Penumbuhan Wirausaha Baru Atasi Pengangguran

 

Oleh: I Wayan Dipta

(Pemerhati masalah sosial dan ekonomi)

 

 

Pendahuluan

 

          Hari Senen, tanggal 10 Oktober 2005, di Detik.com ada berita menarik yang ditulis oleh saudara Dadan Kuswaraharja, yaitu Sepuluh Langkah Pemerintah Atasi Pengangguran Tahun 2006.  Menurut saudara Dadan, bahwa pemerintah akan mengurangi jumlah pengangguran pada tahun 2006 menjadi 9,6 juta orang dari 10,3 juta orang pada tahun 2005 ini.

 

          Penulis secara pribadi sangat setuju dengan 10 langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah. Namun demikian kesepuluh langkah tersebut masih terlalu normatip, belum disampaikan secara konkrit program dan kegiatan apa yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesepuluh langkah tersebut. Untuk melengkapi berita tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa pemikiran yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mewujudkan upaya tersebut.

 

          Penulis ingin memberikan masukan untuk langkah kedelapan dan kesembilan. Pada langkah kedelapan, menyangkut peningkatan akses usaha kecil dan menengah (UKM) kepada sumberdaya produktif dan pada langkah kesembilan, berkaitan dengan penumbuhan kewirausahaan.

 

Inkubator dan Lembaga Kewirausahaan Lainnya

 

          Di banyak Negara, sebut misalnya China, Korea dan Taiwan dan banyak Negara maju lainnya peranan lembaga inkubator sangat penting dalam rangka penumbuhan wirausaha baru, khususnya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) knowledge-based entrepreneurs. Menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis IPTEK ini menjadi sangat penting untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang memiliki daya saing tinggi. Jadi, menumbuhkan wirausaha baru bukan hanya untuk mengatasi masalah pengangguran, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing para pelaku bisnis itu sendiri. Kalau para pelaku bisnis meningkat daya saingnya, maka daya saing ekonomi kita juga akan lebih meningkat.

 

          Indonesia sendiri sejak tahun 1994 sudah pernah merintis untuk mengembangkan inkubator melalui peran perguruan tinggi. Sebelum krisis moneter melanda negeri kita pada pertengahan tahun 1997 sudah sempat berkembang sekitar 48 inkubator. Pada saat ini diperkirakan sekitar 25 inkubator yang masih aktif, baik milik perguruan tinggi, lembaga riset dan swasta. Namun kinerja mereka memang belum semuanya optimal dan tampaknya hanya sekedar menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan proyek yang dibiayai oleh pemerintah.

 

          Pengembangan inkubator kedepan hendaknya lebih terarah dengan dukungan pemerintah dan pemilihan tenant (pengusaha yang diinkubasi) lebih fokus. Inkubator yang dikembangkan sebaiknya berorientasi pada pengembangan bisnis yang berbasis pada agribisnis dan agroindustri, informasi dan teknologi, serta industri manufaktur, khususnya untuk industri penunjang - supporting industries. Kenapa ketiga sub-sektor ini yang menjadi sasaran, hal ini tak lain dari basis negeri kita adalah sektor pertanian. Untuk meningkatkan nilai produk pada sector pertanian ini, maka kita harus kembangkan pengusaha yang mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, khususnya sub-sektor agribisnis dan agroindiustri. Beberapa produk yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi adalah minyak nilam, industri olahan dari produk kelapa, seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, VCO-Virgin Coconut Oil, dan berbagai produk kelapa lainnya. Beberapa produk perikanan dan kelautan juga sangat potensial untuk dikembangkan seperti udang, ikan kerapu dan rumput laut. Penulis mencermati banyak sekali produk-produk IT dan industri manufaktur yang sangat dibutuhkan, baik untuk pasar domestik, maupun untuk pasar ekspor.

 

          Peminat, baik lulusan dari perguruan tinggi atau pendidikan di bawahnya dan para penganggur yang sempat bekerja di perusahaan dan terkena pemutusan hubungan kerja ingin mengembangkan bisnis sesuai dengan bidang yang diminatinya. Para calon pengusaha ini, khususnya yang berwawasan IPTEK agar bisnisnya dapat berjalan dengan baik ada baiknya didewasakan melalui dukungan inkubator. Selain inkubator, lembaga wirausaha lain seperti lembaga pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan wirausaha-wirausaha baru juga perlu ditumbuh-kembangkan.

 

          Pada sisi lain, apresiasi terhadap para pengusaha juga harus ditingkatkan agar timbul kesadaran bagi orang Indonesia untuk menjadi pengusaha, bukan menjadi pekerja pada suatu perusahaan. Apresiasi itu, bisa dalam bentuk penghargaan bagi pengusaha yang sukses, ataupun penghargaan kepada lembaga yang berhasil mengembangkan pengusaha sukses.

 

Pinjaman Awal

 

          Upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru tentu tidak akan berkembang kalau lingkungan bisnisnya tidak mendukung. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan modal awal yang bisa diakses oleh para calon pengusaha pemula. Modal awal ini merupakan pinjaman awal atau start-up capital yang bisa diperoleh para pengusaha yang baru memulai bisnisnya. Di negara lain, pinjaman awal ini biasanya disediakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga keuangan tertentu. Di Jepang, misalnya ada lembaga National Life Finance Corporation-NLFC yang sudah berdiri sejak 1 Juni 1949. Lembaga inilah yang menyediakan pinjaman awal bagi pengusaha pemula dengan hanya menunjukkan rencana bisnis yang akan dikembangkan. Di Jepang, bisnis pemula yang biasanya dibiayai oleh NLFC ini adalah usaha yang berbasis IPTEK dan memperhatikan aspek kesehatan serta bisnis yang mau melakukan modernisasi. Dalam kaitan ini, setiap pelaku bisnis yang ingin mendapatkan pinjaman dari NLFC harus mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan setempat.

 

          Di Indonesia sendiri, belum ada lembaga khusus yang memberikan pinjaman awal kepada para pengusaha baru. Pengusaha baru ini tidak mungkin dapat pinjaman dari perbankan. Karena perbankan selain mempersyaratkan agunan, biasanya usahanya harus sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Oleh karena itu, kehadirin lembaga khusus yang menyediakan pinjaman awal bagi para pengusaha pemula ini haruslah ada. Selama ini peranan modal ventura atau Venture Capital Company belumlah optimal. Sering kita temui dan dengar perusahaan modal ventura melaksanakan bisnisnya seperti perbankan. Supaya tidak mendirikan lembaga baru, untuk mengatasi kebutuhan akan modal awal ini penulis melihat hal ini bisa ditangani oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Apalagi, menurut catatan penulis ketika rapat-rapat antar instansi pemerintah ada informasi bahwa total APBN yang dialokasikan untuk pengembangan UKM ada sebanyak Rp. 18 trilyun. Kalau dana ini benar ada setiap tahun, misalnya Rp. 10 trilyun saja untuk pinjaman pemula melalui PT. PNM, maka jika setiap 1 orang pengusaha membutuhkan Rp. 100 juta untuk investasi dan modal kerja awal, maka setiap tahun akan mampu dibiayai sebanyak 100.000 orang pengusaha baru. Kalau setiap pengusaha baru ini menyerap 5 orang tenaga kerja, maka secara matematis akan terserap 500.000 orang tenaga kerja. Jadi pengurangan tenaga kerja melalui penumbuhan wirausaha baru yang terintegrasi seperti di atas ini sudah cukup besar mampu mengatasi masalah pengangguran.

 

          Pengurangan pengangguran selain melalui penumbuhan wirausaha baru adalah penciptaan lapangan kerja antara lain melalui pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pemasangan telepon dan listrik. Di samping itu adalah mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Berkembangnya suatu usaha akan meningkatkan kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk menjalankan usaha yang ditanganinya.

 

Penutup

 

          Masalah pengangguran merupakan hal yang harus segera ditangani. Salah satu dari sepuluh langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah menumbuhkan wirausaha baru. Wirausaha baru dapat ditumbuh-kembangkan melalui lembaga kewirausahaan atau dengan inkubator. Inkubator yang sudah ada di Indonesia selama ini haruslah ditata kembali dan diperkuat. Untuk itu, perlu ada pedoman yang jelas untuk pengembangan incubator ke depan.

 

          Selain menumbuhkan inkubator, penyediaan lembaga keuangan khusus yang menyediakan modal awal bagi pengusaha baru juga harus dikembangkan. Supaya tidak membentuk lembaga keuangan baru, maka peranan PT. PNM dengan dukungan APBN dari pemertintah dapat ditingkatkan fungsinya untuk memberikan layanan bagi para pengusaha baru tersebut. Kalau upaya ini dikembangkan dengan sungguh-sungguh, rasanya masalah pengengguran secara perlahan akan dapat dikurangi.