Peranan Ekonomi UKM 2006

 

PENDAHULUAN

 1.1.      Latar Belakang

 

Perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan baik pemerintah ataupun masyarakat umum, hal ini tidak terlepas dari peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja dan ketahanan UKM terhadap berbagai gejolak, seperti krisis ekonomi tahun 1997 yang lalu. Selain itu UKM juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung turut menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya.

 

Secara mikro ekonomi UKM keberadaannya sangat berfluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan, maka “tumbuh” dan “mati” nya UMK ini seringkali sangat sukar terdeteksi, akan tetapi secara makro ekonomi perkembangan UKM selalu menunjukkan peningkatan. Dilihat dari perannya terhadap PDRB ternyata UKM juga terus menunjukkan penguatan.

 

Dengan gambaran empiris tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat “menangkap” keberadaan UKM sebagai suatu kekuatan ekonomi yang patut dibina dan dikembangkan dalam kerangka pembangunan ekonomi Jawa Barat. Melalui berbagai program akselerasi untuk mencapai IPM 80 Jawa Barat, UKM menjadi salah satu target strategi pembangunan yang mendapat prioritas.

 

Dengan berbagai keterbatasan yang berada dalam skala UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan pangsa pasar maka strategi pengembangan UKM ini perlu dicermati dengan seksama agar pertumbuhan UKM baru tidak “melemahkan” atau bahkan “membinasakan” yang telah ada. Oleh karena itu sebaiknya pembentukan UKM lebih diarahkan untuk pangsa ekspor atau memenuhi kekurangan permintaan dalam wilayah.

 

Rendahnya pendidikan SDM pelaku UKM juga menjadi keterbatasan yang perlu mendapat pembinaan yang serius dari pemerintah. Keberadaan UKM yang berada pada semua lapangan usaha dan tersebar di semua lokasi memang menjadi kendala yang sangat menyulitkan dalam melakukan pembinaan, oleh karena itu Pemerintah Jawa Barat berupaya mengembangkan sentra-sentra UKM untuk memudahkan pembinaan dengan melihat kelompok komunitas UKM yang ada atau membentuk komunitas UMK baru.

 

Berdasarkan catatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), di Jawa Barat terdapat 142 sentra UKm baik yang aktif maupun tidak aktif, yang sebagian besar bergerak dalam agribisnis dan industri kerajinan rumah tangga. Inilah yang sementara menjadi target pembinaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

 

Dengan berbagai program akselerasi pembangunan di Jawa Barat, tampaknya akan makin banyak terbentuk komunitas UKM baru yang kedepannya dapat menjadi sentra UKM binaan.

 

Mengapa usaha kecil perlu dikembangkan ?

 

Pertama, Usaha Kecil menyerap banyak tenaga kerja, dimana estimasi Tenaga Kerja yang terserap Usaha Kecil-Menengah sampai tahun 2006 adalah 11 juta orang atau 90 persen dari seluruh angkatan kerja. Dengan adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Dengan modal yang sedikit bisa membangun usaha kecil, teknologi yang digunakan sangat sederhana sehingga bersifat padat karya, yang memerlukan banyak tenaga kerja.

 

Kedua, Pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal.Dengan berkembangnya UKM maka terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Kesenjangan pembangunan antara kota dan desa menyebabkan terjadinya urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, masyarakat desa mencari pekerjaan di kota walaupun ada sumber daya alam yang baik di desa. Dengan nilai tambah sector pertanian dan kurangnya kebijakan yang bisa membuat sektor pertanian berkembang,  mengakibatkan generasi muda tidak mau lagi bekerja di sektor ini.

Ketiga, Pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hamper sempurna, tidak ada monopoli dan mudah dimasuki (barrier to entry). Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan.

Tantangan dan Masalah UKM

 

Masalah yang dihadapi UKM selama ini menurut hasil kajian BPS Jawa Barat dengan Dinas KUKM adalah:

 

1.

 

Masalah belum dimilikinya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

 

2.  

Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun modal ventura, karena kebanyakan UKM mengeluh prosedur mendapatkan kredit yang berbelit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.

 

3.  

Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.

 

4.  

Masalah akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau grup bisnis tertentu, sementara selera konsumen berubah dengan cepat.

 

5.  

Masalah memperoleh bahan baku, terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku.

 

6.  

Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi, terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor yang harus mengikuti selera konsumen.

 

7.   Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

 

Strategi Pemberdayaan UKM

Kluster secara umum di definisikan sebagai konsentrasi geografis dari subsektor-subsektor manufaktur yang sama (Kuncoro, 2007). Menurut Porter (1998), peta ekonomi dunia saat ini didominasi oleh kluster, yaitu konsentrasi geografis mencakup susunan industri yang berkaitan dalam suatu bidang tertentu. Menurut teori Marshall, kluster industri muncul karena perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu industri menemukan segala keuntungan yang bisa mereka dapatkan bila mereka mengelompok.

Kemitraan

 

Jalinan kemitraan harus didasarkan pada prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Pola kemitraan yang tidak saling membutuhkan, bidang usaha bapak angkat sama sekali berbeda dan tidak ada kaitan hulu hilir dengan usaha kecil menyebabkan keterkaitan ini tidak bertahan lama.

 

Pola kemitraan harus disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah bahkan kemitraan pada setiap bidang usaha juga memiliki karakteristik yang khusus. Di setiap bidang usaha pada setiap daerah mempunyai budaya bisnis sendiri. Oleh karena itu diperlukan kajian sederhana dalam mengembangkan kemitraan supaya bisa berjalan langgeng.

 

Pembangunan UKM di Jawa Barat telah dirancang dan dituangkan dalam salah satu misi pada rencana strategis pembangunan Jawa Barat tahun 2003-2008. Pada misi mengembangkan struktur perekonomian regional yang tangguh secara eksplisit ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah dititikberatkan pada usaha kecil menengah. Oleh kaerna itu berbagai program telah dilakukan pemerintah daerah untuk pemberdayaan UKM. Banyak indikator terukur yang dapat menilai UKM lebih berdaya dari periode sebelumnya. Peningkatan penciptaan nilai tambah dari rata-rata per unit UKM. Peningkatan dan percepatan produktivitas setiap unit UKM. Peningkatan produktivitas tenaga kerja UKM serta pertumbuhan riil UKM dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semua indikator ini akan di ulas pada publikasi ini, berdasarkan Survey Khusus UKM dan data BPS lainnya serta data dari Dinas.

1.1.  Maksud dan Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Peranan Usaha Kecil dan Menengah terhadap perekonomian Regional Jawa Barat tahun 2006. Disamping itu, dihitung pula peranan UKM Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2006.

Kegiatan yang dicakup dalam penelitian ini adalah:

1.   Menghitung peranan Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat Tahun 2006, dirinci menurut lapangan usaha.
2.   Mengidentifikasi jumlah tenaga kerja menurut skala Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat.
3.   Mengestimasi jumlah unit usaha menurut skala Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat.
4.   Melakukan analisis statistik peranan Usaha Kecil Menengah di Jawa Barat.
5.   Estimasi peranan Usaha Kecil Menengah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2006.

1.2.    Alokasi Sampel

Untuk memperoleh gambaran atau rasio struktur input dan profil UKM, maka dilakukan pencacahan secara sampel dengan jumlah sebanyak 600 responden usaha kecil dan menengah di Jawa Barat, dengan sebaran sebagai berikut:

a.   Jumlah sampel SKUKM 2006 sebanyak 600, yang dialokasikan ke dalam seluruh sektor/kegiatan ekonomi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
b.   Asumsi dasar yang dipakai adalah setiap karakteristik dari elemen sampel mempunyai sifat homogenitas.
c.   Alokasi jumlah sampel menurut Kabupaten/Kota berdasarkan besarnya peranan NTB UKM terhadap PDRB Jawa Barat.

Penentuan alokasi sampel ke masing-masing sektor dilakukan secara proporsional, yaitu berdasarkan jumlah unit usaha.  

 

 

Informasi Lebih Lengkap,  Anda dapat menghubungi :

Kantor Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Barat,

Jl. Soekarno Hatta No. 705, Bandung

Telp : (022) 7302771, 7331978, 7320913