REPOSITIONING KOPERASI

DI INDONESIA DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Oleh:

Andriani 

Pendahuluan 

Otonomi Daerah

S

ejak 1 Januari 2001, Undang-undang no.22 ~ tahun 1999 tentang otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia, yaitu setiap daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola daerahnya, dengan mengoptimalkan sumberdaya alam ( SDA ), sumberdaya manusia (SDM ), serta permodalan yang dimilikinya. Penetapan otonomi daerah agaknya tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana, karena sejak berupa gagasan sampai penerapannya, selalu mengalami pertentangan, karena ketidaksiapan daerah untuk melaksanakan otonomi. 

Kendala dalam Pemberlakuan Otonomi Daerah

Alasan ketidaksiapan terutama dipandang dari aspek SDM clan SDA. Dari aspek SDM, pemerintah daerah dianggap sebagai unsur daerah yang paling tidak siap. Menurut artikel yang dimuat dalam sebuah harian ibu kala, disebutkan bahwa pemda belum memiliki rencana secara rinci bagaimana akan menggunakan wewenang, kekuasaan clan kemampuan keuangan yang diperolehnya untuk menciptakan kemakmuran rakyat di daerahnya. Pemda juga masih memiliki ketergantungan yang sangat besar pada pusat, disebabkan kondisi birokrasi. Ditambah lagi, pesimisme masyarakat kepada pemda atas ketidakyakinan terhadap kemampuan SDM yang ada di pemda.

Aspek SDM lainya adalah hampir sebagian besar masyarakat tidak tabu apa-apa mengenai otonomi daerah, karena selama ini hampir tidak ada upaya dari pemda untuk mencoba memberikan pengertian clan mensosialisasikan kebijakan tersebut ke masyarakat.

Sedangkan dari aspek SDA, yang melimpah, otonomi daerah tidak menjadi masalah, namun tidak demikian halnya bagi daerah yang tidak memiliki kekayaan alam, sehingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )-nya, pemerintah daerah akan meningkatkan pungutan pajak atau retribusi.

Walaupun masih banyak pihak yang tidak siap dengan pemberlakuan otonomi daerah, tetapi otonomi daerah harus tetap dilakukan untuk menghilangkan sistem sentralistik yang menyebabkan daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Banyak juga masyarakat yang optimis, otonomi daerah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, karena tujuan akhir dan tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah kemakmuran rakyat di tiap daerah. Alasan lainya, karena selama ini potensi dan kekayaan alam daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah. Dirasakan juga ketidakadilan pemerintah pusat dalam pembagian hasil kekayaan alam daerah. Sehingga, pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi di daerah, diyakini akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena pemerintah daerah dianggap lebih menguasai wilayah, sehingga pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah akan lebih terarah dan maksimal

 

Masalah yang Akan Tinlbul Jika Otonomi Daerah diberlakukan

Pemberlakuan otonomi daerah, diperkirakan akan menyebabkan beberapa persoalan lain yang cukup serius, antara lain:

1.      Penyuburan praktik korupsi dan KKN sebagai akibat pemberian wewenang yang lebih besar untuk mengelola SDA-nya sehingga menyebabkan high cost economy.

2.      Kesenjangan sosial yang makin lebar, karena tidak semua daerah memiliki SDA yang melimpah, sehingga pemerintah daerah akan meningkatkan pungutan pajak atau retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya ( PAD ). 

Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada pendahuluan, diketahui bahwa masalah utama dari pemberlakuan otonomi daerah adalah kualitas SDM yang akan mengolah SDA untuk kesejahteraan rakyat daerahnya, sehingga pendapatan asli daerah     (PAD) tersebut meningkat. Selain masalah tersebut di atas, masalah yang juga dirasa penting adalah mencari suatu badan usaha yang paling cocok bagi para SDM tersebut untuk berkreasi memajukan daerahnya. Bentuk usaha tersebut tentunya harus sudah dikenal oleh masyarakat baik dari perkotaan sampai pedesaan, sehingga memudahkan dalam bekerja sarna dengan masyarakat, masyarakat tidak akan anti pati terhadap badan usaha tersebut dan masyarakat akan mendukung badan usaha tersebut.

Kualitas SDM yang dimiliki suatu daerah menjadi akar permasalahan (root of cause), karena kemakmuran dan kesejahteraan rakyat daerah tersebut sangat tergantung dari pendapatan asli daerah yang diperolehnya, dimana ]umlah pendapatan asli daerah ini sangat tergantung dari kemampuan SDM mengelola dan memasarkan SDA daerahnya dan ini menjadi (problem).

Kesadaran terhadap pentingnya pengolahan SDA yang dimiliki daerahnya timbul sebagai reaksi dari pemberlakuan otonomi daerah, dimana pemberlakuan otonomi daerah dlidentifikasikan sebagai gejala (symptom). Dimana gejala ini sudah terlihat sejak tahun 1999, yaitu sejak mulai dibahasnya konsep-konsep otonomi daerah. Setelah dlidentifikasikan masalah yang dihadapi, akan lebih mudah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi sebab timbulnya masalah tersebut.

Berdasarkan diagram sebab-akibat, diketahui bahwa ada dua hat yang menjadi penyebab utama timbulnya. masalah, yaitu :

  1. Sumber daya manusia
    1. Ketidaksiapan pemda dalam perencanaan pengolahan SDA, karena selama ini pemerintah daerah selalu tergantung pada pemerintah pusat, disebabkan kondisi birokrasi. Ditambah lagi, pesimisme masyarakat terhadap kemampuan SDM di pemda.
    2. Belum adanya usaha dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikan otonomi daerah kepada masyarakat.

     

  1. Sumber daya alam
    1. Perbedaan potensi SDA masing –masing daerah.
    2. Selama ini potensi dan kekayaan alam daerah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah.

Setelah dibuat diagram sebab akibat, kemudian ditentukan kriteria performasinya yang dijadikan tolok ukur keberhasilan dari kegiatan, yang akan dilaksanakan. Penentuan kriteria performasi harus melihat kondisi internal dan eksternal daerah. Kondisi internal dlidentifikasikan sebagai SDM dan SDA yang dimiliki suatu daerah, pemda termasuk kebijakan –kebijakannya. Sedangkan lingkungan eksternal dlidentifikasikan sebagai calon investor, calon konsumen dan pesaing baik berupa supplier maupun produk subtitusi.

Sedangkan parameter adalah ukuran kuantitatif atau berupa angka-angka yang sudah pasti jumlahnya. Untuk suatu daerah, parameter dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah pasti dikeluarkan oleh pemda untuk membiayai pembangunan daerahnya dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dibayarkan kepada pemda berupa pajak. Besamya pajak tergantung dari PAD. Jika PAD lebih besar dari APBD, maka pemerintah akan mengalami surplus sedangkan jika terjadi sebaliknya, maka pemerintah akan mengalami defisit.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa, hal yang menjadi masalah adalah pemanfaatan SDA, baik dari aspek efisiensi maupun eksploitasi. Efesiensi menyangkut biaya produksi atau pengolahan dan biaya distribusi serta waktu, baik dari daerah SDA ke gudang penyimpangan maupun dari daerah penyimpanan ke pasar. Sedangkan eksploitasi menyangkut mencari SDA baru untuk mengantisipasi habisnya SDA saat ini. Kegiatan penghijauan dan pelestarian SDA hatus tetap dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, kesemua kegiatan ini dibatasi oleh kualitas SDM, baik ditinjau dari pendidikan maupun moral, sehingga jika kegiatan ingin berhasil, maka SDM yang harus mendapat prioritas perbaikan. 

Tujuan Penelitian

Telah dijelaskan pada pendahuluan bahwa, dalam rangka pemberlakuan otonomi daerah, setiap daerah dituntut agar dapat menghidupi dirinya sendiri dengan memanfaatkan PAD yang dimilikinya.

Pada bagian indentifikasi masalah, selain kualitas SDM, bentuk usaha yang dianggap mampu untuk membantu meningkatkan PAD juga menjadi masalah. Berdasarkan kriteria bentuk usaha yang paling cocok, karena sangat akrab dengan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Koperasi sebagai suatu bentuk usaha yang berdasarkan azas kekeluargaan memegang peranan penting untuk mengelola SDA suatu daerah terutama dari aspek finansial atau permodalan, pemasaran dan sumber daya manusia, koperasi pada masa otonomi daerah, harus memiliki positioning sebagai suatu bentuk usaha yang berbasis teknologi dan kualitas SDM ( brain ware management ) dengan mengacu pada persaingan global dan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, meningkatkan kwalitas SDM terutama para produsen dan membuka lapangan kerja baru melalui eksploitasi SDA yang belum tereksploitasi selama ini atau pun mencari alternatif industri baru yang kesemua ini bertujuan untuk mendukung pembangunan Indonesia.

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa tujuan dari penelitian ini adalah merancang repositioning koperasi dalam rangka otonomi daerah, sehingga koperasi lebih siap menghadapi persaingan global.  

Analisis dan Pemecallan Masalah

Dengan mengacu pada teori Segmeting Tagetin