PENDAHULUAN

1.             Latar Belakang

                Ketika pembangunan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi salah satu tugas pokok Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada awal Pelita VI yang ditandai dengan terbentuknya Departemen Koperasi Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil. Perhatian Pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan UKM semakin jelas, karena UKM ternyata memberikan kontribusi yang cukup significant bagi pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Pada tahun 1995, peranan usaha kecil terhadap PDB sebesar Rp. 176,78 triliun atau 38, 90 persen dari total PDB (Pusat Data dan Informasi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, 1998) dan pada Tahun 2002 meningkat 63,54 persen.

                Tampilnya Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil bukan berarti Departemen lain terlepas dalam pembangunan UKM, tentunya sesuai dengan tugas dan peran Departemen teknis masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah sebagai acuan untuk membangun UKM. Peraturan-peraturan tersebut meliputi: (1) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1223/KMKK.013/1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, (2) Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 81 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Kepada Usaha Kecil dan Koperasi (3) Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 13/M/SK/I/1990, (4) Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, (5) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, (6) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 Tentang Pengembangan dan Usaha Kecil dan (7) Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

                Banyaknya peraturan dan perundangan tersebut dan berkembang sesuai dengan harapan. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan tidak semua UKM dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang kondusif menunjang tumbuhnya UKM. Faktor internal meliputi: masih lemahnya sumber daya manusia UKM untuk akses dengan permodalan, pemasaran, dan lingkungan pendukung lainnya. Sedangkan faktor eksternal meliputi: masih kurangnya komitmen dan kordinasi pemerintah untuk membangun UKM, lemahnya lembaga pendukung seperti: Bank, lembaga penjaminan dan lembaga pelayanan jasa penunjang UKM. Oleh sebab itu perlu dicari paradigma baru untuk mengembangkan UKM.

2              Tujuan Penulisan   

                Secara umum tulisan ini bertujuan untuk mencari pencerahan secara makro terhadap apa yang seharusnya dilakukan agar UKM dapat berkembang sebagai perekonomian rakyat yang pada gilirannya dapat membangun bangsa. Tujuan khusus untuk mencari paradigma baru dan mengganti paradigma lama dalam membangun UKM.

3.             Metode Penulisan

                Tulisan ini dibuat dengan studi literatur dari berbagai sumber, seperti: buku, majalah, media cetak, media elektronik, dan makalah-makalah seminar. Selain studi literatur diadakan juga kunjungan dan wawancara dengan beberapa pengusaha kecil di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KONDISI UKM

                Pada tahun 1996, jumlah UKM tercatat sebanyak 38.902.303, sebarannya berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1, menunjukkan bahwa UKM lebih banyak bergerak di sektor pertanian yaitu sebanyak 52,92 persen dan sektor perdagangan sebanyak 24,26 persen. Walaupun jumlah tenaga kerja disektor pertanian terlihat lebih besar, di lapangan tenaga kerja sektor pertanian juga menjadi tenaga kerja di sektor jasa sebagai usaha sambilan dan tenaga kerja sektor ini sebagian besar beralih ke sektor jasa, karena sektor jasa memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan sebagai petani. Misalnya sebagai pengrajin handycraft, pengrajin kayu yang berorientasi ekspor dan konstruksi. Lebih lanjut jika UKM dilihat berdasarkan kelompok omset, maka sebarannya adalah (1) kelompok omset di bawah Rp. 50 juta terdapat sebanyak 96,81 persen pengusaha kecil, (2) kelompok omset Rp 50 juta sampai Rp. 500 juta terdapat 2,95 persen pengusaha kecil dan (3) kelompok omset Rp 500 juta sampai 1 milyar terdapat pengusaha kecil sebanyak 0,24 persen. Informasi ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil di Indonesia lebih banyak yang beromset kategori kecil atau pengusaha kecil.

                Bagaimana Kondisi pengusaha setelah tahun 2002, secara umum dapat dikatakan bahwa mungkin terjadi perubahan. Ditunjukkan oleh meningkatnya peranserta UKM terhadap PDB, yaitu jika pada tahun 1996 kontribusi UKM terhadap PDB adalah 38,90 persen, maka pada tahun 2001 meningkat menjadi 63,54 persen. Artinya terjadi peningkatan terjadi peningkatan 24,64 persen.

                Pertanyaan berikutnya adalah apakah terjadi peningkatan kelas pengusaha kecil dari yang beromset di bawah Rp 50 juta menjadi kelompok omset Rp 50 sampai Rp 500 juta dan seterusnya. Dalam tulisan ini hal pertanyaan di atas tidak dapat dijawab. Oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Tetapi kuat dugaan bahwa terjadi kenaikan kelas UKM yang beromset kecil, naik menjadi UKM beromset yang lebih besar. Hal ini juga dibuktikan oleh pengusaha kecil mampu bertahan pada saat krisis ekonomi, pada tahun 1997 yang sampai sekarang juga belum pulih dan meningkatnya peran UKM dalam PDB.

PERMASALAHAN PENGUSAHA KECIL

 1. Sumber Daya Manusia dan Manajemen                

            Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang sangat penting untuk maju dan berkembang. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional. SDM usaha kecil sebagian besar memiliki keterbatasan baik dari segi pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan dan, keterampilan. Keadaan ini menyebabkan motivasi berwirausaha menjadi tidak cukup kuat untuk meningkatkan usaha dan meraih peluang pasar. Dengan keterbatasan pendidikan tersebut, pada umumnya manajemen usaha kecil dikelola dengan cara yang sederhana oleh keluarga, sehingga pengusaha kecil kurang mampu mengadministrasikan usahanya. Usaha kecil ( UK ) biasanya turun temurun dan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga pengusaha kecil kurang mempunyai kelembagaan yang kuat yang mempekerjakan tenaga keluarga. Dengan usaha seperti ini maka asosiasi untuk usaha kecilpun tidak tumbuh dengan baik, sebagian besar pengusaha kecil memiliki pendidikan yang rendah, kurang mempunyai kapasitas untuk bernegoisasi sehingga sulit untuk menyalurkan kepentingannya melalui organisasi. Kelemahan seperti ini membentuk usaha kecil untuk sulit akses dalam permodalan, lembaga penjaminan dan lembaga lain sebagai lembaga pendukung berkembangnya UKM. Dilain pihak aspek hukum untuk mengatur atau membangun usaha kecil agar mampu membangun diri memenuhi kriteria agar mampu membangun diri memenuhi kriteria sebagaimana disebut di atas kurang mendukung.

 2.        Modal 

           Permodalan merupakan salah satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan UKM. Pemerintah melalui kebijaksanaannya telah berupaya menyediakan berbagai skema kredit dan bantuan permodalan yang dibutuhkan UKM. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kredit permodalan yang disediakan Pemerintah tersebut sulit didapatkan oleh pengusaha kecil. Disatu pihak pengusaha kecil dengan keterbatasan modal sulit berkembang dan masuk ke dalam jajaran bisnis formal yang lebih besar. Pedagang-pedagang kecil sulit untuk memenuhi order dari pengusaha besar karena kesulitan dalam permodalan. Usaha kecil sulit memenuhi administrasi dan persyaratan perbankan seperti agunan dan jaminan lain yang dapat menghubungkannya dengan Bank. Di pihak lain sistem perbankan dan situasi perbankan dan situasi perbankan yang belum pulih di Indonesia kurang memberikan toleransi agar usaha kecil dapat akses dengan modal. Hal ini ditopang juga oleh lembaga pendukung seperti lembaga penjaminan dan lembaga pelayanan jasa kurang berkembang dan terkordiner untuk membangun situasi kondusif agar pengusaha mampu akses dengan permodalan, sehingga saling terkait satu dengan yang lain.

3.       Teknologi               

          Teknologi merupakan faktor penting yang menentukan kinerja dan bekelanjutan bagi usaha kecil. Pengembangan teknologi bertujuan untuk mengembangkan produksi menjdai lebih produktif, efisien dan dapat meningkatkan mutu yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi setiap pelaku usaha. Sebagian besar UKM masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi.

4.       Lemahnya Asosiasi    

          Pada umumnya asosiasi usaha kecil seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Forum Komunikasi UKM dan asosiasi lainnya, kurang membantu usaha kecil untuk mampu berjuang memenuhi kepentingan usaha kecil. Karena anggota Kadin dan asosiasi UKM biasanya datang dari bukan pengusaha tetapi untuk mencari pekerjaan individu dengan dalih memperjuangkan nasib usaha kecil. Demikian halnya dengan pengurus asosiasi lain yang tumbuh dengan dalih memperjuangkan nasib orang kecil selalu berbelok pada kepentingan individu. Asosiasi pengusaha kecil sebaiknya pengrajin, petani, pekerja dari sektor konstruksi dan dari pedagang, agar asosiasi tersebut mampu dan mengerti apa kebutuhan anggotanya. Membangun sebuah asosiasi sebaiknya dapat dikondisikan oleh lembaga penyedia jasa yang bertugas melayani usaha kecil sehingga secara alamiah asosiasi tersebut betul-betul tumbuh dari mereka dan berjuang untuk kepentingan UKM.

5.      Pembinaan UKM dan Komitmen Pemerintah

         Upaya Pemerintah untuk membangun usaha kecil sesuai dengan aspek hukum yang pernah diterbitkan meliputi (1) membuat kriteria usaha kecil berdasarkan omset dan jumlah tenaga kerja, (2) menumbuhkan iklim kondusif pada aspek (a) pendanaan, (b) persaingan, (c) prasarana, (d) informasi, (e) kemotraan, (f) perizinan usaha dan (g) perlindungan, (3) melakukan pembinaan dalam bidang (a) produksi, (b) pemasaran, (c) sumber daya manusia dan (d) teknologi, (4) menyediakan pembiayaan yang terdiri dari (a) kredit perbankan, (b) memberikan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, (c) modal ventura, (d) memberikan pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN) (e) memberikan hibah dan (f) pembiayaan lainnya, (5) memfasilitasi kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan antara usaha menengah dengan eksportir dengan pihak buyers di luar negeri. Kemitraan yang sudah difasilitasi terdiri dari: (a) inti plasma, (b) sub kontrak, (c) dagang umum, (d) waralaba, (e) keagenan dan (f) kemitraan bentuk-bentuk lainnya.  

           Fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum semua upaya tersebut berjalan efektif, karena (1) pembangunan UKM masih bersifat top down walaupun sudah otonom. Pemerintah Pusat belum rela untuk berbagi tugas dengan pemerintah daerah, (2) kurangnya kordinasi masing-masing pembina sehingga dilapangan ada beberapa kegiatan yang tumpang tindih, (3) program pemerintah masih berjalan secara parsial, kurang memberikan arti bagi pembangunan UKM, (4) antara program instansi terkait, satu dengan program lainnya ada yang tumpang tindih, tidak konsisten dan berkesinambungan, (5) lembaga pendukung pelayanan jasa seperti Business Development Service (BDS) yang diberi tugas untuk: pelayanan informasi, konsultasi bisnis, pelatihan, bimbingan/pendampingan, penyelenggaraan kontrak bisnis, fasilitasi dalam perluasan akses pasar, pengembangan organisasi dan manajemen, fasilitasi proposal dan pengembangan bisnis, masih belum profesional untuk membangun UKM, lembaga pendukung tersebut perlu dipersiapkan secara matang untuk mengganti peran pemerintah membangun UKM. Lembaga ini banyak yang hanya berganti nama dari Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) kepada Pusat Ekonomi Rakyat (PER), (6) lembaga pendukung lainnya seperti agunan, proposal dan sebaginya, di lain pihak UKM belum semua mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut, (7) dari enam butir di  atas menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah masih lemah dalam pembangunan UKM. Hal ini dibuktikan oleh dihapuskannya Badan Pembinaan Sumber Daya Koperasi dan UKM (BPS-KUKM) pada tahun 2001. Jika BDS-KPKM dianggap kurang berhasil untuk mangakomodasikan fungsi pemberdayaan UKMK memfasilitasi dunia usaha, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjadi penghubung antara pemerintah dan lembaga terkait dengan UKMK. Seharusnya lembaga ini perlu diteruskan dengan cara menyempurnakan struktur dan meningkatkan kemampuan personil agar kompeten menjalankan visi dan misi yang telah ditentukan.  Menggabungkan BDS-UKMK dalam struktur Kementrian Koperasi dan UKM yang ada sekarang membuat pembinaan UKMK menjadi tumpang tindih satu dengan lainnya dan belum jelas siapa yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kesinambungan BDS yang telah dibangun. 

6.      Kordinasi dan Pengendalian

         Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kordinasi dan pengendalian pembinaan dan pembangunan UKM berada pada Menteri dan Menteri teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Oleh sebab itu kunci keberhasilan pembangunan UKM adalah terlaksananya kordinasi intern yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kordinasi. Secara umum isi dari kebijakan tersebut meliputi, (1) penyusunan kebijakan, (2) program pelaksanaan, (3) pemantauan, (4) evaluasi serta (5) pemantauan umum terhadap pemberdayaan pengusaha kecil. Bagaimana koordinasi ini diterapkan dilapangan. Fakta menunjukkan bahwa koordinasi dan pengendalian sulit dilaksanakan diindikasikan oleh salah satu kunci kelemahan dalam pemberdayaan usaha kecil terletak pada koordinasi yang lemah baik dalam instansi terkait. Fakta ini didukung oleh program pembinaan antar deputi yang belum sinkron satu sama lain, (2) terlihat masih adanya program yang tumpang tindih antar deputi, (3) antara program tahun berjalan dengan tahun berikutnya kurang sinkron dan berkesinambungan dan (4) program antar instansi terkait terdapat tumpang tindih. Misalnya program antara Kementerian Koperasi dan UKM Memperindag.

MEMBANGUN PARADIGMA BARU

          Paradigma baru yang ditawarkan dalam pengembangan UKM dimasa datang mengacu kepada permasalahan yang dihadapi UKM dan pengalaman negara-negara yang sukses membangun UKM. Negara yang sukses membangun UKM antara lain: Italia, Jerman, USA, Jepang dan Taiwan. Keberhasilan negara tersebut tidak terlepas dari besarnya komitmen Pemerintah dalam membangun UKM, terbentuknya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UKM karena regulasi yang jelas dan aparat pemerintah yang sehat, pembangunan UKM dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.

                Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut dalam mengembangkan UKM, ada beberapa hal yang menonjol yang mungkin dapat diadobsi di Indonesia. Misalnya: (1) Di Amerika Serikat dikenal dengan “Samall Business Administration”. Lembaga ini, dibangun pada tahun 1953 bertujuan untuk membantu UKM mengembangkan usaha dalam hal: pemberian bantuan perizinan dan administrasi, manajemen, training dan konsultasi dan pemberian bantuan aspek hukum, (2) Di Jepang dikenal dengan “Federation Of Credit Guarantee” dibangun pada tahun 1952, lembaga ini bertujuan untuk memberikan jaminan dana bagi UKM, (3) Di Korea Selatan dikenal dengan “The Korean Credit Garantee Fund” lembaga ini didirikan pada tahun 19976, bertujuan untuk membantu UKM, (4) di Malaysia pada tahun 1972 didirikan “Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad”,bertujuan untuk memberikan jaminan kredit bagi UKM, (4) Di India mulai tahun 1971 dikenal “Deposit Insurance and Credit Guarantee dan (5) Filippina pada tahun 1983 dibentuk lembaga sejenis yaitu “The Guarantee Fund For Small and Medium Enterprise”. Kelima negara contoh yang berhasil membangun UKM ini kelihatannya memfokuskan diri pada adanya lembaga jaminan pembiayaan yang dikelola secara profesional, konsisten dan komitmen mengikuti perkembangan UKM yang ada dinegaranya. Berdirinya KKB, PER dan saat ini menjadi BDS-KPKM mempunyai persamaan untuk membangun UKM yang ada di Indonesia.    

         Oleh sebab itu pembangunan BDS dan penyempurnaan lembaga pendukung seperti lembaga penjaminan, permodalan dan mengadakan kegiatan pelatihan bagi UKM tampaknya mutlak dilaksanakan.

         Berkaitan dengan penjelasan di atas maka paradigma pembangunan UKM yang dimasa datang disarankan sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk Badan Pembinaan dan Pengembangan UKM yang bertugas untuk mengadakan kordinasi interdep, membuat program dan melaksanakan program secara konsisten, sistematis dan berkesinambungan. Badan  ini hendaknya diisi oleh aparat yang kompeten dan bebas KKN.
2. Perlu disempurnakan lembaga pendukung yang sudah ada seperti: Bank, lembaga penjaminan dan

lembaga penjaminan dan pelayanan jasa agar terintegrasi dalam suatu komando di bawah Badan. Misalnya: menunjuk beberapa Bank yang bertanggung jawab untuk menyediakan dana bagi UKM, BDS yang ada sekarang perlu dipersiapkan secara matang untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.

3. Perlu menata dan penyempurnaan kebijakan yang sudah ada agar kebijakan tersebut dalam satu kordinasi, terintegrasi antar Departemen dengan daerah tingkat I dan II. Kebijakan ini agar dibuat bersama-sama dengan UKM, asosiasi yang terkait dengan pembangunan UKM.

PENUTUP

        Pembangunan UKM adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, namun dalam kebersamaan itu harus ada lembaga yang khusus bertanggungjawab untuk menkordiner dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pengembangan UKM yaitu suatu Badan yang berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal UKM di upayakan melalui peningkatan kemampuan dan manajemen. Sedangkan masalah eksternal penyelesaiannya harus diupayakan melalui kordinasi interdep antara pusat, daerah tingkat I dan tingkat II, membangun lembaga pendukung (Bank, penjaminan, pelayanan jasa dan lembaga pendukung lainnya), agar semua lembaga pendukung tersebut berfungsi untuk mengikuti dan menunjang perkembangan UKM.

        Untuk itu perlu penataan dan penyempurnaan kebijakan yang ada sekarang kepada kebijakan dan pelaksanaan yang lebih terkordinatif, terintegrasi dan berkesinambungan. Kebijakan ini tentunya harus diikuti dengan komitmen yang kuat dari pemerintah. Tanpa komitmen yang kuat pembangunan UKM tidak mempunyai arti.