KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

 

  

Wayan Suarja AR

               Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

 

  

Disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP-Perhimpunan Kebangsaan

 Tanggal  1 Juni 2006 di Ruang Kirana Hotel Kartika Chandra,

Jakarta

 

 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

 

 

Oleh

Wayan Suarja AR

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

 

 

PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber  inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.   Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan, sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

Perekonomian nasional, jika diukur dengan PDB, telah pulih dari krisis ekonomi pada tahun 2003. Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDB mengalami kenaikan dibanding sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha menengah dan besar, terutama pada puncak  krisis ekonomi tahun 1998 dan 1999, namun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar.   Usaha kecil telah pulih dari krisis pada tahun 2001, dan usaha besar baru pulih dari krisis pada tahun 2003, sedang untuk usaha menengah diperkirakan  pulih pada tahun 2004. Krisis ekonomi mengakibatkan Indonesia tertinggal tujuh tahun dibandingkan negara lain dalam membangun daya saing perekonomian nasionalnya.

 

Berikut ini disajikan beberapa tolok ukur peran UMKM dalam perekonomian nasional.

Tabel 1

Perbandingan Komposisi PDB Menurut Skala Usaha Pada Tahun 2003 dan 2005

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah)

 

No

Skala Usaha

2003

2005

Pertumbuhan

1

Usaha Mikro dan Kecil

617.022

(43,41)

688.688

(42,93)

11,61%

2

Usaha Menengah

262.086

(18,44)

298.011

(18,58)

13.71%

3

Usaha Besar

542.367

(38,15)

617.525

(38,49)

13.86%

Jumlah PDB

1.421.475

 (100)

1.604.224

 (100)

12.86%

     Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (beberapa tahun)

 

 

Tabel 2

Rata-rata Struktur PDB Menurut Skala Usaha

Tahun 2003–2005 (Persen)

 

Lapangan Usaha

Rata-rata 2003-2005

UMK

UM

UB

1.  Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

86.14

8.91

4.96

2.  Pertambangan dan Penggalian

8.45

3.29

88.27

3.  Industri Pengolahan

13.90

13.21

72.90

4.  Listrik, Gas dan Air Bersih

0.59

8.71

90.70

5.  Bangunan

43.45

22.60

33.95

6.  Perdagangan, Hotel dan Restoran

75.14

21.08

3.78

7.  Pengangkutan dan Komunikasi

30.84

24.24

44.92

8.  Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan

15.83

46.20

37.96

9.  Jasa-jasa

39.58

7.99

52.44

PDB

39.26

16.48

44.26

PDB Non Migas

43.38

18.11

38.51

  Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

 

Membaiknya kinerja sektor rill tercermin melalui unit usaha yang meningkat hampir di semua lapangan usaha. Secara global populasi UK pada seluruh sektor ekonomi jumlahnya meningkat dari tahun 2003 ke tahun 2005. Jumlah unit usaha UKM meningkat dari 42.395.020 unit di tahun 2003 menjadi 44.689.588 unit di tahun 2005. Sementara jumlah unit UB naik dari 3.894 unit menjadi 4.171 unit dan jumlah UK meningkat dari 42.331.474 menjadi 44.621.823 pada tahun 2005. Selengkapnya gambaran perihal populasi UK, UM dan UB dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3

Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 2003, 2004, dan 2005

 

No

 Skala Usaha

Tahun

2003

Tahun

2004

Tahun

2005

Pertumbuhan

2003-2005

1

Usaha Mikro dan Kecil

42.331.474

43.641.094

44.621.823

5.41 %

2

Usaha Menengah

63.546

66.318

67.765

6.64 %

3

Usaha Besar

3.894

4.068

4.171

7.11 %

Jumlah

42.398.914

43.711.480

44.693.759

5.41 %

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang.  Selama periode 2003–2005, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 664.740 orang dan usaha menengah mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 126.451 orang. Pada sisi lain, usaha besar justru mengurangi jumlah pekerja sebanyak 27.593 orang selama periode 2003–2005. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian Indonesia.

Tabel 4

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha

Pada Tahun 2003 dan 2005 (Orang)

 

No

Skala Usaha

2003

2004

2005

Pertumbuhan

2003-2005

1

Usaha Mikro dan Kecil

70.522.413

69.166.801

71.187.153

0.94 %

2

Usaha Menengah

6.364.894

6.323.722

6.491.345

1.97 %

3

Usaha Besar

2.617.868

2.646.775

2.590.275

- 1.05 %

Jumlah Tenaga Kerja

79.505.175

78.137.298

80.268.773

0.96 %

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

 

Kontribusi UMK pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan secara perlahan, dari Rp 19.941 milyar pada tahun 2003 menjadi Rp 27.700 milyar pada tahun 2005, dan usaha besar dari Rp 305.437 milyar menjadi Rp 460.460 milyar pada periode tahun 2005. 

Tabel 5

Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas Menurut Skala Usaha

Pada Tahun 2003 dan 2005 (Milyar Rupiah)

 

No

Skala Usaha

2003

2005

Pertumbuhan

1

Usaha Mikro dan Kecil

19.941

27.700

38.91 %

2

Usaha Menengah

57.156

81.429

42.47 %

3

Usaha Besar

305.437

460.460

50.75 %

Jumlah Nilai Ekspor

382.534

569.589

48.90 %

              Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah) 

Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan  dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti : pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi, dan pertambangan.  Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar di dalam praktek bisnisnya saling melengkapi.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Jawa, Bali, dan Sumatera, khususnya DKI Jakarta.  Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar, alokasi kredit, pajak,  dan alokasi sumberdaya produktif lainnya.  Struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya.   Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan  pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang, dalam rangka mengembangkan UMKM menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mempertimbangkan UMKM yang umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena antara lain keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat perekonomian nasional.  Perekonomian Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat, jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional.  Untuk itu, pembangunan  usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

 

LANDASAN PRIORITAS PEMBERDAYAAN UMKM

Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu, maka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu memperoleh perhatian, mengingat:

1.                 PERTUMBUHAN EKONOMI MEMERLUKAN DUKUNGAN INVESTASI

Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif akan sulit menarik investasi.   Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru.  Usaha Kecil pada tahun 2003 rata-rata hanya memerlukan investasi sebesar Rp 1,5 juta per unit usaha yang dapat menghasilkan PDB sebesar Rp 4,3 juta atas dasar harga konstan tahun (ADH) 1993. Jika pemerintah mampu mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun per tahun untuk UMKM, maka akan dapat mendorong lahirnya usaha mikro dan kecil sebanyak 6,67 juta orang dan mampu menghasilkan tambahan PDB sebesar 28,67 tiliun (ADH 1993) yang setara dengan 6,45% pertumbuhan ekonomi nasional.  

2.                 PENYERAPAN TENAGA KERJA OLEH UKM

UKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia.  Berkembangnya wirausaha sebanyak 6,67 juta dalam lima tahun, dengan asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil sebesar 1,6 orang tenaga kerja per unit usaha, maka usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 10,67 juta orang.  Jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, maka sasaran pengangguran sebesar 5,1% (atau hanya 5,94 juta orang menganggur, yang berarti sebanyak 110,6 juta orang bekerja dari perkiraan 116,516 juta angkatan kerja pada tahun 2009) akan dapat dicapai.   Bahkan, jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan pada angka  3,28% pada tahun 2009.  Perhitungannya tahun 2003, jumlah angkatan kerja di Indonesia 103,416 ribu orang, yang bekerja 92,057 ribu orang dan yang menganggur 11,359 ribu orang.   Dengan asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja yang ada hanya 2 juta per tahun yang berarti 10 juta dalam lima tahun ditambah 10,67 juta dari wirausaha baru, maka perkiraan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2009 sekitar 112,7 juta orang, yang berarti tingkat pengangguran dalam kisaran 3,28%.  

3.                 PRODUKTIVITAS PEMBENTUKAN PDB USAHA MIKRO DAN KECIL

Produktivitas pembentukan PDB usaha mikro dan kecil per tenaga kerja atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 sebesar Rp 10,45 juta per orang (US$ 1.161, asumsi kurs US$ = Rp 9.000), dengan laju pertumbuhan rata-rata dalam 4 tahun terakhir 9,35%, sehingga pada tahun 2009 diperkirakan produktivitasnya sebesar Rp 17,87 juta per orang tenaga kerja atau setara dengan USD 1.787 (dengan asumsi sangat konservatif US$ 1 = Rp 10.000).    Perlu diingat, ini terkait dengan 88,4% tenaga kerja di Indonesia.   Peningkatan ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan per kapita dari kelompok mayoritas penduduk terbawah dari US$ 431,6 menjadi US$ 875,9 per kapita (Rasio TK : penduduk = 1 : 2,69 pada tahun 2003 menjadi      1 : 2,04 pada tahun 2009).  Pemberdayaan UKM akan membantu upaya meningkatkan pendapatan per kapita, dan sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga upaya menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 8,2% pada tahun 2009 dapat dicapai.

4.                 STABILITAS EKONOMI MAKRO

Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi.   Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM  diharapkan akan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-performing loan-nya yang relatif sangat rendah.  Pengembangan UMKM juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.   

5.                 KEHIDUPAN YANG AMAN, DAMAI, ADIL, DEMOKRATIS, DAN SEJAHTERA

Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera.  Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi.   Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat; serta sulit mewujudkan keadilan hukum, jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata.    Pembangunan UMKM merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan visi Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan sejahtera.

 

PERMASALAHAN

1.       RENDAHNYA PRODUKTIVITAS

Perkembangan kinerja UMKM yang meningkat dari segi kuantitas belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai, khususnya skala usaha mikro. Masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Demikian pula dengan perkembangan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil yang belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Kinerja seperti ini berkaitan dengan : (a) rendahnya kualitas sumberdaya manusia UMKM, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; dan (b) rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan, dan antardaerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing nasional.

2.       TERBATASNYA AKSES UMKM KEPADA SUMBERDAYA PRODUKTIF

UMKM memiliki akses yang terbatas kepada sumberdaya produktif, terutama  permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing.  Perbankan menerapkan persyaratan pinjaman yang tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak.  Di samping itu, perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar, masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang berisiko tinggi.  Pada tahun 2003, untuk skala jumlah pinjaman dari perbankan sampai dengan Rp 50 juta, terserap hanya sekitar 24 persen ke sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif.  Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar masih jauh dari memadai serta memerlukan biaya yang relatif besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM.  Sementara itu, ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

3.       MASIH RENDAHNYA KUALITAS KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI KOPERASI

Sampai dengan akhir tahun 2003, jumlah koperasi mencapai 123 ribu unit, dengan jumlah anggota sebanyak 27,3 juta orang.  Meskipun jumlahnya cukup besar dan terus meningkat, kinerja koperasi masih jauh dari yang diharapkan.  Sebagai contoh, jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2003 adalah sebanyak 93,8 ribu unit atau hanya sekitar 76% dari koperasi yang ada. Di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 44,7 ribu koperasi atau kurang dari 48% yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), salah satu perangkat organisasi yang merupakan lembaga (forum) pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi koperasi. Selain itu, secara rata-rata baru 27% koperasi aktif yang mempunyai manajer koperasi.

4.       TERTINGGALNYA KINERJA KOPERASI DAN KURANG BAIKNYA CITRA KOPERASI

Kurang pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur kekuasaan, dan struktur insentif) yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi yang baik (best practices) telah menimbulkan berbagai permasalahan mendasar, yang menjadi kendala bagi kemajuan perkoperasian di Indonesia, yakni :

a.                 Koperasi yang didirikan tanpa didasari dengan adanya kebutuhan/ kepentingan ekonomi bersama dan prinsip kesukarelaan dari para anggota, sehingga kehilangan jatidirinya sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya/mandiri;

b.                 Koperasi yang tidak dikelola secara profesional dengan menggunakan teknologi dan kaidah ekonomi moderen sebagaimana layaknya sebuah badan usaha;

c.                 Masih terdapat kebijakan regulasi yang kurang mendukung kemajuan koperasi;

d.                 Koperasi masih sering dijadikan oleh segelintir orang/kelompok, baik di luar maupun di dalam gerakan koperasi itu sendiri, untuk mewujudkan kepentingan pribadi atau golongannya, yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kepentingan anggota koperasi yang bersangkutan dan nilai-nilai luhur serta prinsip-prinsip koperasi.

Sebagai akibat dari kondisi di atas, maka : (i) kinerja dan kontribusi koperasi dalam perekonomian relatif tertinggal dibandingkan badan usaha lainnya; dan (ii) citra koperasi di mata masyarakat kurang baik. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan terkikisnya kepercayaan, kepedulian, dan dukungan masyarakat kepada koperasi.

5.       KURANG KONDUSIFNYA IKLIM USAHA

Koperasi dan UMKM pada umumnya juga masih menghadapi berbagai masalah yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, di antaranya adalah: (a) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (b) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; dan (c) lemahnya koordinasi lintas instansi dalan pemberdayaan koperasi dan UMKM.  Di samping itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, temyata belum menunjukkan kemajuan yang merata. Sejumlah daerah telah mengidentifikasi peraturan-peraturan yang menghambat, sekaligus berusaha mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, bahkan telah meningkatkan pelayanan kepada koperasi dan UMKM dengan mengembangkan pelayanan satu atap. Namun, masih terdapat daerah lain yang memandang koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan mengenakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu, sehingga biaya usaha koperasi dan UMKM meningkat.  Di samping itu, kesadaran tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan pengelolaan lingkungan masih belum berkembang.  Oleh karena itu, aspek kelembagaan perlu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat (outreach impact) yang semaksimal mungkin, mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha, dan tersebarnya UMKM.

SASARAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM                

Koperasi dan UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi diharapkan berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar, melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya.  Sementara itu, UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan peningkatan pendapatan. Bersamaan dengan itu adalah meningkatnya daya saing dan daya tahan ekonomi nasional. Dengan perspektif peran seperti ltu, sasaran umum pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2004-2009 adaIah:

1.       Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari Iaju pertumbuhan produktivitas nasional;

2.       Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;

3.      Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah dengan Iaju pertumbuhan Iebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya;

4.      Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

5.      Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.

 

ARAH KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, pemberdayaan koperasi dan UMKM akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1.                 Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro Iebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

2.                Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender, terutama untuk:

      memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan;

      memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan;

      memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi.

3.      Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan :

     meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi;

     mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;

     mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;

     mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.

4.       Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

5.      Membangun koperasi  yang  diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya  untuk : (i) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

  

STRATEGI PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Pemberdayaan koperasi dan UMKM bersifat lintas sektoral, sehingga perspektif pembangunan koperasi dan UMKM perlu dimiliki oleh setiap anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan jajaran birokrasi di bawahnya.   Kesulitan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia adalah rendahnya perspektif pembangunan koperasi dan UMKM yang dimiliki oleh jajaran birokrasi dan dunia usaha di Indonesia, serta adanya persepsi bahwa pembangunan koperasi dan UMKM merupakan urusan Kementerian Koperasi dan UKM.  

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan.  Peran pemerintah akan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi koperasi, pengusaha mikro, kecil, dan menengah, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi koperasi, pengusaha mikro, kecil, dan menengah. 

Dengan mengacu pada sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagaimana uraian di atas, maka diperlukan strategi pada tatanan makro, meso, dan mikro melalui implementasi  program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM berikut ini.

1.       PENCIPTAAN IKLIM USAHA BAGI UMKM

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, serta meningkatkan rata-rata skala usaha, mutu layanan perizinan/pendirian usaha, dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

a.    Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti Undang-Undang tentang Usaha Kecil dan Menengah dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan beserta ketentuan pelaksanaannya, dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perizinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik sektoral maupun spesifik daerah;

b.    Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha;

c.    Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antardaerah dan pengangkutan;

d.    Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencananaan dan penilaian regulasi kebijakan dan program;

e.    Pengembangan pelayanan perizinan usaha yang mudah, murah, dan cepat, termasuk melalui perizinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM;

f.     Penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/ regulasi;

g.    Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait; dan

h.    Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.

2.       PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM

Program ini bertujuan untuk mempemudah, memperlancar, dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi.  Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar, dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar dan sumberdaya produktif, seperti sumberdaya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

a.        Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya alami;

b.    Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi, dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha, serta peningkatan kapasitas pelayanannya;

c.    Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP), antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perizinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar-LKM dan antara LKM dan bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder;

d.    Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya;

e.    Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN;

f.    Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM;

g.   Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi, dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan;

h.   Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha bagi UMKM; dan

i.    Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.

 

3.       PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM

Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UMKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas meningkat; wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin berkembang.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

a.    Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikukulum pendidikan nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/izin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan, dan informasi pasar;

b.    Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, terutama UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri, dan yang memanfaatkan sumberdaya lokal;

c.    Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran UKM tentang HaKI dan pengelolaan lingkungan yang disertai upaya peningkatan perlindungan HaKI milik UKM;

d.    Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan;

e.    Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas penelitian dan pengembangan pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta, dan masyarakat;

f.     Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar-UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (joint investment) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar;

g.    Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar-UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha; dan

h.    Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat koperatif.

 

4.       PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing.  Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok antara lain mencakup:

a.    Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;

b.    Penyediaan skim-skim pembiayaan altematif tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung renteng, atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan;

c.    Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional;

d.    Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);

e.    Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha;

f.     Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;

g.    Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya, dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;

h.    Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan perajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai; dan

i.     Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan, terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

 

5.       PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, sesuai dengan jatidirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi, baik primer maupun sekunder, akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktik berkoperasi yang baik (best practice) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain mencakup:

a.   Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya;

b.   Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi;

c.  Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah;

d.   Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;

e.    Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi;

f.    Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi;

g.    Pemberian dukungan dan kemudahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota;

h.    Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi, dan pemasaran;

i.     Pengembangan sisten pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan gerakan koperasi;

j.     Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antarkoperasi;

k.    Peningkatan kemampuan aparat di pusat dan daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan, dan program pembangunan koperasi; dan

l.            Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

 

 

 

 

Jakarta, 1 Juni 2006

Kementerian Koperasi dan UKM

 

DAFTAR BACAAN

Anonymous.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

__________.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

ญญญญญญญญญญญญ__________. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009

Kementerian Koperasi dan UKM.   Rencana Strategis Pembangunan Koperasi dan UMKM Periode Tahun 2004 – 2009.   Jakarta. 2004.

Kementerian Koperasi dan UKM. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Periode Tahun 2001 – 2004. Jakarta.  2004.

Kementerian Koperasi dan UKM. Rencana Program Kementerian Koperasi dan UKM Periode Tahun 2004 – 2009.  Jakarta.  2004.

Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS.    Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah Usaha Kecil dan Menengah, serta Peranannya Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan. Jakarta.  2005.