah dalam membuat kebijakan publik yang kondusif adalah sangat besar. Pengertian daya saing disini adalah kemampuan UKM melakukan kompetisi dengan pelaku ekonomi lain di pasar domestik maupun internasional. Daya saing berhubungan dengan bargaining potition dan bargaining potition terkait erat dengan peluang yang kita miliki. Dalam hal ini, peranan pemerintah sangat nyata untuk membuka dan memperbesar peluang pasar produk UKM

Dengan mengadopsi teori Michael E.Porter dalam bukunya "The competitive Advantage of Nations" (1990), indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur daya saing UKM adalah 1) keunikan (diffrentiation) yaitu kemampuan UKM memproduksi barang/jasa yang unik atau memiliki citra tersendiri bagi konsumennya, dan 2) biaya rendah (Lower cost) yaitu kemampuan UKM memproduksi barang/jasa dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan barang dan kualitas serta pelayanan sejenis di pasar yang sama tanpa mengorbankan kualitas.

Paradigma Peningkatan Daya Saing UKM menjadi sangat strategis dan prioritas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara makro, sangat strategis karena UKM telah terbukti lebih lentur terhadap krisis ekonomi. Di sisi lain, peningkatan daya saing UKM juga berarti mengatasi masalah persoalan ekonomi dan sosial sekaligus. Mengapa tidak ? Selain pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya saing UKM juga berdampak terhadap pemerataan pendapatan dan hal ini akan berimplikasi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Bukankah pelaku ekonomi yang terbanyak adalah UKM ? Bukankah penyerap tenaga kerja terbanyak adalah UKM ? Untuk beberapa daerah, penulis yakin bahwa UKMlah penyumbang terbanyak terhadap pembentukan PDRB.

Dalam konteks inilah penulis melihat sisi pembangunan daya saing UKM menjadi strategis sebagai wujud pembelaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Selama ini mereka adalah kelompok yang terpingggirkan dalam sistem perekonomian riil yang berlaku di Indonesia.

Daya saing UKM seyogyanya menjadi salah satu titik sentral yang menjadi prioritas pembangunan daerah karena melalui UKMlah dapat diwujudkan pemerataan pembangunan yang lebih adil sekaligus sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (economic growth engine).

Dari hasil observasi penulis di lapangan menyimpulkan bahwa meningkatnya daya saing UKM sangat tergantung pada kompetensi aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik dan tingkat partisipasi stakeholders dalam pembangunan serta otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai good governance yakni transparan, adil, akuntabel, taat azas hukum, partisipasi, dan professional. Furnham (1990) mendefinisikan Competency is the fundamental abilities and capabilities needed to do the job well. Apa yang diungkapkan oleh Furnham ini pada hakekatnya adalah identik dengan professionalisme. Dan ini sudah merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari good governance.

Secara rnathematis, hubungan peningkatan daya saing UKM dengan kompetensi aparatur, partisipasi stakeholders, dan pelaksanaan Otoda daptlt dimodelkan sebagai berikut:

 

CUKM   :  f ( KAP . PSTH . PODA )

 

Dimana :        CUKM     :  daya saing UKM

KAP      :  kompetensi aparatur

PSTH    :  Partisipasi Stakeholders

PODA    :  pelaksanaan otonomi daerah

 

Bila disusun dalam suatu gambar gunung es, maka ketiga unsur inilah yang menjadi pengungkit (leverage) dalam peningkatan daya saing daerah yang di dalamnya terdapat UKM sebagai pelaku bisnis. Tentunya yang nampak ke permukaan adalah kesejahteraan ekonomi rakyat berupa pendapatan per kapita yang meningkat, distribusi pendapatan yang relatif merata, dan kesenjangan sosiaI yang relatif kecil (lihat gambar 2. Diagram Gunung Es).

 

Gambar 2. Diagram Gunung Es

 

 

Dari gambar diagram gunung es dapat dilihat bahwa kompetensi aparatur pemerintahlah adalah faktor yang paling mendasar dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Dan seiring dengan itu sekaligus akan meningkatkan daya saing UKM.

Diagram gunung es ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa peningkatan daya saing UKM tidak harus semata-mata disentuh melalui penyediaan permodalan yang murah. Memang diakui bahwa salah satu fungsi produksi adalah modal selain tenaga kerja dan pengetahuan. Akan tetapi menurut hemat penuIis, fungsi pengadaan modal ini sudah harus diserahkan ke pelaku bisnis sendiri (UKM dan bank). Dalam koridor otonomi daerah, bank pembangunan daerahlah yang mengambil alih tugas ini.

Kalau demikian halnya dimana fungsi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dalam upaya akselerasi peningkatan daya saing UKM ini. Hal ini dapat dijawab dari sudut teori marketing. Disebutkun bahwa omzet atau permintaan terhadap suatu produk ditentukan oleh 1) harga (price), 2) produk (product), 3) promosi (promotion), dan 4) distribusi/tempat (place). Inilah yang disebut “4P" dalam marketing mix. Pesanan (offer) pasar/konsumen terhadap produk tersebut sangat tergantung dari kecocokan harga dan qualitas produk. Kedua unsur ini hanya UKM sebagai pelaku bisnis sendiri yang menentukan. Tetapi besamya pesanan dan kelanjutan pesanan terhadap produk tersebut sangat ditentukan oleh akses pasar dan promosi (lihat gmnbar 3. Diagram Marketing Mix UKM).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gambar 3. Diagram Marketing Mix UKM

 

Disinilah letak peran pemerintah. Diagram marketing mix UKM memandu bahwa pemerintah seyogyanya membantu UKM dalam melakukan akses pasar dan promosi produk UKM itu sendiri. Mengapa? Akses pasar baik dalam bentuk penetrasi pasar, pengembangan pasar, maupun perluasan pasar dan promosi membutuhkan biaya yang sangat besar. Resiko bisnisnya terlalu tinggi. Resiko Itulah yang harus diambil alih oleh pemerintah. Kalau kedua unsur ini diserahkan kepada UKM, maka bisnis UKM tidak akan mampu menghasilkan profit. Seakan-akan bisnis UKM tidak efisien, padahal sebenarnya tidak. Dampaknya, UKM tidak akan mampu bersaing di pasar manapun.

 

 

Bertitik tolak dari uraian singkat di atas, dalam konteks peningkatan daya saing UKM ~ maka diperlukan reorientasi peran pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) ke depan. Tuntutan internal agar kepemerintahan dikelola dengan baik (good governance) yaitu transparant, akuntabel, partisipatif, desenteralisasi, penegakan hukum terus menggema. Demikian pula tuntutan eksternal berupa reformasi total, demokratisasi, otonomi daerah, dan globalisasi memaksa pemerintah harus melakukan reorientasi peran.

Paradigma peningkatan daya saing UKM bermakna ada pembelaan pemerintah kepada pengusaha UKM sesuai dengan kharakteristik masing-masing. Harus disadari selama ini ada kegagalan membangun pasar bagi UKM. Dan ini adalah salah satu bentuk kegagalan birokrasi. Menurut penulis inilah domain yang harus diintervensi kebijakan pemerintah sehingga pasar dan birokrasi bekerja dengan baik.

Gambar domain pasar produk UKM menunjukkan bahwa untuk meningkatkan daya saing UKM yang fairness maka yang paling mendasar dilakukan oleh pemerintah ialah membangun data base UKM yang dinamis. Setiap Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki data base UKM. Dengan demikian para aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat akan mudah mengidentifikasi produk-produk UKM yang layak untuk bersaing baik di pasar domestik maupun pasar intemasional (lihat gambar 4, Domain Pasar Produk UKM), 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa kita saat ini sudah berada dalam era dunia tanpa batas (borderless world), Dunia tanpa batas ditandai dengan makin terfokusnya masalah ke dalam "5C" yakni 1) Customer, 2) Company, 3) Currency, 4) Competition, dan 5) Country. Eksistensi perusahaan yang sehat dan berdaya saing tinggi juga merupakan bagian dari fenomena dunia tanpa batas. Lagi-lagi pemerintah sebagai katalisator perubahan sangat berperan memberikan fasilitasi kepada UKM hingga memiliki daya saing yang sustainable.

 

 

Gambar 4, Domain Pasar Produk UKM

 

Di era globalisasi, kondisi bisnis ditandai dengan 1) persaingan usaha yang ketat, 2) selera dan pilihan konsumen telah mengabaikan sentimen nasional atau lokal, 3) proteksi pemerintah semakin berkurang, 4) pendirian perusahaan lintas batas negara semakin meningkat. Untuk tingkat ASEAN, perdagangan bebas (AFTA/Asean Free Trade Area) akan dimulai tahun 2003.

Secara mikro, peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UKM dapat berupa 1) fasilitasi pameran dimana UKM sebagai peserta, 2) melakukan missi dagang (trade mission), 3) mendirikan "trading house", 4) membuat peta pasar eksport bagi UKM, 5) menerbitkan produk unggulan UKM, 6) fasilitasi lokasi tertentu khusus bagi UKM yang berorientasi ekspor, dll. Apabila hal ini berjalan dengan baik, maka peran UKM akan semakin signifikan terhadap perekonomian Indonesia. UKM akan semakin mengukir dirinya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (engine of economic growth).

Peran UKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa migas akan terus meningkat, dan penciptaan lapangan kerja akan semakin besar. Ini artinya tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat akan terus meningkat.

 

 

 

*) Ir. Halomoan Tamba, MBA adalah Asisten Deputi lnformasi & Publikasi Bisnis. Kementeria Koperasi dan UKM dan Dosen Luar Biasa di STIE PERBANAS. Penulis Buku Koperasi : Teori dan Praktek.