PEMIKIRAN TENTANG ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

 

Oleh :  DR. Ir. Sutrisno Iwantono

 

 

PENDAHULUAN

 

Pada tahun ke empat memasuki tahun kelima krisis ekonomi telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa pengelolaan ekonomi tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada usaha-usaha skala besar. Strategi pembangunan ekonomi pada masa lalu yang mengutamakan pertumbuhan dan mengesmnpingkan pemerataan ternyata hanya menghasilkan sosok ekonomi yang rapuh yang segera ambruk dihempas badai krisis. Usaha-usaha besar yang begitu diagungkan pada masa itu ternyata tidak lebih dari kumpulan pencundang yang membebani rakyat. Ketika program rekapitalisasi dilakukan, mereka semua terbelit hutang dalam jumlah yang sulit dipahami untuk negara semiskin Indonesia. Akhirnya utang itu harus ditanggung oleh negara yang berarti menjadi beban rakyat banyak.

Ke depan kita dituntut untuk mampu mengembangkan cara yang sarna sekali berbeda, bukan semata-mata meningkatkan laju pembangunan, tetapi sekali lagi mengembangkan cara-cara yang berbeda dari sebelumnya. Mengembangkan suatu ekonomi yang secara struktur harus bertumpu pada daya dukung asli domestik berdasarkan kekuatan ekonomi rakyat.

Di kala ekonomi terpuruk sacara nasional, ternyata tidak berlaku seragam antar daerah. Beberapa daeah justru menikmati apresiasi dolar. Harga dolar yang melonjak membuka peluang baru terutama bagi daeah-daerah yang mampu menghasilkan produk untuk ekspor. Daerah ini pada umumnya memproduksi barang-barang dengan muatan lokal yang sangat tinggi, baik yang secara intensif memanfaatkan sumber daya alam dan atau yang secara intensif memanfaatkan dukungan upah buruh murah. Apresiasi dolar berarti pendapatan atau harga jual yang lebih tinggi dalam hitungan rupiah, sementara biaya produksi tidak berubah karena kandungan lokal yang tinggi tidak tergantung pada bahan baku impor sehingga tidak terpengaruh oleh apresiasi dolar. Secara neto berarti peningkatan laba. Melalui pengamatan lebih dalam diketahui bahwa usaha kecil dan menengah merupakan pelaku ekonomi yang merealisasikan pemikiran diatas ditempat yang secara langsung bersentuhan dengan rakyat banyak.

Namun demikian harus diakui bahwa keadaan seperti itu bukanlah gambaran yang menyeluruh. Jika hal itu terjadi dalam skala besar dan menyeluruh mungkin kita sudah keluar dari krisis ekonomi. Justru karena berbagai hambatan dan permasalahan baik dalam tatanan kebijaksanaan maupun dalam tataran implementasi lapangan masih memerlukan solusi komprehensif.

Di saat yang bersamaan kita harus memasuki fenomena ekonomi global yang kehadirannya memang tidak dapat dihindarkan. Globalisasi dicirikan oleh interaksi ekonomi yang bebas antar negara baik dalam bidang perdagangan maupun investasi. Tiap negara mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah operasional baik secara bertahap maupun secara drastis untuk melonggarkan dan menghapuskan berbagai hambatan perdagangan dan investasi. Bagi usaha kecil dan menegah (UKM) globalisasi memang akan menciptakan berbagai kesempatan usaha dan peluang pasar, tetapi sekaligus juga menghadirkan tantangan dan ancman baru yang jauh lebih besar dibanding masa sebelumnya.

 

KECENDERUNGAN EKONOMI GLOBAL

 

Globalisasi telah melahirkan fenomena baru berbagai aspek kehidupan, diantaranya adalah dalam inovasi teknologi, pasar, biaya produksi, persaingan dan perilaku pemerintahan.

lnovasi teknologi membawa perubahan yang sangat dramatis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Dunia menjadi begitu sempit sebagai akibat perkembangan sistem komunikasi dan menjadi begitu terbuka karena informasi tersedia dalam skala dan kecepatan yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Barang dan jasa tidak lagi memiliki definisi tunggal, dengan disain selalu berubah, dan product life cycle yang sangat pendek. Akibat inovasi teknologi ini pelaku ekonomi di berbagai negara termasuk UKM berloma-lomba mengembangkan apa yang dikenal dengan new knowledge based economy.

Perubahan-perubahan dalam aspek pasar dalam ekonomi global antara lain di tandai oleh pertumbuhan pendapatan per-kapita di berbagai negara khususnya di negara-negara emerging economies, konvegensi gaya hidup (life style) dalam pergaulan masyarakat dunia, peningkatan arus wisatawan yang menciptakan pelanggan global (global customer), munculkan pasar-pasar institusi yang berperilaku sebagai pelanggan global, tumbuhnya global brand name dimana proses produksi terdistribusi di berbagai negara (seperti merk-merk terkenal versace, coca cola, nino cerruti dll), serta kampanye iklan global.

Dalam aspek biaya yang menonjol adalah upaya yang sangat konsisten untuk menemukan cara-cara baru dalam berproduksi yang bermuara pada penurunan biaya. Dilakukan bukan saja melalui cara-cara seperti penggunaan kapasitas penuh, pemanfaatan skala ekonomi, multyplan operation, tetapi juga melalui akselerasi teknologi, percepatan komunikasi dan redistribusi proses produksi yang disebar ke berbagai negara yang menawarkan keunggulan biaya tenaga kerja murah.

Globalisasi juga memaksa pemerintah di berbagai negara untuk mengadopsi dari merubah perilaku mereka menjadi misalnya secara ekonomi lebih terbuka selaras dengan disiplin WTO (World Trade Organization), konsisten melakukan deregulasi dan debirokratisasi, membentuk kawasan perdagangan bebas, upaya yang agresif dalam berbagai kebijaksanaan industrialisasi, mengurangi peran ekonomi pemerintah baik sebagai komsumen maupun sebagai produsen, serta menjalankan program privatisasi atas perusahaan- perusahaan milik negara.

Globalisasi telah memperketat kompetisi pasar yang ditandai dengan pertumbuhan yang sangat pesat dalam perdagangan global khususnya di kawasan Asia Pasifik, hadirnya pelaku ekonomi baru dengan daya saing tinggi, masuknya pelaku aging sebagai pemilik perusahaan di berbagai negara, jaringan global yang telah membangun hubungan antar industri yang sangat kuat (industrial inter-linkage), kesadaran yang semakin tinggi untuk melindungi hak-hak kekayaan intekektual, dan hubungan kemitraan strategis dalam skala kawasan maupun skala duma (global strategic aliances).

Kecenderungan global yang diikuti dengan berbagai perubahan dalam nilai, sifat dan praktek ekonomi bukan saja oleh pelaku ekonomi tetapi juga oleh negara dan pemerintahan tentu membawa implikasi yang luas bagi UKM.

UKM tidak lagi bisa dipahami sebagai sektor pinggiran yang keberadaaanya boleh diabaikan. UKM adalah pelaku ekonomi yang secara nyata berperan strategis dalam ekonomi yang karena itu harus dikelola dan dikembangkan secara pro aktif mengikuti perubahan-perubahan dalam tata ekonomi global.

UKM harus dikembangkan menjadi pelaku bisnis yang memiliki daya saing tinggi. Daya saing tersebut dibangun secara konsisten bersumber dari inovasi teknologi dan perbaikan produktifitas. Karena itu pemanfaatan teknologi secara optimum mulai dari teknologi yang paling sederhana hingga teknologi yang mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.

UKM harus dikembangkan mengikuti kecenderungan perubahan pasar yang merupakan derevisi dari kecenderungan pasar global. Konsep market driven bukan monopoli pelaku usaha besar, tetapi telah menjadi bagian penting strategi bersaing UKM. Bahwa kegiatan produksi dihela oleh isyarat pasar seperti perilaku dan perubahan selera konsumen, sifat-sifat institusi pasar, segementasi pasar dan ciri-ciri berbeda antar wilayah semuanya akan menjadi inspirasi dalam melakukan inovasi-inovasi produksi.

UKM dituntut konsisten agar secara terus menerus menemukan cara kerja dan metode baru yang bermuara pada penurunan biaya produksi baik secara relatif maupun absolut. Penurunan biaya produksi bukan semata-mata dibangun dengan mengandalkan keunggulan komparatif seperti upah buruh murah dan dukungan sumber daya alam, tetapi yang terpenting adalah membangun keunggulan kompetitif yang bersumber dari rekayasa teknologi, kreatifitas manajemen, dan kecerdikan memanfaatkan swap produksi dalam dimensi ruang dan waktu.

Dalam kaitan fungsi pemerintah sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai unsur utama penciptaan iklim usaha yang kondusif diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif menyosong era global. Dalam artian, pemerintah harus lebih cerdas dalam mensiasati isu-isu global tanpa mengorbankan kepentingan nasional, terutama yang berkaitan dengan isu-isu perdangan bebas, keterbukaan pasar, penghapusan subsidi dan proteksi jangan sampai membunuh pelaku usaha kecil di dalam negeri.

 

PERAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

 

Sebelum dibahas lebih lanjut peran UKM dalam ekonomi nasional, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian dan batasan UKM. Usaha Kecil menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah usaha yang: (a) memiliki kekayaan (aset) bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha; (b) hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 1 milyar; (c) milik warga negara Indonesia; (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha besar atau usaha menengah, berbentuk badan usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai paling banyak Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan milik warga negara Indonesia.

Dengan batasan seperti itu, UKM menjalankan peran yang sangat strategis dalam ekonomi nasional.

Pertama, jumlahnya sangat besar dan menjadi tulang punggung perekonomian. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS, angka proyeksi) pada tahun 2001 terdapat 40.197.611 unit usaha, dimana 40.137.773 unit atau 99,8% merupakan usaha kecil, dan 57.743 unit atau 0,15% adalah usaha menengah, serta 2.095 unit atau 0,05 % merupakan usaha besar. Jika usaha kecil ditambah usaha menengah jumlahnya mencapai lebih dari 99,9 % dari total usaha. Jumlah yang demikian besar telah rnenjadikan UKM sebagai pelaku utama dalam ekonomi. Keadaan seperti ternyata bukan monopoli Indonesia di beberapa negara lain misalnya sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1. Di 5 negara anggota APEC jumlah UKM melebihi 97% dari total unit usaha. Dalam arti di negara lainpun UKM menjadi pelaku ekonomi yang sangat penting.

 

Table 1. The roles of SMEs in some member economies

No

Economies

( % )

Establishment

( % )

Labor

Absorption ( % )

Share in GDP

( % )

Export

( % )

1.

2.

3.

4.

5.

Indonesia

Japan

South Korea

Philipines

Taiwan

99.86

99.70

99.10

99.50

97.76

99.47

78.00

74.40

60.90

78.21

56.70

n.a

27.10

n.a

n.a

51.60

n.a

45.60

n.a

48.77

Sources: Data collected from various papers.

 

Kedua, dalam aneka dimensinya telah menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Menurut angka BPS sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2 pada tahun 2001 total tenaga kerja yang diserap sektor usaha adalah 73.645.904 Orang, dimana 65.246.873 orang atau 88,59 % diserap oleh usaha kecil, 7.992.800 orang atau 10,8 % diserap oleh usaha menengah, dan 406.231 orang atau 0,55 % diserap oleh usaha besar. Secuaa sektoral, sektor pertanian, perdagangan, hotel, restoran dan industri pengolahan merupakal sektor ekonomi utama penyerap tenaga kerja. Keadaan ini memang bervariasi menurut masing-masing negara. Namun secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1 peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai negara masih di atas 60%.

Ketiga, adalah dalam pembentukan produksi nasional. Pada tahun 2000 peranan usaha kecil dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga yang berlaku udalah 46,12%, usaha menengah 17,42%, dan usuha besar 36,46%. Total untuk usaha kecil dan menengah adalah 63,54%, dan sisanya 36,46% adalah usaha besar. Data ini mengkonfirmasikan adanya ketimpangan, sebab UKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 99,9% ternyata hanya mengkontribusi atau menerima produksi nasional sebesar 63,54%, sementara usaha besar yang jumlahnya kurang dari 1% mengkontribusi atau menerima produksi nasional sebesar 36,46%. Ketimpangan ekonomi ini menjadi agenda penting pembangunan ekonomi dimasa mendatang.

Keempat, UKM adalah pelaku ekonomi utama dalam pelayanan kegiatan ekonomi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat lapisan bawah. Interaksi tersebut dicapai baik lewat kegiatan produksi di sektor-sektor yang melibatkan rakyat banyak seperti sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan maupun dalam kegiatan distribusi dimana ujung tombak distribusi yang bersentuhan langsung dengan konsumen akhir adalah ditangan para perdagangan eceran kecil.

Kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh UKM mempunyai implikasi langsung untuk meredam persoalan-persoalan yang berdimensi sosial dan politik. Hal ini terbukti ketika ekonomi Indonesia dilanda krisis pada tahun 1998, UKM telah memainkan peran kunci dalam kegiatan produksi rnaupun distribusi yang mempunyai dampak langsung untuk meredam masalah-maslah sosial yang memiliki dampak politik pada tingkat akar rumput.

 

 

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar

Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2001

 

No

URAIAN

2001

UK

UM

UB

Jumlah

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

 

 

 

Pertambangan dan Penggalian

 

 

 

Industri Pengolahan

   

 

 

Listrik, Gas dan Air Bersih

 

 

 

Bangunan

 

 

 

Perdagangan, Hotel dan Restoran

 

 

 

Pengangkutan dan Komunikasi

 

 

 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

 

 

 

Jasa-Jasa

 

34.079.337

 

(97,72%)

 

249.132

 

(68,41%)

 

7.592.509

 

(65,38%)

 

7.193

 

(6,16%)

 

256.651

 

(51,92%)

 

6.682.274

 

(81,39%)

 

2.560.107

 

(90,45%)

 

114.898

 

(28,90%)

 

3.704.193

 

(78,06%)

 

754.649

 

(2,16%)

 

104.450

 

(28,68%)

 

3.771.252

 

(32,47%)

 

98.760

 

(84,57%)

 

232.583

 

(47,05%)

 

1.499.050

 

(18,26%)

 

257.881

 

(9,11%)

 

269.538

 

(67,79%)

 

1.004.336

 

(21,16%)

39.359

 

(0,11%)

 

10.591

 

(2,91%)

 

249.250

 

(2,15%)

 

10.823

 

(9,27%)

 

5.055

 

(1,02%)

 

28.556

 

(0,35%)

 

12.366

 

(0,44%)

 

13.178

 

(3,31%)

 

37.037

 

(0,78%)

34.873.345

 

 

 

364.173

 

 

 

11.613.011

 

 

 

116.776

 

 

 

494.289

 

 

 

8.209.880

 

 

 

2.830.354

 

 

 

397.614

 

 

 

4.745.566

 

 

 

 

Jumlah

 

55.246.294

(86,60%)

 

7.992.499

(12,56%)

 

406.215

(0,64%)

 

63.645.008

 

Sumber : BPS (Tahun 1999 2000 diolah)

 

 

PERMASALAHAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

 

Permasalahan yang dihadapi oleh UKM di Indonesia sangat bervariasi namun demikian pada pokoknya dapat dikelompokkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan (1) akses pasar; (2)

kelemahan dalam pendanaan dan akses pada sumber pembiayaan; (3) kelemahan dalam organisasi dan manajemen, (4) kelemahan dalam kapasitas dan penguasaan teknologi, serta (5) kelemahan dalam membangun jaringan usaha.

Beberapa studi yang berkenaan dengan akses pasar menyimpulkan bahwa UKM pada umumnya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pasar. Mereka tidak memahami dan tidak memiliki informasi tentang pasar potensial atas barang dan jasa yang dihasilkan, tidak memahami sifat dan prilaku konsumen pembeli hasil produksinya, UKM juga sering gagal bertransaksi dalam kegiatan ekspor karena tidak terbiasa dengan praktek-praktek bisnis internasional. Kasus yang sering pula terjadi khususnya bagi UKM yang berorientasi ekspor adalah ketidak mampuan UKM dalam menjaga kualitas dan kontinyuitas produksi, disiplin dalam waktu penyerahan (delivery) maupun cidera janji atas materi-materi yang disepakati.

Untuk pendanaan dan akses pada sumber pembiayaan berpangkal dari keterbatasan UKM dalam penyediaan dukungan keuangan yang bersumber dari internal usaha. Pada sisi lain sumber-sumber keuangan eksternal baik yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun yang berasal dari lembaga keuangan non bank masih belum sepenuhnya berpihak pada UKM. Ketersediaan dana melalui berbagai skim kredit masih terbatas, prosedur perolehan biasanya rumit paling tidak untuk ukuran UKM, dan persyaratan yang cukup berat seperti persyaratan administratif dan jaminan.

Pada aspek organisasi dan manajeman adalah suatu kenyataan bahwa sumber daya manusia (SDM) UKM pada umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki ketrampilan manajemen dan bisnis memadai. Walaupun sebagian dari mereka telah memiliki semangat kewirausahaan pada tingkat tertentu, tetapi tanpa ketrampilan teknis di bidang manajemen, pengorganisasian produksi, penguasaan teknologi informasi maka mereka akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan bersaing dengan pelaku bisnis lain yang sudah terbiasa menerapkan ketrampilan manajemen modern.

Kelemahan utama dalam aspek teknologi terutama berkenaan dengan teknologi produksi yang mampu menghasilkan produk yang selalu dapat mengikuti perubahan permintaan pasar. Sehingga barang-barang yang dihasilkan umumnya konvensional, kurang mengikuti perubahan model, disain baru, pengembangan produk dan bahkan mereka tidak menyadari pentingnya mempertahankan hak patent.

Networking atau jaringan bisnis merupakan unsur baru keunggulan bersaing dan penetrasi pasar. Akibat kualitas SDM yang masih rendah penguasaan teknologi informasi yang terbatas, maka UKM pada umumnya belum mampu membangun jaringan bisnis dan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi informasi. Cara-cara pemasaran maupun pengadaan bahan baku masih terbatas pada cara-cara konvensional menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan potensi pasar melalui pengembangan jaringan bisnis.

MASALAH KOORDINASI ANTAR INSTITUSI PEMBINA

Institusi yang diberi tugas dan menyatakan diri bertugas membina UKM saat ini sangat banyak. Pada masa kabinet orde baru ada Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha KeciI. Departemen inilah yang secara khusus diberi tugas dan wewenang untuk memberdayakan UKM. Tetapi secara de facto bukan hanya departemen tersebut yang melaksanakan pembinaan, banyak departemen lain yang memiliki kewenangan teknis operasional seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Pariwisata, Departemen Perhubungan, Bank Indonesia dll. Paling tidak saat ini ada 10 intsansi yang di dalam cakupan kerjanya memiliki juga tugas dan kewenangan membina UKM. Di satu sisi keterlibatan banyak instasi ini dapat dipandang sebagai manifestasi kepedulian banyak pihak untuk memberdayakan UKM. Tetapi di lapangan seringkali menimbulkan tumpang tindih pembinaan yang boleh jadi malah menambah beban bagi UKM. Sebagai contoh suatu studi beberapa tahun yang lalu mencatat lebih dari 30 perijinan harus diperoleh bagi UKM yang akan melakukan kegiatan usaha ekspor. Panjangnya rantai perijinan dan kompleknya struktur birokrasi pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi UKM.

Perbedaan persepsi dan kepentingan antar instansi pada akhimya banyak menimbulkan kesulitan di lapangan. Sebagai contoh misalnya kriteria atau batasan tentang usaha kecil saja terjadi perbedaan antar instansi. Bank Indonesia mempunyai batasan sendiri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai batasan sendiri, Kantor Kementerian Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki persepsi sendiri. Padahal kriteria atau batasan tersebut telah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1995.

Lebih runyam lagi adalah sulitnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak dikeluarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah hubungan institusional antara Departemen Teknis baik yang punya portofolio maupun yang tidak punya portofolio menjadi sangat lamban. Instansi-instansi di pusat bertugas merumuskan kebijaksanaan dasar pemberdayaan UKM, dan pemerintah daerah melalui dinas-dinas teknis melakukan pembinaan operasional. Pada kenyataannya tidak ada jaminan bahwa kebijaksanaan dasar yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dioperasionalisasikan di lapangan. Bahkan untuk sekedar mengumpulkan data saja koordinasi antara instansi di pusat dan dinas-dinas di daerah sulit dilakukan.

Belum lagi keterlibatan institusi asing seperti lMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan institusi asing lainnya dalam formulasi kebijakan pengembangan UKM semakin memperumit set up institusional pemberdayaan UKM. Sebagai contoh kita rasakan betul keterlibatan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan pemberdayaan UKM oleh pemerintah. Sejak krisis tahun 1998 untuk pertama kalinya letter of intent (LOI) ditanda tangani antara pemerintah Indonesia dengan IMF, pengaruh IMF dalam perumusan kebijakan pemberdayaan telah nyata. Pada waktu itu untuk pertama kalinya peternak kecil harus menanggung beban karena atas rekomendasi IMF akhirnya bahan baku susu bebas masuk Indonesia dengan bea masuk nol persen dan dihapuskannya kewajiban bagi pabrik susu dalam negeri untuk menampung susu dari peternak lokal. Padahal sebelumnya impor susu dibatasi dengan bea masuk cukup tinggi dan ada kewajiban bagi pabrik susu dalam negeri untuk menampung hasil susu produksi peternak lokal. Contoh lain yang masih hangat adalah sulitnya dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang restrukturisasi utang UKM, karena IMF belum menyetujuinya.

Ke depan isu mengenai koordinasi pemberdayaan UKM perlu dirumuskan secara jelas. Isu-isu tersebut di antaranya meliputi:

  1. Koordinasi Perumusan Kebijaksanaan Pemberdayaan UKM Kementeriann atau Departemen apa saja yang terlibat? Kewenangan dan ruang lingkup kerja masing-masing? Prosedur administratif hubungan kerja antara institusi? Target dan tolak ukur kinerja masing? Bagaimana mendisiplinkan tentang penggunaan kriteria dan batasan mengenai UKM?
  2. Hubungan antara lnstansi Pusat dan Daerah.

Bagaimana membagi tugas yang jelas dan dapat dilaksanakan antara instansi di pusat dan di

daerah? Metode untuk mengefektifkan pelaksanaan pembagian tugas dan koordinasi diantara mereka secara vertikal dan horisontal?

  1. Proses Monitoring dan Evaluasi dari Pelaksanaan Pemberdayaan UKM.

Bagaimana mengevaluasi kinerja masing-masing? Mekanisme meminta pertanggung jawaban kinerja tersebut? Bagaimana tindak lanjut perbaikannya?

 

Isu-isu mengenai koordinasi pemberdayaan pembagian tugas dan tata kerja serta kesamaan visi dan misi diantara mereka sangat diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan dan strategi operasional pemberdayaan UKM yang menjadi pedoman semua pihak.

 

REKOMENDASI KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

 

A. Kebijaksanaan Dasar

 

Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dapat disimpulkan terdapat dua pendekatan utama dalam pengembangan UkM yaitu pertama adalah penciptaan iklim usaha, dan kedua adalah pembinaan dan pengembangan.

Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pernerintah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UKM mernperoleh kepastian, kesempatan yang sama dan dukungan berusaha seluas-luasnya. Iklim usaha ditumbuhkan oleh pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usahan dan perlindungan.

Sementara pembinaan dan pengembangan .adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Lingkup dari pembinaan duan pengembangan dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

Berdasarkan pesan yang disampaikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 dapat direkornendasikan kebijaksanaan dasar pemberdayaan UKM yang meliputi dua hal yaitu:

  1. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi perkernbangan UKM
  2. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas UKM agar menjadi pelaku ekonomi yang handal

 

B. Srategi Operasional

Untuk dapat mengoperasionalkan kebijaksanaan dasar sebagaimana dikemukakan diatas maka perlu diambil langkah-langkah strategis operasional sebagai berikut:

  1. Dikeluarkannya Undang-undang atau bentuk peraturan perundangan yang menjamin kegiatan promosi UKM.
  2. Peningkatan dan pengembangan pasar dan akses pasar.
  3. Pengembangan akses pada sumber dana dan pembiayaan
  4. Peningkatan kapasitas organisasi dan kemampuan manajerial.
  5. Peningkatan kapasitas teknologi.
  6. Peningkatan jaringan usaha.

 

C. ProgramAksi

 

1.      Peraturan Perundang-undangan

Untuk menciptakan iklim kondusif guna menjamin kontinyuitas dan konsistensi pemberdayaan UKM diperlukan program aksi diantaranya adalah sebagai berikut:

*   Deregulasi, debirokloatisasi dan penyederhanaan perijinan usaha bagi UKM.

*   Diperkenalkannya model perijinan satu atap bagi UKM

*   Dikeluarkannya Undang-Undang Sub-kontrak Adanya peraturan perundang-undangan guna mendorong perkembangan UKM melalui bursa waralaba.

*   Kebijakan di bidang moneter dan fiskal yang menjamin adanya dana khusus yang secara berkesinambungan disediakan bagi UKM baik melalui skema moneter maupun dalam APBN

 

2.      Peningkatan dan Pengembangan Pasar dan Akses Pasar

Peningkatan dan pengembangan pasar dan akses pasar dilakukan melalui program aksi diantaranya adalah sebagai berikut:

*   Mengembangkan sistem informasi komoditas dan pasar UKM dengan penyusunan peta potensi komoditas unggulan, penyusunan situs-situs komodits UKM, koordinasi antar instansi dan antar institusi promosi pemasaran UKM, sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai komoditi unggulan milik UKM.

*   Penyusunan peta pasar dalam negeri maupun ekspor, direktori usaha dan komoditas dan bahan-bahan publikasi

*   Penyelenggaraan misi dagang, temu usaha, kontak bisnis, pameran dan promosi dagang antar wilayah dan luar negeri - Pengembangan pusat dagang (trading house), sentra-sentra produksi dan klasterisasi

*   Pembinaan atas kemampuan UKM dalam mentaati jadwal pengiriman, standar kualitas dan kontinyuitas penyediaan barang

 

3.      Pengembangan akses pada sumber dan pembiayaan

Esensi yang terkandung dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, khusus mengenai pendanaan bagi UKM adalah upaya-upaya yang terdiri atas penyediaan sumber dana, tata cara, dan persyaratan untuk pemenuhan kebutuhan dana bagi pemberdayaan UKM. Sedang pembiayaan lebih bersifat teknis operasional seperti misalnya: kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan laba badan usaha milik negara (BUMN), hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Program aksi yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah:

*   Peningkatan kemampuan dan kemampuan untuk melakukan pemupukan modal internal

*   Peningkatan kemampuan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan keuangan usaha, dan peningkatan kemampuan manajemen keuangan,

*   Tersedianya sumber-sumber keuangan khusus untuk pembiayaan UKM termasuk modal ventura

*   Restrukturisasi utang dan usaha UKM Penetapan lembaga keuangan bank dan non bank sebagai pelaksana pelayanan bagi UKM dan adanya kerjasama antara merek

*   Dikembangkannya lembaga penjaminan kredit bagi UKM

*   Peningkatan efektifitas penyaluran dana yang berasal dari penyisihan laba BUMN

 

4.      Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial

Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial terutama berpusat pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) UKM. Program pendidikan dan pelatihan SDM termasuk peningkatan motivasi dan semangat kewirausahaan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan lokakarya, on the job training, pemagangan dan kerja sama usaha. Dalam berbagai kasus juga dilakukan melalui metode incubator bisnis, industrial park, transfer pengetahuan melalui kemitraan, subkontrak, waralaba dan bahkan joint venture.

 

5.      Peningkatan Kapasitas Teknologi

Penguasaan teknologi oleh UKM merupakan tema sentral pembinaan UKM di berbagai negara, terutama di negara-negara maju yang lebih berkonsentrasi pada technology and science base industrialization. Bagi Indonesia thema ini juga mengemuka, Lembaga-lembaga seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Perguruan Tinggi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, juga Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah lama mencari upaya terobosan peningkatan kapasitas teknologi UKM. Sejumlah program aksi yang perlu dikembangkan adalah:

 

*   Koordinasi dan memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan UKM

*   Adanya pusat pengujian teknis kualitas produk basil UKM agar memenuhi standar nasional dan internasional

*   Pengembengan pusat inovasi desain inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar

*   Pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi UKM

*   Peningkatan sinergi dan kerja sama antara asosiasi-asosiasi UKM dengan perguruan Tinggi atau pusat-pusat penelitian untuk pengembangan teknologi UKM

 

6.      Peningkatan Jaringan Usaha

 

Peningkatan jaringan usaha (business networking) merupakan bagian dari akses pasar atau konsep pemasaran yang sengaja dipisahkan untuk memberi penekanan khusus, karena aspek ini merupakan bagian terlemah dari aspek pemasaran yang dilakukan UKM. Disamping itu pengembangan jaringan usaha juga dimaksudkan untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian penting strategi. Program aksi yang perlu dikembangkan dalam aspek ini di antaranya adalah:

 

*   Adanya kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang baik di dalam maupun di luar negeri

*   Sosialisasi dan pengenalan e-commerce bagi UKM

*   Pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis UKM, termasuk didalamnya misalnya business development centre, warung bisnis, warung internet UKM dll.

*   Pengembangan situs-situs UKM di seluruh kantor perwakilan pemerintah di luar negeri.

 

PENUTUP

 

Demikianlah beberapa pemikiran tentang keberadaan UKM dalam tata ekonomi nasional dan respon yang seyogyanya dilakukan menyosong era global. Berbagai permasalahan internal UKM memerlukan koordinasi institusional sehingga dapat menyatukan langkah tindak baik dalam penetapan kebijaksanaan dasar maupun dalam pelaksanaan strategi operasional di lapangan.