PEMBERDAYAAN BDS-P MENUJU LEMBAGA PROFESIONAL MANDIRI

 

 

I.                  PENDAHULUAN

 

Usaha Kecil dan menengah (UKM) disadari memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itulah UKM telah memperoleh perhatian yang cukup besar dalam pemerintahan setelah reformasi ini. Bahkan dalam pemerintahan Gotong Royong pimpinan Presiden Ibu Megawati hampir semua instansi pemerintah dan non pemerintah sepakat untuk memberdayakan UKM. Ini berarti UKM telah dijadikan objek dan subjek pemberdayaan guna membangkitkan perekonomian Indonesia untuk keluar dari keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

 

Mengingat jumlahnya yang besar, yakni ada 40 juta UKM maka harus ada strategi yang terbaik agar pemberdayaannya dapat memberikan hasil maksimal. Agar  UKM  ini dapat berkembang dan nantinya mampu sejajar dan bahkan lebih dominan dalam memberikan kontribusi  terhadap perekonomian nasional, maka terlebih dahulu harus diketahui permasalahannya. Berangkat dari permasalahan inilah kemudian harus ditentukan strategi pembinaan yang terbaik agar UKM dapat lebih besar berkiprah.

 

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UKM adalah : (a) keterbatasan kemampuan untuk akses pasar dan perluasan pangsa pasar, (b) kurang mampu   mengakses informasi (c) kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan  teknologi sharing, (d) kurang mampu untuk akses pada sumber-sumber  pendanaan, khususnya pada kredit perbankan, dan (e) kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Disamping itu, secara umum UKM juga kurang mampu dalam organisasi dan manajemen. Permasalahan yang terakhir ini bisa menghambat daya saing UKM karena jaringan kerjasamanya lemah.

 

Menyadari akan permasalahan tersebut  diatas, maka  fokus pemberdayaan UKM dilakukan pada penguatan  kapasitas atau  kualitas  SDM-nya. Hal ini mengingat, menurut BPS (1998)  sebagian besar atau 97,4% usaha kecil di Indonesia berpendidikan SLP ke bawah. Tingkat pendidikan yang  rendah ini bisa mempengaruhi semangat jiwa kewirausahaannya (entrepreneurship spirit). Sering kali UKM cepat puas dengan apa yang telah dicapainya. Bahkan, tidak jarang UKM yang kurang mampu menepati komitmennya kalau mendapatkan order besar. Kualitas produknya termasuk desain produk sering kurang mendapat perhatian agar mampu mengikuti selera  konsumen.

 

Guna mengatasi masalah tersebut diatas, bukan saja kebijakan pemerintah yang harus terus disempurnakan agar setiap pelaku memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, tetapi adanya lembaga pendukung untuk pengembangan UKM juga harus terus diberdayakan. Dengan kata lain, iklim berusaha yang kondusif harus terus ditumbuhkembangkan, terlebih lagi di daerah setelah otonomisasi diberlakukan. Ada kecenderungan setelah otonomi daerah, setiap daerah mengeluarkan peraturan daerah yang  justru menghambat berkembangnya UKM.

 

Pada sisi  lain akses kepada sumber-sumber daya produktif juga harus terus dikembangkan. Selama ini kesempatan mengembangkan usaha, memperoleh bahan baku, dan akses kepada sumber-sumber daya produktif lainnya, khususnya kredit perbankan masih terjadi diskriminatif. Kesempatan ini harus dibuka luas kepada semua pelaku  sehingga akan terjadi persaingan yang sehat.

 

Upaya lain yang juga dapat dilakukan adalah pendampingan kepada UKM, baik oleh lembaga pemerintah, maupun non pemerintah. Pengembangan lembaga layanan bisnis (LPB) atau yang juga popular disebut Business Development Services Providers (BDS-P) merupakan salah satu strategi dalam pemberdayaan UKM. Selama ini pengembangan lembaga  seperti ini telah lama  dirintis, mulai dari pusat konsultasi yang melibatkan perguruan tinggi pada tahun 1993, kemudian berubah menjadi Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) dan pada tahun 1998  berubah lagi menjadi PER (Pusat Ekonomi Rakyat).

 

II.                  PERKEMBANGAN BDS-P

 

Apa yang keliru selama ini dalam pengembangan Pusat Konsultasi, KKB, dan PER adalah pendekatan yang target oriented dan project oriented. Dengan kata lain pengembangan lembaga  pendamping UKM tersebut lebih banyak pada supply side tanpa memperhatikan demand sidenya. Akibatnya lembaga yang dibentuk dengan biaya pemerintah tersebut tidak mampu berkembang atau bubar bersamaan dengan bubarnya proyek.

 

         Untuk mengantisipasi kekhawatiran yang sama, maka pengembangan BDS-P mulai ditata mulai tahun 2001 ketika Badan Pengembangan Sumberdaya KUKM (BPS-KUKM) masih ada. Ketika itu sudah dikembangkan 91 BDS-P yang difasilitasi oleh pemerintah, baik melalui perkuatan  pendanaan ataupun bantuan sarana. Pada tahun 2002 ini dikembangkan lagi sebanyak 332 BDS-P yang ditugasi mengembangkan 332 sentra bisnis UKM. Pada tahun 2003, akan dikembangkan lagi 500 BDS-P untuk membina 500 sentra di daerah. Kalau dimasa lalu pemerintah tidak mengarahkan pembinaan KKB maupun PER, maka untuk BDS-P target binaannya difokuskan pada pengembangan sentra atau klaster.

 

         Kalau disimak dari hasil monitoring pada beberapa BDS-P eks tahun 2001, ada beberapa permasalahan yang harus segera dipecahkan  agar BDS-P yang difasilitasi tersebut mampu memberi makna  dalam pengembangan UKM. Secara konsepsi penugasan kepada BDS-P untuk membina UKM di sentra selain dengan perkuatan modal awal padanan (MAP) lewat koperasi sangatlah ideal, artinya pasarnya sudah disediakan oleh pemerintah beserta dukungan pendanaannya. Permasalahannya, kapasitas BDS-P yang ditugasi untuk membina UKM disentra belum semuanya memahami atau mampu melaksanakan tugasnya. Selain itu, UKM yang ada disentra merasa tidak ada peran signifikan yang dilakukan oleh BDS-P. Dengan kata lain, komunikasi antara BDS-P dengan UKM di  sentra tidak atau belum terjadi.

        

Pada sisi lain, banyak BDS-P yang belum mengetahui medan binaannya. BDS-P yang dipilih mungkin karena jaraknya (lokasinya) ke sentra terlalu jauh, atau mungkin karena ada perbedaan budaya akibatnya konsultan BDS-P belum atau  jarang sekali mengunjungi UKM di sentra. Mereka datang kesentra hanya diawal proyek, sekedar berkenalan atau kalau ada budget lain dari instansi lain selain dari Menegkop dan UKM. Dengan demikian, belum banyak BDS-P yang betul-betul secara khusus memberikan layanana bisnis kepada UKM disentra. Beberapa layanan yang sudah dilakukan kepada UKM di sentraa adalah pelatihan manajemen bisnis, informasi bahan baku, dan informasi pasar serta melakukan temu bisnis.

 

         Permasalahan lain pada BDS-P adalah belum semua BDS-P melakukan mapping terhadap UKM di sentra. Disamping itu konsultan BDS-P juga memiliki kemampuan terbatas untuk melakukan diagnostik serta memecahkan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi UKM. Sementara itu, UKM yang ada disentra menuntut bukti nyata dari layanan BDS-P untuk menjadikan bisnis BDS-P mendapatkan pengakuan dan dihargai oleh UKM. Inilah beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan yang kiranya perlu  segera mendapatkan perhatian.

  

III.           LANGKAH PEMBERDAYAAN BDS-P

 

Focusing sebagai salah satu strategi pemberdayaan UKM sangatlah tepat, mengingat jumlah UKM yang sangat banyak. Dari kajian disarankan bahwa fokus pembinaan UKM untuk disentra sebaiknya ditujukan pada  3 sektor prioritas. Ketiga sektor tersebut adalah : (a) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (b) sektor industri pengolahan dan (c) sektor perdagangan, hotel  dan   restoran.

 

Dengan melakukan focusing pemberdayaan UKM disekor tersebut yang ada disentra diharapkan akan terjadi multiplier effect (effek pengganda) yang menggerakkan juga  sektor-sektor lainnya. Ketiga sektor tersebut sangat strategis karena komposisinya terbesar dalam struktur perekonomian nasional, kontribusinya dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja juga sangat dominan.

 

Dengan target group sentra yang bergerak di ketiga sektor tersebut, maka akan terjadi sinergitas pembinaan. Setiap instansi pemerintah dan non pemerintah yang  terlibat dalam pemberdayaan UKM harus sepakat untuk melakukan focusing dalam pengembangan UKM yang bergerak di ketiga sektor tersebut melalui pengembangan sentra/kluster. Dengan pendekatan sentra atau kluster, maka akan  lebih effektif dan efisien upaya pemberdayaan UKM  tersebut.

 

Untuk meningkatkan peran BDS-P dalam pengembangan sentra UKM, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah tersebut, adalah :

(1).    Meningkatkan kapasitas konsultan BDS-P yang telah difasilitasi, yaitu melalui pelatihan, magang, dan studi  banding

(2).    Memberikan akreditasi kepada BDS-P untuk mendapatkan pengakuan dari binaannya.

(3).    Mensosialisasikan peran dan tugas BDS-P dalam pengembangan UKM kepada publik, khususnya di sentra dan pada   UKM lainnya melalui media cetak dan elektronik.

(4).    Mengikutsertakan BDS-P pada berbagai event yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan bisnis pada UKM, termasuk pemanfaatan program pemerintah melalui program voucher.

 

Beberapa langkah yang sudah dilakukan dalam rangka pemberdayaan BDS-P adalah pelatihan dengan dibiayai oleh JICA (in country training). Pada tahun 2002 sudah ada 30 konsultan BDS-P yang dilatih melalui bantuan JICA. Pelatihan seperti ini akan diteruskan lagi pada tahun 2003 ini, yaitu pada pertengahan Maret 2003 akan dilatih lagi sekitar 30 konsultan BDS-P. Disamping itu, untuk penguatan BDS-P pada tahun anggaran 2002 juga sudah dilatih 100 orang konsultan tempatan BDS-P yang ditempatkan di sentra. Pelatihan ini dilakukan di 4 wilayah, yaitu Bukit Tinggi untuk wilayah Sumatera, kecuali Lampung, di Depok, Jawa Barat untuk wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung dan Kalimantan Barat, di Surabaya untuk wilayah Jateng, Yogya, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim dan Kalsel, serta di Makasar untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

 

Selain pelatihan tersebut, mulai tahun 2002 telah juga dirintis upaya akreditasi konsultan BDS-P. Kita mengharapkan para konsultan BDS-P dapat diakreditasi sesuai standar APEC. Oleh karena itu, mulai tahun 2003 sudah ada 10 konsultan yang akan diakreditasi sesuai standar APEC. Akreditasi ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal para konsultan yang diakreditasi telah mendapatkan sertifikat C dab B, yang kalau distandarkan adalah sebagai konsultan daerah (C) dan konsultan nasional (B). Sedangkan sertifikat A (standar APEC) akan diberikan kalau konsultan tersebut mampu memberikan konsultasi sebanyak 400 jam selama 2 tahun dan UKM yang dibimbing mampu meningkatkan kinerjanya.

 

Disamping upaya-upaya tersebut, dalam pengembangan UKM di sentra kedepan juga perlu ditumbuhkembangkan konsultan-konsultan UKM yang baru. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan konsultan UKM menjadi  sangat penting untuk   dikembangkan. Dalam kaitan ini, perlu diberdayakan BDS-fasilitator (BDS-F) bisa dari perguruan tinggi, LSM, dan pihak swasta. Agar BDS-fasilitator  ini dapat berdaya guna untuk  menumbuhkembangkan konsultan-konsultan UKM, maka perlu ada capacity building atau peningkatan kapasitas dari lembaga BDS-F yang dikembangkan.

 

IV.            PENUTUP

 

Pemberdayaan UKM melalui pendekatan sentra dengan strategi pendampingan oleh konsultan BDS-P perlu terus dikembangkan. Namun demikian, agar memperoleh efek pengganda yang lebih besar mengingat jumlah UKM yang sangat besar,  maka focus pembinaan harus ditujukan kepada 3  sektor, yaitu : (a) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, (b) industri pengolahan, dan (c) perdagangan, hotel, dan restoran.

 

Konsultan BDS-P yang memberikan layanan non finansial  perlu ditingkatkan untuk menjadikan BDS-P yang professional ke depan. Pengauatan tersebut menyangkut: peningkatan kapasitas, sosialisasi kepada publik, akreditasi, dan pelibatan pada berbagai  kesempatan yang terkait dengan  fungsi layanannya kepada UKM.