Peranan UKM 2003

PENDAHULUAN

 1.1.      Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah dalam beberapa tahun terakhir ini disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Peran UKM sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dianggap sebagai penyelamat dari pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Pemberdayaan UKM secara terukur salah satunya dilihat dari penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap unit usaha, karena peningkatan NTB berkaitan erat dengan efisiensi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Tingkat efisiensi ini yang menjadi faktor utama dalam mencapai keunggulan dalam persaingan usaha dan akan sangat teruji setelah pemasaran ke luar negeri. Tingkat efisiensi berarti pula merupakan tolak ukur berdayanya UKM dalam menyiasati seluruh kendala yang ada seperti modal, pemasaran, teknologi dan terutama sumber daya manusia.

Lebih lanjut lagi pemberdayaan ini mengarah pada pencapaian peningkatan daya beli pelaku UKM. Kesejahteraan pelaku UKM salah satunya dilihat dari peningkatan daya beli mereka yang merupakan balas jasa dari perusahaan. Oleh karena itu pendapatan perkapita dari pelaku UKM harus menjadi target dari pemberdayaan UKM di tahap berikutnya.

Penciptaan UKM-UKM baru juga merupakan suatu kinerja tersendiri terutama bagi pemerintah karena hal ini berkaitan dengan iklim investasi yang ada beserta seluruh peraturannya baik yang sifatnya nasional maupun daerah. Kegairahan untuk membuka usaha baru di skala kecil menengah mungkin lebih terasa pada sentra-sentra UKM yang sangat prospektif. Pemberdayaan UKM lewat sentra-sentra usaha menjadi lebih efektif untuk menarik masyarakat dalam menanamkan modalnya.

Pemberdayaan UKM selama ini terlihat dari kinerja UKM secara nasional dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Besaran PDB yang diciptakan UKM tahun 2003 mencapai nilai Rp. 1.013,5 triliun (56,7 persen dari total PDB Nasional) dengan perincian 41,1 persen berasal dari usaha kecil dan 15,6 persen dari usaha menengah. Tahun 2000 sumbangan UKM baru mencapai 54,5 persen terhadap total PDB Nasional usaha kecil (39,7 persen) dan usaha menengah (14,8 persen).

Keberadaan UKM di Jawa Barat cukup unik karena provinsi ini juga banyak terdapat perusahaan-perusahaan skala besar, baik yang bertingkat nasional maupun internasional. Penciptaan Nilai Tambah akan sangat terasa perbedaannya dengan perusahaan besar ketika dibandingkan nilai tambah per unit. Tetapi walaupun demikian banyaknya UKM di Jawa Barat menyebabkan peranan UKM Jawa Barat secara total bias berperan 54,69 persen dengan perincian 38,73 persen usaha kecil dan 15,96 persen usaha menengah.

Jawa Barat selama ini melakukan pemberdayaan terhadap UKM dengan melakukan berbagai pendekatan, selain yang sudah menjadi program nasional juga program Jawa Barat sendiri yang dilakukan secara simultan. Otonomi Daerah yang bergulir sejak 2001 memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur dan menyentuh langsung permasalahan UKM. Program Pemda Jawa Barat mengenai UKM dalam 2 tahun terakhir ini menitikberatkan pada pembinaan sumber daya menusia, fasilitas kredit, perkuatan pasar, pendukung teknologi, pendukung sistem informasi dan kemitraan.

Peranan UKM terhadap perekonomian Jawa Barat pada setiap sector usaha, produktivitas tenaga kerja, nilai tambah per unit, akan diulas dengan rinci pada publikasi ini. Begitu pula mengenai kemitraan serta kendala-kendala yang dialami oleh UKM serta struktur usaha kecil dan menengah, yang diolah dari hasil survey khusus UKM yang merupakan kerjasama antara BPS dan Dinas KUKM Jawa Barat.

1.2       Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung PEranan Usaha Kecil dan Menengah terhadap perekonomian Regional Jawa Barat tahun 2003. Disamping itu, dihitung pula Kabupaten/Kota yang dimaksud yaitu Kabupaten/Kota yang memiliki peranan daari UKM yang cukup besar.

Beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan adalah :

1.      Menghitung peran Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat Tahun 2003 per sector usaha.

2.      Estimasi peranan Usaha Kecil MEnengah Kabupaten/Kota se- Jawa Barat Tahun 2003 per

         sektor usaha.

3.      Mengidentifikasi jumlah tenaga kerja di skala Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat.

4.      Mengidentifikasi jumlah unit usaha di skala Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat.

5.      Melakukan analisis statistic peranan Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat

1.3       Alokasi Sampel

            Berhubung jumlah populasi UKM cukup banyak, serta adanya keterbatasan dana dan petugas maka pencacahan dilakukan secara sampel terhadap responden usaha kecil dan menengah di Jawa Barat.

            Tahap pengambilan sampel dalam survei UKM 2003 adalah sebagai berikut :

Adapun alokasi sampel selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sampel SKUKM di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha

(unit)

1.4.      Persiapan Lapangan

1.4.1.   Rekruitmen Petugas Lapangan

            Petugas lapangan (pencacah) adalah staf/mantri statistik BPS Kabupaten/Kota dengan beban kerja antara 15-20 sampel per orang. Jumlah petugas pencacah sebanyak 34 orang, ditambah 10 orang pengawas. Pengawas pelaksanaan survei adalah kepala seksi neraca di BPS Kabupaten/Kota.

Tabel 1.2. Alokasi Petugas Pengawas dan Pencacah Survei UKM di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

1.4.2    Pelatihan Petugas

            Untuk mempersiapkan petugas pelaksana lapangan (pencacahan dan pengawasan) terlebih dahulu dibekali dengan [engetahuan tentang konsep dan definisi serta tata cara pengisian daftar isian, dalam suatu pelatihan petugas. Pelatihan tersebut diadakan untuk menyamakan persepsi petugas pencacahan agar sesuai dengan pedoman pencacahan yang telah disusun sebelumnya. Pelatihan petugas dilaksanakan selama 3 hari, agar para petugas mempunyai persepsi yang sama tentang isi materi serta sasaran survei dan dapat dipahami dengan baik. Di samping itu, selama pelatihan petugas diberikan fasilitas, akomodasi, serta dibimbing oleh tenaga pengajar/instruktur yang memahami seluruh konsep serta definisi kuesioner serta tujuan dari pertanyaan.